Kompas.com - 18/06/2013, 15:23 WIB
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin mengimbau instansi terkait agar membekali para tenaga kerja Indonesia (TKI) dengan pemahaman hukum yang berhubungan dengan pekerjaannya. Hal itu bertujuan menekan permasalahan hukum yang dilakukan TKI.

Amir menjelaskan, pembekalan pemahaman hukum pada TKI dapat dilakukan dengan koordinasi lintas intansi, termasuk Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta BNP2TKI. "Perlu dilakukan penyuluhan hukum," kata Amir dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (18/6/2013).

Amir menegaskan, para TKI wajib menaati hukum yang berlaku di negara penempatan. Namun demikian, negara juga wajib memberi perlindungan hukum kepada semua warga negaranya yang terkait kasus hukum. Ia mengambil contoh kasus hukuman mati yang diterima TKI di Arab Saudi. Di satu sisi, negara merasa bertanggung jawab memberi perlindungan, tapi di sisi lain ada kewajiban untuk mematuhi hukum di negara tersebut.

Atas dasar itu, ia berpendapat, jalan terbaik adalah memberi pemahaman hukum kepada TKI. "Paling penting menyadarkan kepada WNI kita untuk mematuhi di mana pun berada peraturan yang berlaku," ujarnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Eks Pegawai KPK Dinilai Akan Berkontribusi Positif di Kepolisian

    Eks Pegawai KPK Dinilai Akan Berkontribusi Positif di Kepolisian

    Nasional
    UPDATE 3 Desember: Vaksinasi Covid-19 Lansia Dosis Pertama Capai 54,41 Persen

    UPDATE 3 Desember: Vaksinasi Covid-19 Lansia Dosis Pertama Capai 54,41 Persen

    Nasional
    Gugat Prabowo, Eks Ketua DPC Gerindra Blora Ingin Pemecatannya Dibatalkan

    Gugat Prabowo, Eks Ketua DPC Gerindra Blora Ingin Pemecatannya Dibatalkan

    Nasional
    Raih Penghargaan Wakaf Produktif, Dompet Dhuafa Bersemangat Tingkatkan Inovasi

    Raih Penghargaan Wakaf Produktif, Dompet Dhuafa Bersemangat Tingkatkan Inovasi

    Nasional
    Risma Diminta Berinovasi, Bukan Minta Tunarungu Bicara

    Risma Diminta Berinovasi, Bukan Minta Tunarungu Bicara

    Nasional
    Aturan Jadi ASN Polri Terbit, MAKI Berharap Eks Pegawai KPK Segera Dilantik

    Aturan Jadi ASN Polri Terbit, MAKI Berharap Eks Pegawai KPK Segera Dilantik

    Nasional
    Peraturan Jadi ASN Polri Terbit, Eks Pegawai KPK Tunggu Undangan Kapolri

    Peraturan Jadi ASN Polri Terbit, Eks Pegawai KPK Tunggu Undangan Kapolri

    Nasional
    Surya Sahetapy: Teman Tuli Punya Cara Komunikasi yang Beragam

    Surya Sahetapy: Teman Tuli Punya Cara Komunikasi yang Beragam

    Nasional
    Koalisi Penyandang Disabilitas Anti-audism Desak Mensos Risma Minta Maaf

    Koalisi Penyandang Disabilitas Anti-audism Desak Mensos Risma Minta Maaf

    Nasional
    Risma Minta Anak Tuli Bicara, Orangtua: Sangat Menyakiti Hati Saya

    Risma Minta Anak Tuli Bicara, Orangtua: Sangat Menyakiti Hati Saya

    Nasional
    IM57+ Institute Bersedia Audit Harta Kekayaan Pimpinan KPK

    IM57+ Institute Bersedia Audit Harta Kekayaan Pimpinan KPK

    Nasional
    BPOM Dorong Industri Farmasi Dukung Perluasan Produksi Vaksin Covid-19

    BPOM Dorong Industri Farmasi Dukung Perluasan Produksi Vaksin Covid-19

    Nasional
    Wapres Minta Penjagaan Pintu Masuk RI Diperketat Cegah Varian Omricon

    Wapres Minta Penjagaan Pintu Masuk RI Diperketat Cegah Varian Omricon

    Nasional
    Pemerintah Diminta Tak Hentikan Pengeboran Minyak dan Gas di Natuna Utara meski Diprotes China

    Pemerintah Diminta Tak Hentikan Pengeboran Minyak dan Gas di Natuna Utara meski Diprotes China

    Nasional
    Aturan Jadi ASN Polri Terbit, Eks Pegawai KPK: 'Alhamdulillah', Indonesia Memanggil Lagi

    Aturan Jadi ASN Polri Terbit, Eks Pegawai KPK: "Alhamdulillah", Indonesia Memanggil Lagi

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.