Ada Anggaran Lapindo, "Everybody Happy, Everybody Lucky"

Kompas.com - 19/06/2013, 13:14 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Gun Gun Heryanto, mengatakan, adanya alokasi anggaran untuk penanganan lumpur Lapindo dalam RAPBN-P yang baru disahkan DPR patut dicurigai sebagai deal politik di level petinggi partai. Setelah disahkan, diketahui bahwa salah satu pos yang dianggarkan adalah untuk penanganan lumpur Lapindo sebesar Rp 155 miliar. Pengesahan RAPBN-P pada Senin (17/6/2013) lalu lebih banyak berkutat pada kontroversi seputar pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM).

"Patut dicurigai sebagai deal politik level elite partai, sebagai kompensasi dukungan," kata Gun Gun.

Menurutnya, ada peluang transaksional dalam proses politik pengesahan APBN Perubahan 2013 meski proses yang dipertontonkan parlemen kepada publik hanya sebuah drama politik dan bukan politik yang secara substansi pro rakyat.

"Para politisi, terutama mitra koalisi, hanya pro pada kepentingan untuk mengamankan posisi dan jatah politik masing-masing. Hanya agar everybody happy, everybody lucky," ujarnya.

Pengalokasian anggaran untuk Lapindo disinyalir menjadi "mahar" untuk Golkar agar setuju pada pengesahan APBN-P 2013.

Dalam APBN-P yang telah disahkan terdapat alokasi anggaran kompensasi jika pemerintah jadi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Adapun alokasi untuk penanggulangan lumpur Lapindo tertuang dalam Pasal 9 Rancangan Undang-Undang (RUU) Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013.

Pasal tersebut menyebutkan, "Untuk kelancaran upaya penanggulangan lumpur Lapindo, alokasi dana pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Tahun Anggaran 2013."

Alokasi dana itu dapat digunakan untuk pelunasan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar peta area terdampak pada tiga desa, yakni Desa Besuki, Desa Kedungcangring, dan Desa Pejarakan serta di sembilan rukun tetangga di tiga kelurahan, yaitu Kelurahan Siring, Kelurahan Jatirejo, dan Kelurahan Mindi. Poin berikutnya menyebutkan bahwa alokasi itu diatur untuk bantuan kontrak rumah dan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar peta area terdampak lainnya pada 66 rukun tetangga, yaitu Kelurahan Mindi, Kelurahan Gedang, Desa Pamotan, Desa Kalitengah, Desa Gempolsari, Desa Glagaharum, Desa Besuki, Desa Wunut, Desa Ketapang, dan Kelurahan Porong.

Selanjutnya, dalam rangka penyelamatan perekonomian dan kehidupan sosial kemasyarakatan di sekitar tanggul lumpur Lapindo, anggaran belanja yang yang dialokasikan pada BPLS Tahun Anggaran 2013 dapat digunakan untuk kegiatan mitigasi penanggulangan semburan lumpur, termasuk penangangan tanggul utama ke Kali Porong yang mengalirkan lumpur dari tanggul utama ke Kali Porong.

Partai Demokrat membantah dan menjamin tak ada mahar politik dengan partai tertentu dalam APBN Perubahan 2013. Alokasi anggaran Rp 115 miliar dalam APBNP 2013 perlu digelontorkan untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak.

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Hingga Senin Sore, BMKG Catat 31 Kali Gempa Terjadi di Sulawesi Barat

    Hingga Senin Sore, BMKG Catat 31 Kali Gempa Terjadi di Sulawesi Barat

    Nasional
    Menteri Agama: Sejak 1 November 2020, Sudah 1.090 Jemaah Indonesia Berangkat Umrah

    Menteri Agama: Sejak 1 November 2020, Sudah 1.090 Jemaah Indonesia Berangkat Umrah

    Nasional
    Kemensos Pastikan Kelompok Rentan Korban Gempa Sulbar Ditempatkan Terpisah

    Kemensos Pastikan Kelompok Rentan Korban Gempa Sulbar Ditempatkan Terpisah

    Nasional
    Maret 2021, Kemenristek Akan Berikan Bibit Vaksin Merah Putih kepada Bio Farma

    Maret 2021, Kemenristek Akan Berikan Bibit Vaksin Merah Putih kepada Bio Farma

    Nasional
    Sepekan Pemberlakuan PPKM dan Tingginya Penambahan Kasus Covid-19

    Sepekan Pemberlakuan PPKM dan Tingginya Penambahan Kasus Covid-19

    Nasional
    Antisipasi Bencana, Mendagri Ingatkan Pemda Siapkan Anggaran Belanja Tak Terduga

    Antisipasi Bencana, Mendagri Ingatkan Pemda Siapkan Anggaran Belanja Tak Terduga

    Nasional
    Menko PMK: Donasi Plasma Konvalesen Tingkatkan Kesembuhan, Tekan Risiko Kematian Covid-19

    Menko PMK: Donasi Plasma Konvalesen Tingkatkan Kesembuhan, Tekan Risiko Kematian Covid-19

    Nasional
    Di DPR, Kompolnas Sebut Rekam Jejak Komjen Listyo Sigit Mumpuni

    Di DPR, Kompolnas Sebut Rekam Jejak Komjen Listyo Sigit Mumpuni

    Nasional
    Donasikan Plasma Konvalesen, Airlangga Hartarto Penyintas Covid-19?

    Donasikan Plasma Konvalesen, Airlangga Hartarto Penyintas Covid-19?

    Nasional
    Menteri Agama: Penyelenggaraan Haji 2021 Tunggu Pemerintah Arab Saudi

    Menteri Agama: Penyelenggaraan Haji 2021 Tunggu Pemerintah Arab Saudi

    Nasional
    PMI Butuh Lima Kali Lipat Jumlah Donor Plasma Konvalesen

    PMI Butuh Lima Kali Lipat Jumlah Donor Plasma Konvalesen

    Nasional
    Kuasa Hukum Sebut Ada Kekeliruan dalam Surat Panggilan Anak Rhoma Irama

    Kuasa Hukum Sebut Ada Kekeliruan dalam Surat Panggilan Anak Rhoma Irama

    Nasional
    UPDATE 18 Januari: 9.086 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 32 Provinsi, DKI Terbanyak

    UPDATE 18 Januari: 9.086 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 32 Provinsi, DKI Terbanyak

    Nasional
    Megawati: Bencana Sulbar dan Kalsel Bisa Diminimalisasi, tapi Kita Tak Waspada

    Megawati: Bencana Sulbar dan Kalsel Bisa Diminimalisasi, tapi Kita Tak Waspada

    Nasional
    Bima Arya Penuhi Panggilan Bareskrim Terkait Kasus RS Ummi

    Bima Arya Penuhi Panggilan Bareskrim Terkait Kasus RS Ummi

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X