Kompas.com - 19/06/2013, 18:19 WIB
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Demokrat Achsanul Qosasih menepis semua tudingan tentang mahar politik yang diberikan Demokrat kepada Golkar agar partai pimpinan Aburizal Bakrie itu mendukung rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. Mahar yang dimaksud tersemat dalam Pasal 9 Undang-Undang APBN Perubahan 2013 tentang alokasi dana untuk penanggulangan lumpur Lapindo.

"Enggaklah (deal politik)," kata Achsanul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (19/6/2013).

Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat ini menegaskan, anggaran untuk penanggulangan lumpur Lapindo juga terdapat pada APBN 2011 dan APBN 2012. Oleh karena itu, Achsanul beranggapan tak perlu ada yang dipermasalahkan dari alokasi anggaran serupa di 2013. Terlebih lagi, kata dia, semua fraksi dilibatkan dalam pembahasan.

"Sudah setiap tahun ada alokasi untuk Lapindo, mereka ikut (pembahasan), tidak pas dibilang kecolongan," ujarnya.

Saat ditanya mengenai adanya wacana untuk uji materi pada UU APBN-P 2013, Achsanul mempersilakan. Pasalnya, uji materi pada suatu UU merupakan hak dari masyarakat. "Tapi, penetapan pasal Lapindo itu dasarnya keputusan paripurna. Lapindo adalah bencana alam dan negara wajib melakukan recovery," kata Achsanul.

Untuk diketahui, ada keanehan pada Undang-Undang APBN Perubahan 2013. Salah satunya kehadiran Pasal 9 yang mengatur alokasi dana untuk penanggulangan lumpur Lapindo sebesar Rp 155 miliar. Pasal tersebut dinilai aneh karena di dalamnya dijelaskan terlalu detail. Pasal ini disinyalir sebagai mahar politik dari Fraksi Demokrat untuk Fraksi Golkar agar menyetujui APBN-P 2013 disahkan.

Dugaan itu semakin menguat karena pimpinan DPR baru mengetahui ada alokasi untuk lumpur Lapindo di forum lobi saat rapat paripurna pengesahan diskors sekitar tiga jam.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Desakan agar Jokowi Beri Sikap Terhadap Polemik Pemberhentian 56 Pegawai KPK

    Desakan agar Jokowi Beri Sikap Terhadap Polemik Pemberhentian 56 Pegawai KPK

    Nasional
    4,1 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia, Penurunan Kasus Harus Diwaspadai

    4,1 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia, Penurunan Kasus Harus Diwaspadai

    Nasional
    Kekecewaan dan Kritik Setelah RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Tak Masuk Prolegnas Prioritas

    Kekecewaan dan Kritik Setelah RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Tak Masuk Prolegnas Prioritas

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Negara Rugi Rp 430 Miliar akibat Kasus Alex Noerdin | Keluhan Pengguna PeduliLindungi

    [POPULER NASIONAL] Negara Rugi Rp 430 Miliar akibat Kasus Alex Noerdin | Keluhan Pengguna PeduliLindungi

    Nasional
    Puan Minta Pemda Tarik Pelayan Kesehatan dari Daerah Rawan Konflik

    Puan Minta Pemda Tarik Pelayan Kesehatan dari Daerah Rawan Konflik

    Nasional
    Panglima TNI : Pengetatan PPKM Level 4 Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 Di Jambi

    Panglima TNI : Pengetatan PPKM Level 4 Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 Di Jambi

    Nasional
    Hari PMI ke-76, Ketua DPR Ajak Berkabung untuk Pejuang Kemanusiaan Gabriela Meilan

    Hari PMI ke-76, Ketua DPR Ajak Berkabung untuk Pejuang Kemanusiaan Gabriela Meilan

    Nasional
    Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Fiktif di PT Jasindo Dinyatakan Lengkap

    Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Fiktif di PT Jasindo Dinyatakan Lengkap

    Nasional
    Seorang Nakes Tewas Setelah Dianiaya dan Dilecehkan KKB, Puan: Ini Kekerasan Paling Biadab

    Seorang Nakes Tewas Setelah Dianiaya dan Dilecehkan KKB, Puan: Ini Kekerasan Paling Biadab

    Nasional
    Pemerintah Targetkan 89 Persen Masyarakat Sudah Divaksinasi pada Desember 2021

    Pemerintah Targetkan 89 Persen Masyarakat Sudah Divaksinasi pada Desember 2021

    Nasional
    TNI Evakuasi 9 Nakes dan 1 Personel TNI Korban Kekejaman KKB ke Jayapura

    TNI Evakuasi 9 Nakes dan 1 Personel TNI Korban Kekejaman KKB ke Jayapura

    Nasional
    Menko PMK Ingatkan Panitia PON XX Papua Perhatikan Kesiapan Layanan Kesehatan

    Menko PMK Ingatkan Panitia PON XX Papua Perhatikan Kesiapan Layanan Kesehatan

    Nasional
    Penjelasan Kemenkes Terkait Jumlah Pemeriksaan Spesimen yang Turun di Bawah 100.000

    Penjelasan Kemenkes Terkait Jumlah Pemeriksaan Spesimen yang Turun di Bawah 100.000

    Nasional
    Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja di Mimika, KPK Dalami Proses Pembahasan Anggaran di DPRD

    Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja di Mimika, KPK Dalami Proses Pembahasan Anggaran di DPRD

    Nasional
    Periksa 5 Orang, KPK Dalami Peran Budhi Sarwono Terkait Dugaan Korupsi di Pemkab Banjarnegara

    Periksa 5 Orang, KPK Dalami Peran Budhi Sarwono Terkait Dugaan Korupsi di Pemkab Banjarnegara

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.