Agar Tidak Kanibal, Caleg Membagi Wilayah

JAKARTA, KOMPAS.com - Pertarungan keras antarcalon anggota legislatif dalam Pemilu 2014 membuat caleg dan partai politik memutar otak. Untuk menghindari terjadinya kanibalisasi, mereka pun melakukan pembagian wilayah. Dengan demikian, perebutan suara secara sengit dapat dihindari.

Tantowi Yahya dari Partai Golkar mengakui tidak menyangka pertarungan di daerah pemilihan (dapil) DKI III (Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu) akan sesengit itu. Di dapil itu ada Adang Daradjatun (PKS), Marzuki Alie (Demokrat), Jane Shalimar (Nasdem), Jeremy Thomas (PAN), dan David Chalik (Hanura). ”Nama besar belum tentu dapat suara. Pengalaman 2009, Mandra dan Agung Laksono tak mendapat suara cukup. Justru lebih berbahaya caleg yang tidak populer, tetapi punya jaringan,” kata Tantowi, Senin (17/6).

Agar tidak saling ”memakan”, Nurul Arifin, caleg dari Partai Golkar, berusaha berbagi dengan rekan separtai (Ade Komarudin) di dapil Jawa Barat VII (Bekasi, Purwakarta, Karawang). ”Namun, konstituen sering sulit diberi pemahaman bahwa saya tak bisa berkunjung ke suatu wilayah karena ada perjanjian dengan Ade Komarudin,” kata Nurul.

Eva Kusuma Sundari, politisi dari PDI-P yang akan kembali bertarung di Pemilu 2014 dari dapil Jawa Timur VI (Blitar, Kediri, Tulungagung), mengaku membuat pembagian wilayah dengan caleg lain dari partainya, yaitu Pramono Anung dan Djarot Saiful. Pembagian wilayah itu bahkan telah dilakukan sejak Pemilu 2009.

Namun, pembagian wilayah itu tidak kaku. Seorang caleg juga dapat masuk daerah lain asal meminta izin koordinator wilayah. ”Saya pernah masuk Blitar untuk pengorganisasian seniman dan kelompok kepentingan di sana, tetapi struktur tetap dipegang Djarot. Pramono juga pernah minta izin masuk Tulungagung,” ujar Eva.

Pembagian wilayah juga dilakukan Malik Haramain, caleg dari Partai Kebangkitan Bangsa nomor urut satu dari dapil Jatim II (Probolinggo dan Pasuruan), dengan Faisol Riza, caleg nomor urut dua dari PKB untuk dapil itu. Langkah tersebut diharapkan dapat mempertahankan dua kursi PKB di Pemilu 2009 di dapil itu.

”Pembagian saya dengan Riza tidak berdasarkan kota/kabupaten, tetapi kecamatan dan bahkan desa. Dia tidak masuk di daerah yang saya telah masuk, demikian sebaliknya. Jika ada daerah yang sama-sama belum kami masuki, akan didekati caleg PKB lainnya,” ujarnya.

Malik juga intensif menjalin komunikasi dengan caleg dari partai lain di dapil Jatim II, misalnya Soepriyatno (Gerindra) dan Mustofa (PPP). ”Kami sering bersama menghadiri acara di dapil untuk menciptakan pemilu damai. Namun, di antara kami tidak ada kesepakatan pembagian wilayah kerja,” kata Malik.

Wakil Ketua Bidang Politik, Pemerintahan, Hukum, dan Keamanan PKS Agoes Poernomo mengatakan, partainya mengeluarkan aturan, kampanye dikoordinasi partai. Menurut Ketua Fraksi PKS di DPR Hidayat Nur Wahid, partainya merasa tidak perlu menghadirkan kondisi saling bersaing di internal.

”Sengketa antarcalon anggota legislatif dalam tubuh internal partai sudah dimulai. Ini sudah diprediksi jauh-jauh hari. Yang terpenting siapa yang akan menyelesaikannya,” ujar Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraini. Karena itu, bibit kanibalisme di internal parpol hendaknya sungguh-sungguh dibereskan terlebih dahulu.

Parpol berusaha membuat mekanisme untuk mengantisipasi persaingan antarcaleg. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, keberadaan saksi di tempat pemungutan suara menjadi salah satu penyebab persaingan. Gerindra pun mengkoordinasikan keberadaan saksi di semua tingkatan.

Partai Gerindra juga melarang calegnya saling menjatuhkan dan melakukan kampanye hitam. ”Kami memiliki majelis etik yang akan mengawasi caleg,” ujar Muzani.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa mengatakan, partainya juga memiliki dewan kehormatan dan komisi pengawas yang akan mengawasi kampanye caleg.

”Sosialisasi tetap harus berada pada garis-garis yang sudah ditetapkan partai. Yang terpenting, caleg tidak boleh menggunakan cara negatif terhadap caleg lain dalam internal partai,” kata Sekretaris Fraksi Hanura di DPR Saleh Husin. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Partai Hanura Yuddy Chrisnandi menambahkan, semua calegnya sudah dikoordinasikan bekerja sama agar tidak tumpang tindih.

Menurut Ketua Bidang Komunikasi dan Hubungan Media PPP Muhammad Arwani Thomafi, PPP mempunyai kebijakan, yaitu di masing-masing daerah ada caleg yang mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk membina daerah tertentu.

Direktur Eksekutif Cirus Surveyors Group Andrinof A Chaniago mengingatkan agar pertarungan dilakukan secara sehat, menawarkan gagasan, dan mementingkan kualitas.

”Dalam sistem pemilu terbuka, kita harus mengembangkan kompetisi yang sehat di antara para caleg,” kata Andrinof yang juga dosen FISIP Universitas Indonesia.(NWO/INA/OSA/K09/K12/IAM)