Kompas.com - 19/06/2013, 14:07 WIB
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq menilai wajar jika para menteri dari PKS kecewa dengan keputusan partai asalnya yang menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Oleh karena itu, ia tak terkejut dengan sikap Menteri Tifatul Sembiring yang mengajukan rapat evaluasi.

"Kalau ada menteri senang dengan rencana PKS menolak BBM aneh dong. Semestinya menteri kecewa, sedih, karena dia bawahan Presiden," ujar Mahfudz di Kompleks Parlemen, Rabu (19/6/2013).

Mahfudz mengatakan sebagai kader PKS memang harus tunduk pada kesepakatan sikap partai terkait penolakan BBM. Namun, ketiga menteri asal PKS tidak harus menaati itu karena ketiganya sudah dianggap sebagai pembantu Presiden.

Mahfudz pun mengaku tidak tahu Tifatul kecewa dengan sikap PKS. Ia juga menyatakan dalam waktu dekat belum ada rapat yang membahas evaluasi sikap PKS yang menolak kenaikan harga BBM.

"Sampai hari ini tidak ada rencana evaluasi internal karena yang disampaikan PKS sudah on the track, sudah sesuai dengan yang disepakati. Sudah tidak ada lagi bahas isu BBM di PKS," ujar Mahfudz.

Seperti diketahui, Fraksi PKS dalam rapat paripurna, Senin (17/6/2013), memutuskan menolak RAPBN-P 2013. Hal ini karena PKS menolak adanya kenaikan BBM dan juga dana kompensasi yang menyertainya di dalam RAPBN-P itu.

Sikap Fraksi PKS ini bertolak belakang dengan tiga menteri asal PKS di Kabinet Indonesia Bersatu II. Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, Menteri Pertanian Suswono, dan Menteri Sosial Salin Segaf Al-jufri justru mendukung kebijakan itu. Tifatul bahkan menjadi Sekretaris Tim sosialisasi kenaikan harga BBM. Atas sikap penolakan PKS di paripurna, Tifatul kemarin mengusulkan adanya rapat evaluasi.

Menurut Tifatul, sikap penolakan PKS itu tidak sesuai dengan enam kesepakatan para petinggi PKS di Lembang, Jawa Barat, sebelum rapat paripurna dilakukan. Tifatul menyatakan bahwa seharusnya PKS mendukung RAPBN-P karena di dalamnya terdapat program pro-rakyat seperti BLSM yang merupakan dana kompensasi dari kenaikan harga BBM bersubsidi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    UPDATE 26 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 60,34 Persen

    UPDATE 26 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 60,34 Persen

    Nasional
    Periksa Ubedilah Badrun, KPK Dalami Laporan terhadap Gibran-Kaesang

    Periksa Ubedilah Badrun, KPK Dalami Laporan terhadap Gibran-Kaesang

    Nasional
    KPK Tetapkan Eks Bupati Buru Selatan Jadi Tersangka Suap, Gratifikasi dan TPPU

    KPK Tetapkan Eks Bupati Buru Selatan Jadi Tersangka Suap, Gratifikasi dan TPPU

    Nasional
    UPDATE 26 Januari 2022: 'Positivity Rate' Covid-19 Tembus 15 Persen

    UPDATE 26 Januari 2022: "Positivity Rate" Covid-19 Tembus 15 Persen

    Nasional
    UPDATE 26 Januari: Masih Ada 8.849 Pasien Berstatus Suspek Covid-19

    UPDATE 26 Januari: Masih Ada 8.849 Pasien Berstatus Suspek Covid-19

    Nasional
    KPK Sambut Gembira Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura

    KPK Sambut Gembira Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura

    Nasional
    Eks Tim Pemeriksa Pajak DJP Wawan Ridwan Diduga Lakukan Pencucian Uang Bersama Anaknya

    Eks Tim Pemeriksa Pajak DJP Wawan Ridwan Diduga Lakukan Pencucian Uang Bersama Anaknya

    Nasional
    Bentrokan di Pulau Haruku, Polisi Libatkan Tokoh Masyarakat Maluku untuk Kendalikan Situasi

    Bentrokan di Pulau Haruku, Polisi Libatkan Tokoh Masyarakat Maluku untuk Kendalikan Situasi

    Nasional
    UPDATE 26 Januari: Bertambah 2.582, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.127.662

    UPDATE 26 Januari: Bertambah 2.582, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.127.662

    Nasional
    UPDATE 26 Januari: Pemerintah Laporkan 7 Kematian akibat Covid-19

    UPDATE 26 Januari: Pemerintah Laporkan 7 Kematian akibat Covid-19

    Nasional
    Dari Pembunuhan sampai Korupsi, Ini 32 Kejahatan yang Pelakunya Bisa Diekstradisi

    Dari Pembunuhan sampai Korupsi, Ini 32 Kejahatan yang Pelakunya Bisa Diekstradisi

    Nasional
    Wapres: Gunakan Narasi Kerukunan dalam Siarkan Agama, Bukan Konflik

    Wapres: Gunakan Narasi Kerukunan dalam Siarkan Agama, Bukan Konflik

    Nasional
    UPDATE 26 Januari: Sebaran 7.010 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI

    UPDATE 26 Januari: Sebaran 7.010 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI

    Nasional
    Bentrok di Pulau Haruku Disebut akibat Keributan antar Individu yang Berujung Pertikaian Kelompok

    Bentrok di Pulau Haruku Disebut akibat Keributan antar Individu yang Berujung Pertikaian Kelompok

    Nasional
    Alasan Polisi Belum Tangkap Pelaku Bentrokan yang Tewaskan Belasan Orang di Sorong…

    Alasan Polisi Belum Tangkap Pelaku Bentrokan yang Tewaskan Belasan Orang di Sorong…

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.