Kompas.com - 19/06/2013, 08:48 WIB
EditorInggried Dwi Wedhaswary
Oleh Rhenald Kasali

Hanya dua tahun berkuasa (1999- 2001), Presiden Abdurrahman Wahid melakukan 10 perubahan. Sebaliknya, hampir 10 tahun memimpin (2004-2014), Presiden SBY baru menggulirkan dua perubahan.

Abdurrahman Wahid—akrab dipanggil Gus Dur—tak menjanjikan perubahan, tetapi tergelincir perubahan-perubahan besar yang ia gerakkan. Sebaliknya, SBY menjanjikan perubahan, tetapi lebih banyak menghindari konflik sehingga perubahan butuh waktu lebih lama.

Setiap pemimpin punya janji dan cara berbeda untuk memenuhi janjinya dan punya cara yang khas. Namun, pemimpin yang hebat tidak sekadar melakukan perubahan, tetapi juga mengelolanya dengan manajemen perubahan.

Apa yang saya maksudkan adalah perubahan mendasar, yang mengubah cara dan kebiasaan.

Gus Dur membubarkan dua kementerian (Departemen Penerangan dan Departemen Sosial), menghapus larangan menjalankan tradisi budaya Tiongkok, dan mengganti nama Irian dengan Papua. Ia membangun Kementerian HAM, reformasi TNI, menggilir jabatan panglima TNI, dan menjadikan Imlek sebagai hari libur resmi. Ia juga mengusulkan hubungan diplomatik dengan Israel dan menghapus Tap MPRS No XXIX/MPRS/1966 yang melarang segala bentuk ajaran Marxisme-Leninisme.

Seperti layaknya sebuah perubahan, era itu ditandai dengan lebih dari 1.000 kegaduhan, perlawanan, bahkan pemberontakan dan kematian. Ada panglima yang mati mendadak, ada keributan besar di Maluku, pengunduran diri dan pemecatan menteri secara mendadak, harga- harga berguncang, dan seterusnya. Namun, seperti kata ilmuwan Kurt Lewin, perubahan besar memerlukan tahap pencairan karena ”orang-orang yang berpikiran lama” ingin mempertahankan kekuasaan, wewenang, dan rasa nyamannya.

Pada tahap ini terjadi pembusukan, pelepasan ikatan-ikatan, tetapi yang dilepaskan tak membiarkan hal itu terjadi sehingga muncul ledakan-ledakan. Namun, terlepas dari segala ketakteraturannya, Gus Dur adalah sosok perubahan yang berani. Tanpa keberanian itu sulit dibangun sesuatu yang baru.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Adapun perubahan besar di era SBY terjadi pada lima tahun pertama kabinetnya: perdamaian Aceh (2005) dan konversi minyak tanah ke LPG (2009). Tak ada yang menyangkal kedua perubahan itu berdampak sangat besar dan tak lepas dari peran pendamping presiden, Jusuf Kalla, yang gigih memanajemeni dan memimpin perubahan secara konsisten.

Setelah itu sebenarnya ada banyak ide perubahan yang digulirkan, tetapi tak sedikit yang kandas di tengah jalan. Pengurangan subsidi BBM, misalnya, hampir selalu kandas di tengah jalan. Berbagai frustrasi dirasakan publik seputar impor pangan yang berlebihan, hilangnya produk- produk pangan berulang-ulang, ancaman korupsi, konflik horizontal, dan pembiaran terhadap ancaman kebebasan beragama. Namun, SBY juga dapat pujian dan pengakuan internasional.

Mengalah dan kompromi

Halaman:
Baca tentang


    25th

    Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Periksa Hengky Kurniawan, KPK Dalami Perencanaan dan Pembahasan Pengadaan Bansos Covid-19

    Periksa Hengky Kurniawan, KPK Dalami Perencanaan dan Pembahasan Pengadaan Bansos Covid-19

    Nasional
    Periksa Saksi, KPK Dalami Harga Penawaran Tanah di Munjul

    Periksa Saksi, KPK Dalami Harga Penawaran Tanah di Munjul

    Nasional
    Hari Ini, Eks Mensos Juliari Batubara Jalani Sidang Tuntutan Kasus Korupsi Bansos Covid-19

    Hari Ini, Eks Mensos Juliari Batubara Jalani Sidang Tuntutan Kasus Korupsi Bansos Covid-19

    Nasional
    Guru Besar FISIP UI: Perancang Statuta Tidak Cermat, PP 75/2021 Cacat Materil

    Guru Besar FISIP UI: Perancang Statuta Tidak Cermat, PP 75/2021 Cacat Materil

    Nasional
    Tidak Merakyat, Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel bagi Wakil Rakyat

    Tidak Merakyat, Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel bagi Wakil Rakyat

    Nasional
    Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel bagi Anggota DPR Dinilai Tidak Merakyat

    Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel bagi Anggota DPR Dinilai Tidak Merakyat

    Nasional
    Satgas: Jangan Merasa Aman dari Covid-19 meski Tak Masuk Daerah Level 4

    Satgas: Jangan Merasa Aman dari Covid-19 meski Tak Masuk Daerah Level 4

    Nasional
    Cegah Penularan Covid-19, Jokowi Imbau Masyarakat Tak Makan di Tempat

    Cegah Penularan Covid-19, Jokowi Imbau Masyarakat Tak Makan di Tempat

    Nasional
    Satgas Covid-19: Tingkatkan Penanganan di IGD agar Kasus Kematian Turun

    Satgas Covid-19: Tingkatkan Penanganan di IGD agar Kasus Kematian Turun

    Nasional
    Stepanus Robin Ubah Keterangan di Sidang, KPK: Akan Kami Ungkap Kebenarannya

    Stepanus Robin Ubah Keterangan di Sidang, KPK: Akan Kami Ungkap Kebenarannya

    Nasional
    Menanti Tindakan Korektif Pimpinan KPK atas Malaadministrasi TWK

    Menanti Tindakan Korektif Pimpinan KPK atas Malaadministrasi TWK

    Nasional
    Pembatasan Waktu Makan 20 Menit di Warteg yang Tuai Polemik...

    Pembatasan Waktu Makan 20 Menit di Warteg yang Tuai Polemik...

    Nasional
    Duduk Perkara Kekerasan Tentara terhadap Warga di Merauke Versi TNI AU

    Duduk Perkara Kekerasan Tentara terhadap Warga di Merauke Versi TNI AU

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] 2.069 Pasien Covid-19 Meninggal dalam Sehari | KPK Diminta Tindaklanjuti Temuan Ombudsman

    [POPULER NASIONAL] 2.069 Pasien Covid-19 Meninggal dalam Sehari | KPK Diminta Tindaklanjuti Temuan Ombudsman

    Nasional
    KSAU Minta Maaf dan Tindak Tegas Prajurit Pelaku Kekerasan terhadap Warga di Merauke

    KSAU Minta Maaf dan Tindak Tegas Prajurit Pelaku Kekerasan terhadap Warga di Merauke

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X