Kompas.com - 20/06/2013, 19:02 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Sutrisno Bachir mengakui ada pengiriman uang senilai Rp 1,4 miliar dari kerabatnya, Nuki Syahrun. Hal ini disampaikan Sutrisno saat bersaksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan dan pembekalan untuk wabah flu burung tahun 2006 di Kementerian Kesehatan dengan terdakwa Ratna Dewi Umar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (20/6/2013).

Namun, Sutrisno mengaku tidak tahu bahwa uang yang diberikan Nuki kepadanya itu berasal dari fee pengurusan penyediaan alat kesehatan X-ray dalam pengadaan alat kesehatan (alkes) di Kemenkes. "Saya tidak tahu," ujar Sutrisno. Kepada majelis hakim, dia mengakui ada dua kali pengiriman uang dari Nuki melalui Yurida Adlaini.

Pengiriman uang pertama senilai Rp 225 juta masuk ke rekening pribadi Sutrisno. Sementara itu, pengiriman uang kedua senilai Rp 1,23 miliar masuk ke rekening PT Selaras Inti Internasional. Sutrisno menjabat sebagai komisaris dalam perusahaan tersebut.

Menurut Sutrisno, uang Rp 225 juta yang diterimanya dari Nuki itu merupakan pembayaran utang. Mengenai uang Rp 1,23 miliar yang masuk ke rekening perusahaan tersebut, keterangan Sutrisno berbeda dengan yang dia sampaikan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) yang dibuat di KPK.

Di hadapan majelis hakim, Sutrisno mengaku bahwa uang Rp 1,23 miliar tersebut merupakan pembayaran utang. Sementara itu, di BAP, Sutrisno mengatakan uang itu sebagai bentuk investasi Nuki. "Menurut direksi saya, itu pinjaman, saya sama sekali tidak tahu," ujarnya.

Saat dicecar majelis hakim mengenai perubahan keterangannya, Sutrisno mengaku lupa apakah uang tersebut merupakan investasi atau pinjaman. "Jadi, begini, tadi saya katakan lupa apakah itu investasi atau pinjaman. Tapi, kalau saya tulis di BAP, berarti saya akui waktu itu. Saya diperiksa sebagai saksi tiga tahunan lebih, sekarang lupa," ucapnya.

Karena kerap mengaku lupa, Sutrisno mendapat sindiran dari anggota majelis hakim Made Hendra. "Memang banyak orang yang datang ke sini tiba-tiba menjadi lupa," ujar Made Hendra.

Dalam persidangan sebelumnya, Yurida mengaku kalau Sutrisno Bachir merupakan salah satu penerima aliran dana pengadaan alkes. Menurut Yurida, sepupunya yang bernama Nuki Syahrun pernah mengirim uang sebesar Rp 222,5 juta kepada Sutrisno Bachir. Selain itu, aliran dana juga mengalir ke PT Selaras Inti Internasional, milik Sutrisno Bachir.

Senada dengan Yurida, Nuki yang bersaksi dalam persidangan sebelumnya juga membenarkan kalau uang yang mengalir kepada Sutrisno tersebut berasal dari fee proyek alkes.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    Rekomendasi untuk anda
    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Jokowi Kunjungan Kerja ke Kalbar, Resmikan Terminal Pelabuhan dan Tower Rumah Sakit

    Jokowi Kunjungan Kerja ke Kalbar, Resmikan Terminal Pelabuhan dan Tower Rumah Sakit

    Nasional
    Kolonel Samsons Sitohang Resmi Jabat Komandan Denjaka

    Kolonel Samsons Sitohang Resmi Jabat Komandan Denjaka

    Nasional
    Kasus Brigadir J, Selesaikan agar Citra Polri Tak Babak Belur...

    Kasus Brigadir J, Selesaikan agar Citra Polri Tak Babak Belur...

    Nasional
    Kapolri Umumkan Tersangka Baru Kasus Pembunuhan Brigadir J Sore Ini

    Kapolri Umumkan Tersangka Baru Kasus Pembunuhan Brigadir J Sore Ini

    Nasional
    Mengurai Alibi Brigadir RR di Kasus Brigadir J, Sandiwara atau Fakta?

    Mengurai Alibi Brigadir RR di Kasus Brigadir J, Sandiwara atau Fakta?

    Nasional
    Ingin Pastikan Bukan Pelaku Utama, LPSK Segera Temui Bharada E

    Ingin Pastikan Bukan Pelaku Utama, LPSK Segera Temui Bharada E

    Nasional
    Menkeu: Anggaran Pendidikan 2023 Tetap 20 Persen, Kesehatan Naik

    Menkeu: Anggaran Pendidikan 2023 Tetap 20 Persen, Kesehatan Naik

    Nasional
    Kinerjanya Disorot dalam Kasus Brigadir J, Apa Tugas dan Wewenang Kompolnas?

    Kinerjanya Disorot dalam Kasus Brigadir J, Apa Tugas dan Wewenang Kompolnas?

    Nasional
    Prabowo-Muhaimin yang Kian Perlihatkan 'Kemesraan' Gerindra-PKB

    Prabowo-Muhaimin yang Kian Perlihatkan "Kemesraan" Gerindra-PKB

    Nasional
    Beragama Tanpa Terpaksa

    Beragama Tanpa Terpaksa

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Berharap Keberanian Kapolri Ungkap Kasus Brigadir J | Misteri Lem di Belakang Kepala Brigadir J

    [POPULER NASIONAL] Berharap Keberanian Kapolri Ungkap Kasus Brigadir J | Misteri Lem di Belakang Kepala Brigadir J

    Nasional
    Ketua Komnas HAM Dukung Bharada E Jadi JC: Biar Dia Ceritakan yang Sesungguhnya

    Ketua Komnas HAM Dukung Bharada E Jadi JC: Biar Dia Ceritakan yang Sesungguhnya

    Nasional
    Ferdy Sambo Bisa Disidang KKEP jika Terbukti Langgar Etik Kasus Brigadir J

    Ferdy Sambo Bisa Disidang KKEP jika Terbukti Langgar Etik Kasus Brigadir J

    Nasional
    Komnas HAM: Buka CCTV dan WA Group Terkait Tewasnya Brigadir J!

    Komnas HAM: Buka CCTV dan WA Group Terkait Tewasnya Brigadir J!

    Nasional
    Dugaan Ferdy Sambo Hambat Kasus Brigadir J dan Aturan Kode Etik Polri

    Dugaan Ferdy Sambo Hambat Kasus Brigadir J dan Aturan Kode Etik Polri

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.