Kontras Desak Pemerintah Serius Tangani Kasus Syiah

JAKARTA, KOMPAS.com — Sembilan bulan sudah kasus kerusuhan warga Syiah di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, meletus, hingga saat ini pemerintah belum serius menangani keberadaan para pengungsi. Akibatnya, saat ini para pengungsi masih bertahan di lokasi pengungsian karena tidak diperbolehkan pulang.

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Surabaya, Andy Irfan Junaidi, mendesak pemerintah segera mencari solusi terbaik untuk menangani kasus ini. Pasalnya, walaupun para pengungsi mendapat bantuan dari pemerintah, tetapi kondisi pengungsian jauh dari layak. Tak ayal, para pengungsi meminta agar mereka dapat kembali ke kampung halamannya di Desa Karang Gayam dan Desa Bluuran.

"Mereka tidak tahu harus berbuat apa di tempat yang sangat tidak layak. Keinginan mereka yaitu dapat kembali ke rumahnya agar dapat bekerja kembali," kata Andy saat menggelar jumpa pers di Wahid Institute Jakarta, Rabu (19/6/2013) malam.

Tidak hanya itu, Andy mengatakan, para pengungsi hanya dibiarkan menganggur. Bahkan anak-anak pun tidak dapat bersekolah. Meski ada tempat khusus untuk belajar, tidak ada guru yang datang ke sana untuk memberikan pengajaran. "Dulu sempat ada, tapi hanya dua minggu mengajarnya. Setelah itu sudah tidak ada lagi guru yang datang untuk mengajar," katanya.

Dalam kesempatan itu, Andy menyayangkan pemberian penghargaan World Statesman Award dari organisasi Appeal of Conscience Foundation (ACF) kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurutnya, Presiden tidak layak untuk menerima penghargaan tersebut karena tidak dapat menyelesaikan kasus Sampang.