Kompas.com - 19/06/2013, 15:05 WIB
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung mengaku baru mengetahui keberadaan pasal yang mengatur alokasi anggaran untuk penanggulangan lumpur Lapindo dalam RUU APBN-P 2013 saat rapat paripurna, Senin 17 Juni 2013, diskors untuk menggelar sesi lobi. Hadirnya Pasal 9 itu dinilai aneh karena mengatur alokasi anggaran secara detail. Namun, lanjutnya, pada saat itu, pimpinan dewan tak bisa berbuat banyak.

"Saya ingin jawab ini secara jujur. Sebagai pimpinan, saya baru mengetahui hal ini di forum lobi," kata Pramono Anung di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (19/6/2013).

Politisi senior PDI Perjuangan ini menegaskan, di waktu sebelumnya, ia tak pernah tahu keberadaan pasal yang mengatur alokasi dana sebesar Rp 115 miliar untuk masyarakat terdampak lumpur Lapindo. Bahkan, dia yakin Ketua DPR Marzuki Alie juga baru mengetahui pasal itu di forum lobi.

Namun, akhirnya tidak diambil keputusan untuk mengubah keberadaan pasal tersebut. Karena bila diubah, konstruksi APBNP 2013 akan terpengaruh, padahal waktu pengesahan semakin mepet.

"Sebelumnya tidak tahu sama sekali. Kalau perlu sumpah demi Tuhan saya berani (menentang)," ujarnya.

Seperti diketahui, keberadaan Pasal 9 dalam UU APBNP 2013 menyorot perhatian karena ditengarai menjadi mahar politik untuk elite partai tertentu. Lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur, memiliki kaitan dengan PT Lapindo Brantas, Aburizal Bakrie, dan Partai Golkar. Pengalokasian anggaran untuk Lapindo disinyalir menjadi mahar untuk Golkar supaya menyetujui APBNP 2013 disahkan.

Dalam pasal tersebut dikatakan, "Untuk kelancaran upaya penanggulangan lumpur Lapindo, alokasi dana pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Tahun Anggaran 2013." Di dalam pasal itu juga ditegaskan alokasi dana dapat digunakan untuk pelunasan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar peta area terdampak pada tiga desa, yakni Desa Besuki, Desa Kedungcangring, dan Desa Pejarakan, serta di sembilan rukun tetangga di tiga kelurahan, yaitu Kelurahan Siring, Kelurahan Jatirejo, dan Kelurahan Mindi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pada poin selanjutnya, alokasi itu diatur untuk bantuan kontrak rumah dan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar peta area terdampak lainnya pada 66 rukun tetangga, yaitu Kelurahan Mindi, Kelurahan Gedang, Desa Pamotan, Desa Kalitengah, Desa Gempolsari, Desa Glagaharum, Desa Besuki, Desa Wunut, Desa Ketapang, dan Kelurahan Porong.

Selanjutnya, dalam rangka penyelamatan perekonomian dan kehidupan sosial kemasyarakatan di sekitar tanggul lumpur Lapindo, anggaran belanja yang yang dialokasikan pada BPLS Tahun Anggaran 2013 dapat digunakan untuk kegiatan mitigasi penanggulangan semburan lumpur, termasuk penanganan tanggul utama ke Kali Porong yang mengalirkan lumpur dari tanggul utama ke Kali Porong. Partai Demokrat telah membantah dan menjamin tak ada mahar politik dengan partai tertentu dalam APBN Perubahan 2013. Alokasi anggaran Rp 115 miliar dalam APBNP 2013 perlu digelontorkan untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    KSAL: Armada RI Harus Mampu Tunjukkan Kekuatan yang Getarkan Lawan maupun Kawan

    KSAL: Armada RI Harus Mampu Tunjukkan Kekuatan yang Getarkan Lawan maupun Kawan

    Nasional
    Malam Ini, Baleg Dijadwalkan Tetapkan Prolegnas Prioritas 2022

    Malam Ini, Baleg Dijadwalkan Tetapkan Prolegnas Prioritas 2022

    Nasional
    Penyebaran Omicron Meluas, Pemerintah Belum Tambah Daftar Negara yang Dilarang Masuk RI

    Penyebaran Omicron Meluas, Pemerintah Belum Tambah Daftar Negara yang Dilarang Masuk RI

    Nasional
    Polri Geser KPK Jadi Lembaga Paling Dipercaya Publik, Kapolri: Kerja Keras Seluruh Personel

    Polri Geser KPK Jadi Lembaga Paling Dipercaya Publik, Kapolri: Kerja Keras Seluruh Personel

    Nasional
    Waketum PPP Sebut Jokowi Belum Sampaikan Rencana Reshuffle ke Partai Koalisi

    Waketum PPP Sebut Jokowi Belum Sampaikan Rencana Reshuffle ke Partai Koalisi

    Nasional
    Jaksa Tuntut Maskur Husain 10 Tahun Penjara

    Jaksa Tuntut Maskur Husain 10 Tahun Penjara

    Nasional
    Pemerintah Terapkan Protokol Pencegahan Covid-19 Saat KTT G20

    Pemerintah Terapkan Protokol Pencegahan Covid-19 Saat KTT G20

    Nasional
    Yasonna Harap Revisi UU Cipta Kerja dan UU PPP Dibahas Secara Paralel

    Yasonna Harap Revisi UU Cipta Kerja dan UU PPP Dibahas Secara Paralel

    Nasional
    Hal yang Memberatkan Tuntutan Robin: Rusak Citra KPK dan Polri

    Hal yang Memberatkan Tuntutan Robin: Rusak Citra KPK dan Polri

    Nasional
    Airlangga: Kasus Aktif Covid-19 Indonesia 7.526, di Bawah Rata-rata Global

    Airlangga: Kasus Aktif Covid-19 Indonesia 7.526, di Bawah Rata-rata Global

    Nasional
    Kenaikan Hartanya Dipertanyakan, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Punya 13 Lahan-Bangunan Senilai Rp 11 Miliar

    Kenaikan Hartanya Dipertanyakan, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Punya 13 Lahan-Bangunan Senilai Rp 11 Miliar

    Nasional
    Kasus Aktif Luar Jawa-Bali Capai 52,46 Persen dari Kasus Nasional Selama PPKM

    Kasus Aktif Luar Jawa-Bali Capai 52,46 Persen dari Kasus Nasional Selama PPKM

    Nasional
    Gabung ke Polri, Eks Pegawai KPK Sebut Diberi Tugas Awasi Dana Covid-19 dan Proyek Strategi Nasional

    Gabung ke Polri, Eks Pegawai KPK Sebut Diberi Tugas Awasi Dana Covid-19 dan Proyek Strategi Nasional

    Nasional
    Jokowi: Kita Harus Temukan Cara Baru untuk Mendahului Negara Lain

    Jokowi: Kita Harus Temukan Cara Baru untuk Mendahului Negara Lain

    Nasional
    Muhadjir Tekankan Pentingnya Lembaga Pendidikan Islam Seimbangkan Ilmu Agama dan Terapan

    Muhadjir Tekankan Pentingnya Lembaga Pendidikan Islam Seimbangkan Ilmu Agama dan Terapan

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.