Bawaslu, Awasi Anggaran Pemilu!

Kompas.com - 19/06/2013, 16:28 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Uchok Sky Khadafi meminta agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengawasi kinerja anggota KPU Daerah. Pasalnya, besarnya anggaran pelaksanaan pemilu kepala daerah (pemilukada) yang digelontorkan pemerintah sangat rawan untuk dikorupsi.

"Kita minta ke Bawaslu supaya mengawasi anggota KPUD yang saat ini menjadi penyelenggara negara. Jangan sampai mereka main mata dengan para caleg atau dengan kepala daerah sehingga menyalahgunakan wewenang mereka, " kata Uchok saat ditemui di Kantor Bawaslu, Rabu (19/6/2013).

Uchok mengatakan, ketika pelaksanaan pemilukada, ada anggota KPUD yang mendadak berubah menjadi orang kaya baru. Dirinya pun menyangsikan asal-muasal uang yang diperoleh oleh para anggota KPU tersebut. Uchok mengatakan, profesi mereka sebagai anggota KPU tak memungkinkannya menjadi orang kaya baru (OKB). Terlebih mereka hanya menjadi anggota KPU Daerah.

"Gaji anggota KPU Pusat saja Rp 15 juta per bulan. Apalagi mereka. Kalau di daerah paling di bawah Rp 10 juta," terangya.

Untuk diketahui, saat ini pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran Pemilu 2014 sebesar Rp 16 triliun. Dari jumlah tersebut, pemerintah telah mengucurkan dana sebesar Rp 9,1 triliun untuk persiapan pemilu tahun ini dengan rincian Rp 8,1 triliun untuk KPU dan Rp 1 triliun untuk Bawaslu.

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Rencana Menkes Gunakan Data KPU untuk Dasar Vaksinasi Covid-19 Dinilai sebagai Bukti Kepercayaan Publik pada Sistem Informasi KPU

    Rencana Menkes Gunakan Data KPU untuk Dasar Vaksinasi Covid-19 Dinilai sebagai Bukti Kepercayaan Publik pada Sistem Informasi KPU

    Nasional
    Positif Covid-19, Doni Monardo Imbau Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

    Positif Covid-19, Doni Monardo Imbau Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

    Nasional
    Ketua Satgas Doni Monardo Positif Covid-19

    Ketua Satgas Doni Monardo Positif Covid-19

    Nasional
    Istana Klaim Tak Obral Izin Tambang dan Sawit, Walhi Sebut Masih Ada Operasi Rusak Lingkungan

    Istana Klaim Tak Obral Izin Tambang dan Sawit, Walhi Sebut Masih Ada Operasi Rusak Lingkungan

    Nasional
    Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan dan Menkes yang Kapok Pakai Data Kemenkes...

    Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan dan Menkes yang Kapok Pakai Data Kemenkes...

    Nasional
    UPDATE: 965.283 Kasus Covid-19 dan Tingginya Keterisian RS yang Mengkhawatikan

    UPDATE: 965.283 Kasus Covid-19 dan Tingginya Keterisian RS yang Mengkhawatikan

    Nasional
    Wacana Hidupkan Pam Swakarsa Picu Kekhawatiran, Ini Penjelasan Polri

    Wacana Hidupkan Pam Swakarsa Picu Kekhawatiran, Ini Penjelasan Polri

    Nasional
    Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

    Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

    Nasional
    Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

    Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

    Nasional
    Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

    Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

    Nasional
    Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

    Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

    Nasional
    Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

    Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

    Nasional
    Vaksinasi Mandiri Dinilai Timbulkan Ketimpangan Akses terhadap Vaksin Covid-19

    Vaksinasi Mandiri Dinilai Timbulkan Ketimpangan Akses terhadap Vaksin Covid-19

    Nasional
    Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa 2 Direktur sebagai Saksi

    Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa 2 Direktur sebagai Saksi

    Nasional
    KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Edhy Prabowo

    KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Edhy Prabowo

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X