Kompas.com - 20/06/2013, 14:30 WIB
Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring saat meluncurkan buku biografinya "Sepanjang Jalan Dakwah" di Jakarta, Sabtu (7/4/2012). KOMPAS/LUCKY PRANSISKAMenteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring saat meluncurkan buku biografinya "Sepanjang Jalan Dakwah" di Jakarta, Sabtu (7/4/2012).
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary


JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring irit bicara mengenai nasib partainya, Partai Keadilan Sejahtera, setelah Fraksi PKS di Dewan Perwakilan Rakyat menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Sikap PKS ini berbeda dengan kesepakatan partai lain anggota koalisi.

"Partai Kalah Sembiring, hehehe.. Soal PKS, kita serahkan kepada Allah SWT," kata Tifatul seusai memantau sidang kasus M2 di Gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (20/6/2013).

Ia juga tak mau menanggapi terlalu jauh soal kemungkinan ia dan dua menteri asal PKS didepak dari jajaran menteri Kabinet Indonesia Bersatu II. 

Menurut Tifatul, belum ada pembicaraan khusus antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan tiga menteri PKS terkait hal ini. Selain Tifatul, menteri PKS lainnya adalah Menteri Pertanian Suswono dan Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri.

"Sekarang kan menterinya dipanggil semua di sidang kabinet," kata anggota Majelis Syuro PKS ini.

Tifatul juga membantah pernah mengusulkan evaluasi internal PKS. "Itu salah tangkap, teman Anda itu yang bertanya bagaimana RAPBN kemarin, ya nantilah kita evaluasi lagi, itu yang saya bilang. Anda sebutkan DPP mau dievaluasi struktur, segala macam, tidak ada itu," paparnya.

Seperti diketahui, Fraksi PKS dalam rapat paripurna, Senin (17/6/2013), memutuskan menolak RAPBN-P 2013 karena mereka menolak adanya kenaikan BBM dan dana kompensasi kenaikan harga BBM.

Sikap Fraksi PKS ini bertolak belakang dengan tiga menteri asal PKS di Kabinet Indonesia Bersatu II. Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, Menteri Pertanian Suswono, dan Menteri Sosial Salin Segaf Al-jufri justru mendukung kebijakan itu. Tifatul bahkan menjadi Sekretaris Tim Sosialisasi kenaikan harga BBM. Atas sikap penolakan PKS di paripurna, Tifatul kemarin mengusulkan adanya rapat evaluasi.

Menurut dia, sikap penolakan PKS itu tidak sesuai dengan enam kesepakatan para petinggi PKS di Lembang, Jawa Barat, sebelum rapat paripurna dilakukan. Tifatul menyatakan bahwa seharusnya PKS mendukung RAPBN-P karena di dalamnya terdapat program pro-rakyat seperti BLSM yang merupakan dana kompensasi dari kenaikan harga BBM bersubsidi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    Rekomendasi untuk anda
    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Kemenlu Minta Malaysia Tindak Tegas Majikan yang Pekerjakan PMI Ilegal

    Kemenlu Minta Malaysia Tindak Tegas Majikan yang Pekerjakan PMI Ilegal

    Nasional
    Jokowi: Peran WHO Belum Mencakup Banyak Hal Strategis untuk Dunia

    Jokowi: Peran WHO Belum Mencakup Banyak Hal Strategis untuk Dunia

    Nasional
    AMAN: Kemungkinan Tukar Guling Lahan Konsesi untuk IKN Akan Ancam Masyarakat Adat di Wilayah Lain

    AMAN: Kemungkinan Tukar Guling Lahan Konsesi untuk IKN Akan Ancam Masyarakat Adat di Wilayah Lain

    Nasional
    Rumah Sedang Direnovasi Jadi Dalih Arteria Dahlan Parkir Mobil di DPR

    Rumah Sedang Direnovasi Jadi Dalih Arteria Dahlan Parkir Mobil di DPR

    Nasional
    Kemenlu Dorong Uni Emirat Arab Bantu Lepaskan ABK WNI yang Ditahan Milisi Houthi

    Kemenlu Dorong Uni Emirat Arab Bantu Lepaskan ABK WNI yang Ditahan Milisi Houthi

    Nasional
    Pemerintah Alokasikan Anggaran Penurunan Stunting 2022 Rp 25 Triliun

    Pemerintah Alokasikan Anggaran Penurunan Stunting 2022 Rp 25 Triliun

    Nasional
    Barang Bukti Ratusan Juta Rupiah Disita KPK dalam OTT di Surabaya

    Barang Bukti Ratusan Juta Rupiah Disita KPK dalam OTT di Surabaya

    Nasional
    20.000 Masyarakat Adat Diperkirakan Tergusur Proyek Ibu Kota Baru

    20.000 Masyarakat Adat Diperkirakan Tergusur Proyek Ibu Kota Baru

    Nasional
    UPDATE 20 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 58,88 Persen

    UPDATE 20 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 58,88 Persen

    Nasional
    Arteria Dahlan Terancam Dipidana Bila Terbukti Palsukan Pelat Mobil Mirip Polisi

    Arteria Dahlan Terancam Dipidana Bila Terbukti Palsukan Pelat Mobil Mirip Polisi

    Nasional
    KPK Amankan 5 Orang Dalam OTT di Surabaya

    KPK Amankan 5 Orang Dalam OTT di Surabaya

    Nasional
    UPDATE 20 Januari: 12.328 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

    UPDATE 20 Januari: 12.328 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    UPDATE 20 Januari: Sebaran 2.116, Kasus Harian Covid-19 di Indonesia, Jakarta Tertinggi

    UPDATE 20 Januari: Sebaran 2.116, Kasus Harian Covid-19 di Indonesia, Jakarta Tertinggi

    Nasional
    UPDATE 20 Januari 2022: Ada 5.346 Suspek Terkait Covid-19

    UPDATE 20 Januari 2022: Ada 5.346 Suspek Terkait Covid-19

    Nasional
    UPDATE 20 Januari: 326.114 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 5,46 Persen

    UPDATE 20 Januari: 326.114 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 5,46 Persen

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.