Kompas.com - 19/06/2013, 18:19 WIB
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Demokrat Achsanul Qosasih menepis semua tudingan tentang mahar politik yang diberikan Demokrat kepada Golkar agar partai pimpinan Aburizal Bakrie itu mendukung rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. Mahar yang dimaksud tersemat dalam Pasal 9 Undang-Undang APBN Perubahan 2013 tentang alokasi dana untuk penanggulangan lumpur Lapindo.

"Enggaklah (deal politik)," kata Achsanul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (19/6/2013).

Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat ini menegaskan, anggaran untuk penanggulangan lumpur Lapindo juga terdapat pada APBN 2011 dan APBN 2012. Oleh karena itu, Achsanul beranggapan tak perlu ada yang dipermasalahkan dari alokasi anggaran serupa di 2013. Terlebih lagi, kata dia, semua fraksi dilibatkan dalam pembahasan.

"Sudah setiap tahun ada alokasi untuk Lapindo, mereka ikut (pembahasan), tidak pas dibilang kecolongan," ujarnya.

Saat ditanya mengenai adanya wacana untuk uji materi pada UU APBN-P 2013, Achsanul mempersilakan. Pasalnya, uji materi pada suatu UU merupakan hak dari masyarakat. "Tapi, penetapan pasal Lapindo itu dasarnya keputusan paripurna. Lapindo adalah bencana alam dan negara wajib melakukan recovery," kata Achsanul.

Untuk diketahui, ada keanehan pada Undang-Undang APBN Perubahan 2013. Salah satunya kehadiran Pasal 9 yang mengatur alokasi dana untuk penanggulangan lumpur Lapindo sebesar Rp 155 miliar. Pasal tersebut dinilai aneh karena di dalamnya dijelaskan terlalu detail. Pasal ini disinyalir sebagai mahar politik dari Fraksi Demokrat untuk Fraksi Golkar agar menyetujui APBN-P 2013 disahkan.

Dugaan itu semakin menguat karena pimpinan DPR baru mengetahui ada alokasi untuk lumpur Lapindo di forum lobi saat rapat paripurna pengesahan diskors sekitar tiga jam.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Memasuki Masa Liburan Sekolah, Kemenkes Minta Guru Pantau Status Vaksinasi Murid

    Memasuki Masa Liburan Sekolah, Kemenkes Minta Guru Pantau Status Vaksinasi Murid

    Nasional
    Presiden ACT Sampaikan Permohonan Maaf ke Donatur dan Masyarakat Indonesia

    Presiden ACT Sampaikan Permohonan Maaf ke Donatur dan Masyarakat Indonesia

    Nasional
    PPATK Sudah Sampaikan Dugaan Penyelewengan Dana ACT ke BNPT dan Densus 88

    PPATK Sudah Sampaikan Dugaan Penyelewengan Dana ACT ke BNPT dan Densus 88

    Nasional
    Cegah Turunnya Wisawatan ke TN Komodo, Sandiaga: Kita Bangun Destinasi Penyangga di Labuan Bajo dan Wae Rebo

    Cegah Turunnya Wisawatan ke TN Komodo, Sandiaga: Kita Bangun Destinasi Penyangga di Labuan Bajo dan Wae Rebo

    Nasional
    Bertolak ke Semarang, Jokowi Akan Hadiri Upacara Hari Bhayangkara Besok

    Bertolak ke Semarang, Jokowi Akan Hadiri Upacara Hari Bhayangkara Besok

    Nasional
    Keliling Indonesia untuk Konsolidasi Partai, PDI-P: Mbak Puan Ketua Bidang Politik

    Keliling Indonesia untuk Konsolidasi Partai, PDI-P: Mbak Puan Ketua Bidang Politik

    Nasional
    PPATK Sudah Proses Indikasi Penyelewengan Dana ACT Sejak Lama

    PPATK Sudah Proses Indikasi Penyelewengan Dana ACT Sejak Lama

    Nasional
    UPDATE 4 Juli: Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama 96,7 Persen, Dosis Kedua 81,2 Persen

    UPDATE 4 Juli: Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama 96,7 Persen, Dosis Kedua 81,2 Persen

    Nasional
    Wapres dan Menkes Beda Pendapat soal Masker, Pemerintah Diminta Konsisten

    Wapres dan Menkes Beda Pendapat soal Masker, Pemerintah Diminta Konsisten

    Nasional
    Gelombang Subvarian BA.4 dan BA.5 Diprediksi Lebih Lama dari Delta, Warga Diminta Waspada sampai Oktober

    Gelombang Subvarian BA.4 dan BA.5 Diprediksi Lebih Lama dari Delta, Warga Diminta Waspada sampai Oktober

    Nasional
    PPATK Temukan Indikasi Penyelewengan Dana ACT untuk Kepentingan Pribadi dan Aktivitas Terlarang

    PPATK Temukan Indikasi Penyelewengan Dana ACT untuk Kepentingan Pribadi dan Aktivitas Terlarang

    Nasional
    Pemerintah Diminta Tangani PMK Sebelum Idul Adha agar Tak Ganggu Ekonomi

    Pemerintah Diminta Tangani PMK Sebelum Idul Adha agar Tak Ganggu Ekonomi

    Nasional
    PKS Sebut Belum Ada Ajakan Gabung Koalisi Gerindra-PKB

    PKS Sebut Belum Ada Ajakan Gabung Koalisi Gerindra-PKB

    Nasional
    Mendag Zulhas Perintahkan DMO Minyak Sawit Dinaikkan

    Mendag Zulhas Perintahkan DMO Minyak Sawit Dinaikkan

    Nasional
    Muncul Subvarian Omicron BA.2.75, Kemenkes: Tetap Waspada

    Muncul Subvarian Omicron BA.2.75, Kemenkes: Tetap Waspada

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.