Mahfudz: Justru Wajar jika Menteri PKS Kecewa

Kompas.com - 19/06/2013, 14:07 WIB
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq menilai wajar jika para menteri dari PKS kecewa dengan keputusan partai asalnya yang menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Oleh karena itu, ia tak terkejut dengan sikap Menteri Tifatul Sembiring yang mengajukan rapat evaluasi.

"Kalau ada menteri senang dengan rencana PKS menolak BBM aneh dong. Semestinya menteri kecewa, sedih, karena dia bawahan Presiden," ujar Mahfudz di Kompleks Parlemen, Rabu (19/6/2013).

Mahfudz mengatakan sebagai kader PKS memang harus tunduk pada kesepakatan sikap partai terkait penolakan BBM. Namun, ketiga menteri asal PKS tidak harus menaati itu karena ketiganya sudah dianggap sebagai pembantu Presiden.

Mahfudz pun mengaku tidak tahu Tifatul kecewa dengan sikap PKS. Ia juga menyatakan dalam waktu dekat belum ada rapat yang membahas evaluasi sikap PKS yang menolak kenaikan harga BBM.

"Sampai hari ini tidak ada rencana evaluasi internal karena yang disampaikan PKS sudah on the track, sudah sesuai dengan yang disepakati. Sudah tidak ada lagi bahas isu BBM di PKS," ujar Mahfudz.

Seperti diketahui, Fraksi PKS dalam rapat paripurna, Senin (17/6/2013), memutuskan menolak RAPBN-P 2013. Hal ini karena PKS menolak adanya kenaikan BBM dan juga dana kompensasi yang menyertainya di dalam RAPBN-P itu.

Sikap Fraksi PKS ini bertolak belakang dengan tiga menteri asal PKS di Kabinet Indonesia Bersatu II. Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, Menteri Pertanian Suswono, dan Menteri Sosial Salin Segaf Al-jufri justru mendukung kebijakan itu. Tifatul bahkan menjadi Sekretaris Tim sosialisasi kenaikan harga BBM. Atas sikap penolakan PKS di paripurna, Tifatul kemarin mengusulkan adanya rapat evaluasi.

Menurut Tifatul, sikap penolakan PKS itu tidak sesuai dengan enam kesepakatan para petinggi PKS di Lembang, Jawa Barat, sebelum rapat paripurna dilakukan. Tifatul menyatakan bahwa seharusnya PKS mendukung RAPBN-P karena di dalamnya terdapat program pro-rakyat seperti BLSM yang merupakan dana kompensasi dari kenaikan harga BBM bersubsidi.

Baca tentang
    Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    KPK Limpahkan Berkas Perkara Dzulmi Eldin ke Pengadilan Tipikor Medan

    KPK Limpahkan Berkas Perkara Dzulmi Eldin ke Pengadilan Tipikor Medan

    Nasional
    Moeldoko Sebut KRI Suharso Paling Siap Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess

    Moeldoko Sebut KRI Suharso Paling Siap Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess

    Nasional
    Wapres Ma'ruf Minta Bawaslu Jaga Kredibilitas dan Kepercayaan Publik

    Wapres Ma'ruf Minta Bawaslu Jaga Kredibilitas dan Kepercayaan Publik

    Nasional
    Mendagri Sayangkan Banyak Pemda Belum Paham Pentingnya Minat Baca Masyarakat

    Mendagri Sayangkan Banyak Pemda Belum Paham Pentingnya Minat Baca Masyarakat

    Nasional
    Ditanya Mengapa Jokowi Bicara Reshuffle ke Pegiat Medsos, Ini Jawaban Moeldoko

    Ditanya Mengapa Jokowi Bicara Reshuffle ke Pegiat Medsos, Ini Jawaban Moeldoko

    Nasional
    Pulau Sebaru Kecil Akan jadi Ring 1 Selama Observasi WNI dari Kapal World Dream

    Pulau Sebaru Kecil Akan jadi Ring 1 Selama Observasi WNI dari Kapal World Dream

    Nasional
    Lurah: 4.100 KK Terdampak Banjir di Cipinang Melayu

    Lurah: 4.100 KK Terdampak Banjir di Cipinang Melayu

    Nasional
    Kasus Nurhadi Cs, KPK Geledah Kantor Firma Hukum di Surabaya

    Kasus Nurhadi Cs, KPK Geledah Kantor Firma Hukum di Surabaya

    Nasional
    Yasonna Sebut Ada 1.276 WNI Eks ISIS di Suriah, Hanya 297 Pegang Paspor

    Yasonna Sebut Ada 1.276 WNI Eks ISIS di Suriah, Hanya 297 Pegang Paspor

    Nasional
    Ketua dan Komisioner KPU Tak Penuhi Panggilan KPK karena Banjir

    Ketua dan Komisioner KPU Tak Penuhi Panggilan KPK karena Banjir

    Nasional
    3 Perahu Tak Cukup untuk Evakuasi Warga, Ketua RW 03 Cipinang Melayu: Butuhnya 6

    3 Perahu Tak Cukup untuk Evakuasi Warga, Ketua RW 03 Cipinang Melayu: Butuhnya 6

    Nasional
    Seleksi Calon Dirut TVRI Dihentikan Sementara

    Seleksi Calon Dirut TVRI Dihentikan Sementara

    Nasional
    Istana Sempat Kebanjiran, Menteri PUPR: Di Mana Banjirnya? Enggak Ada

    Istana Sempat Kebanjiran, Menteri PUPR: Di Mana Banjirnya? Enggak Ada

    Nasional
    Benny Tjokro Klaim Keterlibatan Sahamnya di Jiwasraya Hanya Sekitar 2 Persen

    Benny Tjokro Klaim Keterlibatan Sahamnya di Jiwasraya Hanya Sekitar 2 Persen

    Nasional
    BMKG Sudah Ingatkan soal Cuaca Ekstrem ke Pemerintah Daerah

    BMKG Sudah Ingatkan soal Cuaca Ekstrem ke Pemerintah Daerah

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X