Kompas.com - 19/06/2013, 22:57 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Pascapengesahan Undang-Undang APBN Perubahan 2013 oleh Dewan Perwakilan Rakyat, muncul pertanyaan di masyarakat kapan harga baru bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mulai berlaku.

Di jejaring sosial maupun BlackBerry Messenger beredar informasi bahwa rapat koordinasi Kementerian ESDM, PT Pertamina, dan Hiswana Migas memutuskan bahwa harga baru BBM mulai berlaku Sabtu (22/6/2013) pukul 00.00.

Disebutkan, harga yang ditetapkan sama seperti yang sudah disampaikan pemerintah, yakni premium Rp 6.500 per liter dan solar Rp 5.500 per liter. Semua SPBU tanpa kecuali harus buka 24 jam pada hari Jumat (21/6/2013).

"Dilarang melayani jeriken karena akan diumumkan kenaikan harga oleh Menteri ESDM (Jero Wacik) pada pukul 23.00 WIB untuk kemudian diberlakukan harga baru pada hari Sabtu 22 Juni 2013 pukul 00.00," demikian isi pesan yang beredar.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa ketika dikonfirmasi tidak mau memastikan kapan harga baru berlaku. Ia meminta menunggu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Hanya saja, Hatta mengiyakan ketika ditanya apakah harga baru berlaku pekan ini. "Iya. Segera, segera. Yang penting keputusan DPR sudah," kata Hatta di Jakarta, Rabu (19/6/2013) malam.

Menteri Komunikasi dan Informatika yang merupakan Sekretaris Tim Sosialisasi BBM Tifatul Sembiring juga tidak mau mengungkapkan kapan harga baru berlaku. Ia hanya mengatakan, jajaran pemerintah akan menggelar rapat membahas BBM pada Kamis (20/6/2013). Rapat akan dipimpin Presiden.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebelumnya, Wakil Presiden Boediono mengatakan, harga baru akan diterapkan setelah empat program kompensasi dari kenaikan harga BBM siap diimplementasikan. Tiga kompensasi sudah berjalan, yakni beras miskin, program keluarga harapan, dan beasiswa. Satu kompensasi baru akan berjalan setelah harga BBM naik, yakni bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM).

Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengatakan, penyaluran Kartu Perlindungan Sosial (KPS) sudah selesai. KPS akan digunakan untuk mencairkan kompensasi. Total ada sekitar 15,5 juta keluarga yang akan menerima KPS. Sekitar 20 persen di antaranya berada di 12 kota besar.

Sisanya, kata Agung, akan disalurkan secepatnya. Ia meminta mereka yang belum menerima KPS tidak khawatir. Pasalnya, pencairan kompensasi di Kantor Pos diberi waktu sampai 2 Desember 2013.

Baca tentang


    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Puan Minta Pemda Tarik Pelayan Kesehatan dari Daerah Rawan Konflik

    Puan Minta Pemda Tarik Pelayan Kesehatan dari Daerah Rawan Konflik

    Nasional
    Panglima TNI : Pengetatan PPKM Level 4 Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 Di Jambi

    Panglima TNI : Pengetatan PPKM Level 4 Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 Di Jambi

    Nasional
    Hari PMI ke-76, Ketua DPR Ajak Berkabung untuk Pejuang Kemanusiaan Gabriela Meilan

    Hari PMI ke-76, Ketua DPR Ajak Berkabung untuk Pejuang Kemanusiaan Gabriela Meilan

    Nasional
    Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Fiktif di PT Jasindo Dinyatakan Lengkap

    Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Fiktif di PT Jasindo Dinyatakan Lengkap

    Nasional
    Seorang Nakes Tewas Setelah Dianiaya dan Dilecehkan KKB, Puan: Ini Kekerasan Paling Biadab

    Seorang Nakes Tewas Setelah Dianiaya dan Dilecehkan KKB, Puan: Ini Kekerasan Paling Biadab

    Nasional
    Pemerintah Targetkan 89 Persen Masyarakat Sudah Divaksinasi pada Desember 2021

    Pemerintah Targetkan 89 Persen Masyarakat Sudah Divaksinasi pada Desember 2021

    Nasional
    TNI Evakuasi 9 Nakes dan 1 Personel TNI Korban Kekejaman KKB ke Jayapura

    TNI Evakuasi 9 Nakes dan 1 Personel TNI Korban Kekejaman KKB ke Jayapura

    Nasional
    Menko PMK Ingatkan Panitia PON XX Papua Perhatikan Kesiapan Layanan Kesehatan

    Menko PMK Ingatkan Panitia PON XX Papua Perhatikan Kesiapan Layanan Kesehatan

    Nasional
    Penjelasan Kemenkes Terkait Jumlah Pemeriksaan Spesimen yang Turun di Bawah 100.000

    Penjelasan Kemenkes Terkait Jumlah Pemeriksaan Spesimen yang Turun di Bawah 100.000

    Nasional
    Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja di Mimika, KPK Dalami Proses Pembahasan Anggaran di DPRD

    Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja di Mimika, KPK Dalami Proses Pembahasan Anggaran di DPRD

    Nasional
    Periksa 5 Orang, KPK Dalami Peran Budhi Sarwono Terkait Dugaan Korupsi di Pemkab Banjarnegara

    Periksa 5 Orang, KPK Dalami Peran Budhi Sarwono Terkait Dugaan Korupsi di Pemkab Banjarnegara

    Nasional
    Kuasa Hukum Sebut Tiga Saksi yang Diajukan KLB Deli Serdang Akui AHY Ketum Demokrat

    Kuasa Hukum Sebut Tiga Saksi yang Diajukan KLB Deli Serdang Akui AHY Ketum Demokrat

    Nasional
    Ketua Komisi I Nilai Pembangunan Kapal Selam Nuklir Australia Tingkatkan Ketegangan di Kawasan

    Ketua Komisi I Nilai Pembangunan Kapal Selam Nuklir Australia Tingkatkan Ketegangan di Kawasan

    Nasional
    Puan Sebut Indonesia Akan Terima Banyak Manfaat Bila Jadi Pusat Vaksin Global

    Puan Sebut Indonesia Akan Terima Banyak Manfaat Bila Jadi Pusat Vaksin Global

    Nasional
    Ketua MPR Sebut Tak Perlu Ada Kekhawatiran Berlebih soal Amendemen UUD 1945

    Ketua MPR Sebut Tak Perlu Ada Kekhawatiran Berlebih soal Amendemen UUD 1945

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.