Kompas.com - 19/06/2013, 12:56 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretariat Gabungan, yang mewadahi partai-partai koalisi pendukung pemerintah, akan menggelar rapat terkait posisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam koalisi. Rapat ini akan diadakan dalam waktu dekat.

Dari wacana yang berkembang, setelah PKS menyatakan menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak, partai itu berpeluang didepak dari koalisi, atau jatah kursi menterinya akan berkurang. Saat ini, ada tiga orang kader PKS yang duduk sebagai menteri di Kabinet Indonesia Bersatu II, salah satunya Tifatul Sembiring. Menteri Komunikasi dan Informatika ini sempat menyatakan kekecewaannya atas sikap yang diambil PKS dalam menyikapi rencana kenaikan harga BBM.

Menanggapi kekecewaan Tifatul, Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mahfudz Siddiq berpesan kepada rekan separtainya itu.

"Santai saja, Bro!" kata Mahfudz, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (19/6/2013).

Tifatul, yang juga anggota Majelis Syuro PKS, mengatakan, sikap penolakan itu tak sesuai dengan enam kesepakatan para petinggi PKS di Lembang, Jawa Barat, sebelum rapat paripurna. Menurutnya, seharusnya partai koalisi pun bereaksi saat fraksi PKS berdiri dalam barisan penolak kenaikan BBM dalam voting di forum rapat paripurna, Senin (17/6/2013).

Terkait desakan agar PKS keluar dari koalisi, kata Mahfudz, sudah lama diembuskan partai koalisi. Mahfudz mengatakan, hal itu tidak memengaruhi partainya karena desakan itu tak langsung dikeluarkan oleh Ketua Setgab, Susilo Bambang Yudhoyono. 

"Ini cerita lama, bahkan dari dua minggu lalu kami ingat ada partai yang begitu semangat ingin mengeluarkan PKS dari koalisi sebelum dilakukan voting," ucap Mahfudz.

Saat ditanya apakah partai yang mendesak didepaknya menteri dan PKS dari koalisi menghendaki kursi menteri PKS, menurutnya, hal itu bisa saja terjadi. Namun, wewenang mengangkat dan mencopot menteri ada di tangan Presiden SBY.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

    KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

    Nasional
    Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

    Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

    Nasional
    Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

    Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

    Nasional
    Johan Budi 'Ceramahi' Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

    Johan Budi "Ceramahi" Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

    Nasional
    Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

    Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

    Nasional
    Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

    Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

    Nasional
    Eijkman Jelaskan Efektivitas Vaksin Booster Lawan Varian Omicron

    Eijkman Jelaskan Efektivitas Vaksin Booster Lawan Varian Omicron

    Nasional
    Kerangkeng Manusia di Langkat, Pimpinan Komisi III Minta Penegak Hukum Tak Pandang Bulu

    Kerangkeng Manusia di Langkat, Pimpinan Komisi III Minta Penegak Hukum Tak Pandang Bulu

    Nasional
    Airlangga Sebut Penyandang Disabilitas Bisa Jadi Mesin Penggerak Perekonomian

    Airlangga Sebut Penyandang Disabilitas Bisa Jadi Mesin Penggerak Perekonomian

    Nasional
    Aliran Dana Pencucian Uang Mantan Pejabat Ditjen Pajak Diduga Sampai ke Eks Pramugari Siwi Widi Purwanti

    Aliran Dana Pencucian Uang Mantan Pejabat Ditjen Pajak Diduga Sampai ke Eks Pramugari Siwi Widi Purwanti

    Nasional
    PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Penuhi Panggilan PBNU di Jakarta

    PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Penuhi Panggilan PBNU di Jakarta

    Nasional
    KPK Tahan Eks Bupati Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa

    KPK Tahan Eks Bupati Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa

    Nasional
    TNI AD Segera Bangun Kodim Hingga Satuan Zeni Baru di Awal Kepindahan Ibu Kota Negara

    TNI AD Segera Bangun Kodim Hingga Satuan Zeni Baru di Awal Kepindahan Ibu Kota Negara

    Nasional
    Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Penyelenggara Negara yang Terlibat Perdagangan Orang Bisa Dikenai Pidana Tambahan

    Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Penyelenggara Negara yang Terlibat Perdagangan Orang Bisa Dikenai Pidana Tambahan

    Nasional
    Jadi Tersangka KPK, Eks Bupati Buru Selatan Punya Harta Rp 15,8 Miliar

    Jadi Tersangka KPK, Eks Bupati Buru Selatan Punya Harta Rp 15,8 Miliar

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.