Diduga, Ada Korelasi Anggaran Lapindo dengan Dukungan Golkar

Kompas.com - 19/06/2013, 18:01 WIB
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menyinyalir ada korelasi antara anggaran untuk lumpur Lapindo dengan dukungan Fraksi Golkar terhadap pengesahan UU APBN Perubahan 2013. Dengan disahkannya APBN-P tersebut, maka akan ada tambahan dana untuk menanggulangi lumpur Lapindo.

"Kita bisa menyampaikan dugaan, tapi korelasinya pasti ada," kata Hendrawan, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (19/6/2013).

Anggota Komisi VI DPR ini menegaskan, munculnya semburan lumpur di Sidoarjo, Jawa Timur, karena adanya kelalaian saat pengeboran dilakukan oleh PT Lapindo Brantas, milik Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Dengan begitu, ia menolak jika pemerintah harus bertanggung jawab penuh pada kelalaian tersebut. Hendrawan juga sadar bahwa setiap ada perubahan selalu ada partai politik yang ingin "menunggangi" untuk merealisasikan kepentingan poltiknya.

Menurutnya, alokasi anggaran untuk lumpur Lapindo terus disediakan karena pemerintah tertekan secara politik. Lebih tegas ia menyampaikan, Partai Golkar merupakan partai dengan jaringan yang sangat kuat. Itu sebabnya pemerintah abaikan partai lain yang lebih kecil dari sisi kekuatan politik.

"Saat di paripurna disebut-sebut suara Golkar suara rakyat, tapi kali ini berbeda, suara Golkar beda dengan suara rakyat. Dana ini harus benar-benar dipertanggungjawabkan," ujarnya.

Untuk diketahui, dalam Undang-Undang APBN Perubahan 2013 terdapat sejumlah keanehan. Yang paling menohok adalah kehadiran Pasal 9 yang mengatur alokasi dana untuk penanggulangan lumpur Lapindo sebesar Rp 155 miliar. Pasal tersebut dinilai aneh karena di dalamnya dijelaskan terlalu detail.

Di luar itu, pasal ini disinyalir sebagai mahar politik dari Fraksi Demokrat untuk Fraksi Golkar agar menyetujui APBN-P 2013 disahkan. Dugaan itu semakin menguat karena pimpinan DPR baru mengetahui ada alokasi untuk lumpur Lapindo di forum lobi saat rapat paripurna pengesahan diskors sekitar tiga jam.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Dugaan Keterlibatan Pemberi Suap Lain Dalam Kasus Edhy Prabowo

    Dugaan Keterlibatan Pemberi Suap Lain Dalam Kasus Edhy Prabowo

    Nasional
    Bareskrim Telusuri Aliran Dana Kasus Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group

    Bareskrim Telusuri Aliran Dana Kasus Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group

    Nasional
    Dukung Pangdam Jaya, Polri Sebut Baliho Rizieq Shihab Langgar Perda dan Mengandung Unsur Provokasi

    Dukung Pangdam Jaya, Polri Sebut Baliho Rizieq Shihab Langgar Perda dan Mengandung Unsur Provokasi

    Nasional
    Soal Libur Panjang, Satgas Covid-19: Masyarakat Harus Belajar dari Pengalaman Sebelumnya

    Soal Libur Panjang, Satgas Covid-19: Masyarakat Harus Belajar dari Pengalaman Sebelumnya

    Nasional
    Kontak Tembak dengan KKB di Nduga Papua, Tiga Prajurit TNI Terluka

    Kontak Tembak dengan KKB di Nduga Papua, Tiga Prajurit TNI Terluka

    Nasional
    Satgas: Jadwal Vaksinasi Covid-19 Bergantung pada Hasil Uji Klinis dan Kajian BPOM

    Satgas: Jadwal Vaksinasi Covid-19 Bergantung pada Hasil Uji Klinis dan Kajian BPOM

    Nasional
    KAMI Nilai Pemerintah Tak Mampu Atasi Covid-19

    KAMI Nilai Pemerintah Tak Mampu Atasi Covid-19

    Nasional
    Dugaan Investasi Bodong oleh Kampung Kurma Group, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

    Dugaan Investasi Bodong oleh Kampung Kurma Group, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

    Nasional
    Satgas Covid-19 Minta Pemda Lakukan Simulasi Sebelum Sekolah Dibuka

    Satgas Covid-19 Minta Pemda Lakukan Simulasi Sebelum Sekolah Dibuka

    Nasional
    Ini Alasan Polri Belum Panggil Rizieq Shihab terkait Kerumunan di Jakarta dan Bogor

    Ini Alasan Polri Belum Panggil Rizieq Shihab terkait Kerumunan di Jakarta dan Bogor

    Nasional
    Ditanya Alasan Turuti Perintah Brigjen Prasetijo, Saksi Singgung soal Hubungan Senior-Junior di Polri

    Ditanya Alasan Turuti Perintah Brigjen Prasetijo, Saksi Singgung soal Hubungan Senior-Junior di Polri

    Nasional
    Mendes PDTT Minta 'BumDes Bersama' Pertimbangkan Model Bisnis Berskala Luas

    Mendes PDTT Minta "BumDes Bersama" Pertimbangkan Model Bisnis Berskala Luas

    Nasional
    Lebih 800.000 Pemilih Pilkada 2020 Belum Rekam E-KTP, Mendagri Sebut Itu Hak Mereka

    Lebih 800.000 Pemilih Pilkada 2020 Belum Rekam E-KTP, Mendagri Sebut Itu Hak Mereka

    Nasional
    KPK Duga Ada Pemberi Suap Lain kepada Edhy Prabowo Terkait Ekspor Bibit Lobster

    KPK Duga Ada Pemberi Suap Lain kepada Edhy Prabowo Terkait Ekspor Bibit Lobster

    Nasional
    SDGs Desa Adalah Tindak Lanjut dari Perpres Nomor 59 Tahun 2017

    SDGs Desa Adalah Tindak Lanjut dari Perpres Nomor 59 Tahun 2017

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X