Demokrat: Alokasi untuk Lumpur Lapindo Bukan Mahar Politik - Kompas.com

Demokrat: Alokasi untuk Lumpur Lapindo Bukan Mahar Politik

Kompas.com - 18/06/2013, 12:04 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Amir Syamsuddin, menjamin tak ada mahar politik dengan partai tertentu dalam APBN Perubahan 2013. Hal itu disampaikan meski di dalam APBN-P 2013 terdapat alokasi anggaran Rp 115 miliar untuk penanggulangan bencana lumpur Sidoarjo, Jawa Timur.

"Saya jamin (tidak ada mahar politik)," kata Amir saat ditemui di sela-sela rapat bersama Komisi IX DPR, Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (18/6/2013).

Menurut Amir, yang harus diperhatikan adalah sikap pemerintah yang tak boleh menutup mata pada kesulitan korban bencana lumpur Lapindo. Ia pun menomorduakan siapa yang menjadi penyebab bencana itu.

"Kita tidak bisa terlalu straight itu urusan Lapindo, apalagi kita biarkan (korban) mereka menderita, kemudian pemerintah berpangku tangan, kan itu tidak bisa. Harus ada langkah untuk mengatasi penderitaan mereka," ujarnya.

Semburan lumpur di Sidoarjo terkait dengan PT Lapindo, Aburizal Bakrie, dan Partai Golkar. Pengalokasian anggaran untuk Lapindo disinyalir menjadi mahar untuk Partai Golkar supaya menyetujui APBN-P 2013. Dalam APBNP yang telah disahkan terdapat alokasi anggaran kompensasi jika pemerintah jadi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Adapun alokasi untuk penanggulangan lumpur Sidoarjo tertuang dalam Pasal 9 Rancangan Undang-Undang (RUU) Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013. Dalam pasal tersebut dikatakan, "Untuk kelancaran upaya penanggulangan lumpur Sidoarjo, alokasi dana pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Tahun Anggaran 2013."

Di dalam pasal itu juga ditegaskan bahwa alokasi dana dapat digunakan untuk pelunasan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar peta area terdampak pada tiga desa, yakni Desa Besuki, Desa Kedungcangring, dan Desa Pejarakan, serta di sembilan rukun tetangga di tiga kelurahan, yaitu Kelurahan Siring, Kelurahan Jatirejo, dan Kelurahan Mindi. Kemudian, pada poin selanjutnya, alokasi itu diatur untuk bantuan kontrak rumah dan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar peta area terdampak lainnya pada 66 rukun tetangga, yaitu Kelurahan Mindi, Kelurahan Gedang, Desa Pamotan, Desa Kalitengah, Desa Gempolsari, Desa Glagaharum, Desa Besuki, Desa Wunut, Desa Ketapang, dan Kelurahan Porong.

Selanjutnya, dalam rangka penyelamatan perekonomian dan kehidupan sosial kemasyarakatan di sekitar tanggul lumpur Sidoarjo, anggaran belanja yang dialokasikan pada BPLS tahun anggaran 2013 dapat digunakan untuk kegiatan mitigasi penanggulangan semburan lumpur, termasuk penanganan tanggul utama ke Kali Porong yang mengalirkan lumpur dari tanggul utama ke Kali Porong.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
    EditorCaroline Damanik

    Close Ads X