PKS Mengaku Tak Lagi Bahas Isu BBM di Internal Partai

Kompas.com - 19/06/2013, 12:16 WIB
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan tak lagi akan membahas sikap penolakan atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Rapat evaluasi yang sempat diusulkan anggota Majelis Syuro PKS Tifatul Sembiring pun diperkirakan tak akan membahas secara spesifik tentang penolakan PKS atas kenaikan BBM.

"Sampai hari ini tidak ada rencana evaluasi internal karena yang disampaikan PKS sudah on the track, sudah sesuai dengan yang disepakati. Sudah tidak ada lagi bahas isu BBM di PKS," ujar Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mahfudz Siddiq di Kompleks Parlemen, Rabu (19/6/2013).

Mahfudz menjelaskan, dalam waktu dekat memang partainya akan menggelar rapat Dewan Pimpinan Pusat dengan seluruh Dewan Pimpinan Wilayah. Namun, rapat ini hanya membahas tentang strategi pemenangan PKS dalam pemilukada, bukan BBM. Mahfudz pun mengaku belum mendengar usulan Tifatul yang meminta rapat evaluasi terkait sikap penolakan PKS atas kenaikan BBM.

"Saya belum dengar ada seruan-seruan itu. Orang menyeru kok, apa salahnya?" kata Mahfudz.

Seperti diketahui, Fraksi PKS dalam rapat paripurna, Senin (17/6/2013), memutuskan menolak RAPBN-P 2013. Hal ini karena PKS menolak adanya kenaikan BBM dan juga dana kompensasi yang menyertainya di dalam RAPBN-P itu. Sikap Fraksi PKS ini bertolak belakang dengan tiga menteri asal PKS di Kabinet Indonesia Bersatu II.

Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, Menteri Pertanian Suswono, dan Menteri Sosial Salim Segaf Al-jufri justru mendukung kebijakan itu. Tifatul bahkan menjadi Sekretaris Tim sosialisasi kenaikan harga BBM.

Atas sikap penolakan PKS di paripurna, Tifatul kemarin mengusulkan adanya rapat evaluasi. Menurut Tifatul, sikap penolakan PKS itu tidak sesuai dengan enam kesepakatan para petinggi PKS di Lembang, Jawa Barat, sebelum rapat paripurna dilakukan. Tifatul menyatakan bahwa seharusnya PKS mendukung RAPBN-P karena di dalamnya terdapat program pro-rakyat, seperti BLSM yang merupakan dana kompensasi dari kenaikan harga BBM bersubsidi.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Petugas TPS Dibolehkan Buka Masker Saat Layani Pemilih dengan Disabilitas Rungu

    Petugas TPS Dibolehkan Buka Masker Saat Layani Pemilih dengan Disabilitas Rungu

    Nasional
    Satgas Covid-19: Pemilu Berbagai Negara Perlu Dijadikan Pembelajaran untuk Pilkada

    Satgas Covid-19: Pemilu Berbagai Negara Perlu Dijadikan Pembelajaran untuk Pilkada

    Nasional
    Ketua MPR Ingatkan Jajaran Menteri Jokowi Koordinasi soal Kebijakan Pemerintah

    Ketua MPR Ingatkan Jajaran Menteri Jokowi Koordinasi soal Kebijakan Pemerintah

    Nasional
    Draf UU Cipta Kerja yang Terus Berubah-ubah, Terbaru 1.187 Halaman

    Draf UU Cipta Kerja yang Terus Berubah-ubah, Terbaru 1.187 Halaman

    Nasional
    Hari Santri Nasional di Tengah Pandemi Covid-19, Pesantren dan Santri Harus Bangkit

    Hari Santri Nasional di Tengah Pandemi Covid-19, Pesantren dan Santri Harus Bangkit

    Nasional
    Setahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dan Catatan dari Komnas Perempuan

    Setahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dan Catatan dari Komnas Perempuan

    Nasional
    377.541 Kasus Covid-19 di Indonesia, Antisipasi Kenaikan akibat Libur Panjang

    377.541 Kasus Covid-19 di Indonesia, Antisipasi Kenaikan akibat Libur Panjang

    Nasional
    Menanti Penetapan Tersangka Kebakaran Gedung Utama Kejagung...

    Menanti Penetapan Tersangka Kebakaran Gedung Utama Kejagung...

    Nasional
    Soal Kebakaran Kejagung, Pimpinan Komisi III Minta Temuan Penegak Hukum Dihormati

    Soal Kebakaran Kejagung, Pimpinan Komisi III Minta Temuan Penegak Hukum Dihormati

    Nasional
    Anggaran Daerah Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank, Mendagri Singgung soal Kepentingan Pengusaha

    Anggaran Daerah Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank, Mendagri Singgung soal Kepentingan Pengusaha

    Nasional
    Kampanye Daring Pilkada Diharapkan Dapat Diakses Pemilih dengan Disabilitas

    Kampanye Daring Pilkada Diharapkan Dapat Diakses Pemilih dengan Disabilitas

    Nasional
    Dakwaan Nurhadi dan Menantu: Terima Suap Rp 45,7 Miliar, Gratifikasi Rp 37,2 Miliar

    Dakwaan Nurhadi dan Menantu: Terima Suap Rp 45,7 Miliar, Gratifikasi Rp 37,2 Miliar

    Nasional
    Kasus Penembakan Pendeta Yeremia dan Upaya Memutus Siklus Kekerasan di Papua

    Kasus Penembakan Pendeta Yeremia dan Upaya Memutus Siklus Kekerasan di Papua

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Waspadai 32 Wilayah Zona Merah Ini Sebelum Berlibur | 47 Pati TNI Dimutasi

    [POPULER NASIONAL] Waspadai 32 Wilayah Zona Merah Ini Sebelum Berlibur | 47 Pati TNI Dimutasi

    Nasional
    UI Serahkan 600.000 Unit Flocked Swab Buatannya untuk Bantu Tes Swab Covid-19

    UI Serahkan 600.000 Unit Flocked Swab Buatannya untuk Bantu Tes Swab Covid-19

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X