Soal Tak Setuju BLSM, Jokowi Ditanya Agung Laksono

Kompas.com - 20/06/2013, 17:38 WIB
Gubernur DKI, Joko Widodo alias Jokowi. KOMPAS IMAGES/VITALIS YOGI TRISNAGubernur DKI, Joko Widodo alias Jokowi.
|
EditorTjatur Wiharyo

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, mengaku sempat ditanya Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, berkaitan dengan pernyataan tak setuju dari Jokowi terhadap program bantuan langsung sementara mandiri (BLSM). Menurut Jokowi, Agung menerima penjelasannya.

"Beliau hanya nanya, 'Dik, kok menolak BLSM?' Saya ngomong saya tidak menolak, Pak Menko," ungkap Jokowi, di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (20/6/2013).

Menurut Jokowi, ia kemudian menjelaskan kepada Agung bahwa ia memang tidak setuju dengan BLSM, tetapi tidak menolak melaksanakan program itu.

"Ini sebenarnya hanya masalah cara saja. Kalau saya, suntikan saja ke usaha-usaha produktif, usaha mikro, usaha kecil di pasar," ujar Jokowi, mengulang penjelasannya kepada Agung.

Setelah mendengarkan penjelasan itu, lanjut Jokowi, Agung mengatakan, "Oo, jadi tidak menolak, ya."

Program BLSM merupakan bagian rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). BLSM akan diberikan kepada rakyat tak mampu, sebagai kompensasi atas kenaikan harga BBM.

Baca tentang
    Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
    Ikut


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Menko PMK Sebut Pemotongan Hewan Kurban Harus Disesuaikan dengan Zonasi Covid-19

    Menko PMK Sebut Pemotongan Hewan Kurban Harus Disesuaikan dengan Zonasi Covid-19

    Nasional
    2.657 Kasus Baru Covid-19, Rekor Penambahan Tertinggi Sejak 2 Maret

    2.657 Kasus Baru Covid-19, Rekor Penambahan Tertinggi Sejak 2 Maret

    Nasional
    UPDATE 9 Juli: Tambah 58, Total Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 3.417

    UPDATE 9 Juli: Tambah 58, Total Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 3.417

    Nasional
    Kemendikbud: Akses Fasilitas Penunjang Pembelajaran Campuran Perlu Diperluas

    Kemendikbud: Akses Fasilitas Penunjang Pembelajaran Campuran Perlu Diperluas

    Nasional
    UPDATE: Bertambah 2.657, Kasus Covid-19 di Indonesia Lampaui 70.000

    UPDATE: Bertambah 2.657, Kasus Covid-19 di Indonesia Lampaui 70.000

    Nasional
    Penyelidikan Dugaan Korupsi Pejabat UNJ Dihentikan, Ini Respons KPK

    Penyelidikan Dugaan Korupsi Pejabat UNJ Dihentikan, Ini Respons KPK

    Nasional
    PDI-P Usung Keponakan Prabowo Jadi Calon Wakil Wali Kota Tangsel

    PDI-P Usung Keponakan Prabowo Jadi Calon Wakil Wali Kota Tangsel

    Nasional
    Demi Cegah Buronan Berbisnis di Luar Negeri, MAKI Usul Pemerintah Segera Cabut Paspor Mereka

    Demi Cegah Buronan Berbisnis di Luar Negeri, MAKI Usul Pemerintah Segera Cabut Paspor Mereka

    Nasional
    Diplomasi 'High Level', di Balik Proses Ekstradisi Maria Pauline Lumowa

    Diplomasi "High Level", di Balik Proses Ekstradisi Maria Pauline Lumowa

    Nasional
    Ekstradisi Maria Pauline Lumowa Dinilai Tutupi Malu Menkumham Kebobolan Djoko Tjandra

    Ekstradisi Maria Pauline Lumowa Dinilai Tutupi Malu Menkumham Kebobolan Djoko Tjandra

    Nasional
    Kemenkes Sosialisasikan Flu Babi G4 ke Peternak di Indonesia

    Kemenkes Sosialisasikan Flu Babi G4 ke Peternak di Indonesia

    Nasional
    Wapres: Proyek Berbiaya Besar Ditunda hingga 2022 atau 2023

    Wapres: Proyek Berbiaya Besar Ditunda hingga 2022 atau 2023

    Nasional
    Maria Pauline Ditangkap, MAKI: Semestinya Bisa Juga Tangkap Djoko Tjandra, Eddy Tansil, dan Kakap lainnya

    Maria Pauline Ditangkap, MAKI: Semestinya Bisa Juga Tangkap Djoko Tjandra, Eddy Tansil, dan Kakap lainnya

    Nasional
    Wapres Sebut Harus Ada Revisi RPJMN agar Ekonomi Kembali Pulih

    Wapres Sebut Harus Ada Revisi RPJMN agar Ekonomi Kembali Pulih

    Nasional
    PDI-P: Pencopotan Rieke dari Pimpinan Baleg Bukan karena Polemik RUU HIP

    PDI-P: Pencopotan Rieke dari Pimpinan Baleg Bukan karena Polemik RUU HIP

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X