Kompas.com - 19/06/2013, 16:32 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Pengawas Pemilu mengapresiasi langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) memublikasikan data riwayat hidup calon anggota legislatif dengan lengkap. Anggota Bawaslu, Nelson Simanjuntak, menilai, hal itu merupakan salah satu bentuk edukasi yang diberikan KPU kepada pemilih untuk menilai seorang caleg.

Di era keterbukaan seperti saat ini, menurutnya, penting bagi masyarakat untuk mengakses berbagai informasi terkait calon wakil rakyatnya. Caleg yang tidak mau daftar riwayat hidupnya dipublikasi, kata dia, perlu jadi perhatian.

"Sebetulnya kalau kita mau jujur untuk melaksanakan pemilu yang demokratis dan transparan, tidak ada alasan bagi seorang calon untuk tidak membuka CV-nya," kata Nelson, di Kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Rabu (19/6/2013).

Dipublikasikannya riwayat hidup caleg, lanjut Nelson, bisa memberikan informasi bagi masyarakat agar mengenal sosok yang akan mewakilinya di parlemen.

"Justru agar masyarakat tidak seolah membeli kucing dalam karung," ujarnya.

Sebelumnya, KPU merilis daftar riwayat hidup caleg. Daftar riwayat hidup tersebut diunggah melalui situs resmi KPU, www.kpu.go.id. Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay mengatakan, beberapa calon anggota legislatif tak mau daftar riwayat hidupnya diunggah oleh KPU.

"Ada beberapa caleg yang tidak mau CV (curriculum vitae)-nya diunggah. Nanti silakan masyarakat yang menilai hal itu," kata Hadar, Rabu (18/6/2013).

Akan tetapi, lanjut Hadar, ia belum mengetahui siapa saja caleg yang keberatan daftar riwayat hidupnya diunggah. Proses pengunggahan masih berlangsung. "Jumlahnya dan siapa saja (yang tidak mau) saya belum tahu pastinya," ujarnya.

Diunggahnya daftar riwayat hidup tersebut, menurut Hadar, bertujuan agar masyarakat mengetahui profil calon wakil rakyat yang maju dari daerahnya. KPU sengaja menampilkan daftar riwayat hidup caleg sebagai bahan pertimbangan masyarakat dalam menentukan pilihannya saat pemilu nanti.

Tak hanya daftar riwayat hidup, KPU juga akan merilis laporan dana kampanye partai politik dan caleg. Laporan dana kampanye itu baru akan dipublikasikan setelah peraturan KPU terkait dana kampanye telah selesai dibahas.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Presiden Jokowi Minta Vaksinasi Booster Covid-19 Digenjot

    Presiden Jokowi Minta Vaksinasi Booster Covid-19 Digenjot

    Nasional
    Jokowi: Puncak Kasus Covid-19 Minggu Kedua atau Ketiga Juli ini

    Jokowi: Puncak Kasus Covid-19 Minggu Kedua atau Ketiga Juli ini

    Nasional
    DPR Minta Izin Travel yang Bikin 46 Jemaah Gagal Naik Haji Dicabut

    DPR Minta Izin Travel yang Bikin 46 Jemaah Gagal Naik Haji Dicabut

    Nasional
    Airlangga: Presiden Ingatkan Penggunaan PeduliLindungi Tidak Boleh Kendor

    Airlangga: Presiden Ingatkan Penggunaan PeduliLindungi Tidak Boleh Kendor

    Nasional
    Moda Transportasi di Palembang Belum Terintegrasi, Anggota DPR Desak Menhub untuk Benahi

    Moda Transportasi di Palembang Belum Terintegrasi, Anggota DPR Desak Menhub untuk Benahi

    Nasional
    Menkes Sebut Jokowi Pesan agar Masyarakat Tetap Waspadai Covid-19

    Menkes Sebut Jokowi Pesan agar Masyarakat Tetap Waspadai Covid-19

    Nasional
    Airlangga Ungkap Jokowi Belum Bahas Soal Pengganti Tjahjo

    Airlangga Ungkap Jokowi Belum Bahas Soal Pengganti Tjahjo

    Nasional
    Cegah Lonjakan Kasus Covid-19 Usai Idul Adha, Menkes Imbau Masyarakat Patuhi Prokes

    Cegah Lonjakan Kasus Covid-19 Usai Idul Adha, Menkes Imbau Masyarakat Patuhi Prokes

    Nasional
    Temuan Pemerintah, Kini Banyak Pengunjung Mal Masuk Tanpa Scan PeduliLindungi

    Temuan Pemerintah, Kini Banyak Pengunjung Mal Masuk Tanpa Scan PeduliLindungi

    Nasional
    Bareskrim Limpahkan Ratusan Barang Bukti Kasus Quotex ke Kejari Bale Bandung

    Bareskrim Limpahkan Ratusan Barang Bukti Kasus Quotex ke Kejari Bale Bandung

    Nasional
    Tak Ada Perubahan Aturan, Menkes Sebut Masker Boleh Dilepas di Luar Ruangan

    Tak Ada Perubahan Aturan, Menkes Sebut Masker Boleh Dilepas di Luar Ruangan

    Nasional
    Sosok Marsma Wahyu, Danpaspampres Baru dari Satuan Elite TNI AU

    Sosok Marsma Wahyu, Danpaspampres Baru dari Satuan Elite TNI AU

    Nasional
    Luhut Minta Sosialisasi Pembelian Minyak Goreng lewat PeduliLindungi Diperpanjang

    Luhut Minta Sosialisasi Pembelian Minyak Goreng lewat PeduliLindungi Diperpanjang

    Nasional
    PAN: Susi Pudjiastuti Belum Terekam Survei, Perlu Kerja Keras agar Dilirik

    PAN: Susi Pudjiastuti Belum Terekam Survei, Perlu Kerja Keras agar Dilirik

    Nasional
    Jadi Satu-satunya Partai yang Penuhi 'Presidential Threshold', PDI-P Dinilai Merasa Aman soal Capres

    Jadi Satu-satunya Partai yang Penuhi "Presidential Threshold", PDI-P Dinilai Merasa Aman soal Capres

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.