JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring irit bicara mengenai nasib partainya, Partai Keadilan Sejahtera, setelah Fraksi PKS di Dewan Perwakilan Rakyat menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Sikap PKS ini berbeda dengan kesepakatan partai lain anggota koalisi.
"Partai Kalah Sembiring, hehehe.. Soal PKS, kita serahkan kepada Allah SWT," kata Tifatul seusai memantau sidang kasus M2 di Gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (20/6/2013).
Ia juga tak mau menanggapi terlalu jauh soal kemungkinan ia dan dua menteri asal PKS didepak dari jajaran menteri Kabinet Indonesia Bersatu II.
Menurut Tifatul, belum ada pembicaraan khusus antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan tiga menteri PKS terkait hal ini. Selain Tifatul, menteri PKS lainnya adalah Menteri Pertanian Suswono dan Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri.
"Sekarang kan menterinya dipanggil semua di sidang kabinet," kata anggota Majelis Syuro PKS ini.
Tifatul juga membantah pernah mengusulkan evaluasi internal PKS. "Itu salah tangkap, teman Anda itu yang bertanya bagaimana RAPBN kemarin, ya nantilah kita evaluasi lagi, itu yang saya bilang. Anda sebutkan DPP mau dievaluasi struktur, segala macam, tidak ada itu," paparnya.
Seperti diketahui, Fraksi PKS dalam rapat paripurna, Senin (17/6/2013), memutuskan menolak RAPBN-P 2013 karena mereka menolak adanya kenaikan BBM dan dana kompensasi kenaikan harga BBM.
Sikap Fraksi PKS ini bertolak belakang dengan tiga menteri asal PKS di Kabinet Indonesia Bersatu II. Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, Menteri Pertanian Suswono, dan Menteri Sosial Salin Segaf Al-jufri justru mendukung kebijakan itu. Tifatul bahkan menjadi Sekretaris Tim Sosialisasi kenaikan harga BBM. Atas sikap penolakan PKS di paripurna, Tifatul kemarin mengusulkan adanya rapat evaluasi.
Menurut dia, sikap penolakan PKS itu tidak sesuai dengan enam kesepakatan para petinggi PKS di Lembang, Jawa Barat, sebelum rapat paripurna dilakukan. Tifatul menyatakan bahwa seharusnya PKS mendukung RAPBN-P karena di dalamnya terdapat program pro-rakyat seperti BLSM yang merupakan dana kompensasi dari kenaikan harga BBM bersubsidi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.