Anggota Koalisi Resah, PKS Segera Didepak

Jakarta, Kompas - Partai Keadilan Sejahtera diyakini segera didepak dari koalisi partai politik pendukung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sudah tidak ada lagi alasan atau manfaat mempertahankan PKS di koalisi.

”Untuk memaksimalkan kinerja pemerintah dan soliditas koalisi dalam satu tahun ke depan, segera diambil sikap terhadap PKS. Tidak ada gunanya lagi partai itu di koalisi,” kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa, Selasa (18/6), di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Penolakan PKS terhadap rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak, lanjut Saan, semakin membenarkan kesimpulan bahwa partai itu cenderung mau enaknya sendiri. Sebelumnya PKS telah mengambil sikap serupa, yaitu berbeda dengan koalisi seperti dalam kasus Bank Century (2010), usulan pembentukan panitia khusus DPR untuk mafia pajak (2011), dan rencana kenaikan harga BBM (2012).

Menurut Ketua Harian Partai Demokrat Sjarifuddin Hasan, posisi PKS sudah jelas dengan sikapnya terhadap kebijakan harga BBM. Oleh karena itu, persoalannya bukan mudah atau tidak mengeluarkan PKS dari koalisi, melainkan lebih mudah menentukan kekuatan politik. ”Prioritas sekretariat gabungan dan Partai Demokrat adalah fokus pada pelaksanaan kebijakan pemerintah, agar rakyat menerima BLSM (bantuan langsung sementara masyarakat) tepat waktu dan sasaran,” ujarnya.

Menurut Sjarifuddin, setgab koalisi diyakini bakal lebih solid. ”Koalisi tentu menjadi lebih solid tanpa PKS. Sikap PKS dalam Sidang Paripurna DPR kemarin menunjukkan lebih jelas siapa yang betul-betul berkoalisi dan siapa yang beroposisi,” katanya.

Sjarifuddin menilai sikap PKS yang menolak RAPBN-P 2013 merupakan pelanggaran terhadap pakta koalisi (code of conduct). Dengan demikian, PKS dianggap keluar dari koalisi.

Sikap PKS itu, ujar Saan, tidak hanya menimbulkan kegaduhan politik, tetapi juga memunculkan kecemburuan dan kegelisahan di koalisi. ”Kecemburuan dan kegelisahan itu sudah lama muncul, hanya belum terungkap karena tidak enak,” kata Saan.

Ketua Fraksi PAN di DPR Tjatur Sapto Edy mengatakan, dalam waktu dekat akan digelar rapat pimpinan partai koalisi. ”Kita tunggu saja apa yang menjadi pembahasan dan kesimpulannya. Yudhoyono sebagai ketua koalisi tentu tahu apa yang bisa dilakukan,” kata Tjatur.

Sekretaris Jenderal PPP Romahurmuziy menyatakan, keberadaan menteri PKS dan nasibnya di koalisi tergantung Presiden Yudhoyono. Namun, Presiden tentu akan lebih nyaman jika mendengarkan suara anggota koalisi.

Menghadapi ”serangan” itu, PKS siap menerima risiko. ”Kami masih dalam koalisi. Soal keberadaan menteri dari PKS, kami serahkan sepenuhnya kepada Presiden Yudhoyono,” kata anggota Majelis Syura PKS sekaligus Wakil Ketua DPR Mohamad Sohibul Iman. PKS, lanjut Sohibul, tidak selalu mengambil sikap berbeda dengan koalisi.

Wakil Sekjen PKS Mahfudz Siddiq mengatakan, PKS menerjemahkan koalisi dengan komitmen bersama untuk mendorong capaian kinerja lewat kebijakan-kebijakan prorakyat. Dalam hal kebijakan yang dianggap memberatkan rakyat, PKS siap bersikap berbeda.

”Karena pertimbangan tarik ulur kekuatan nyata di DPR, mungkin sikap Presiden Yudhoyono tak akan berubah. Ada kecenderungan Presiden akan ’memelihara’ PKS meskipun marah dengan ’kenakalan’ partai itu,” kata Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute Gun Gun Heryanto. (NWO/OSA/WHY/IAM)