Partai Koalisi Beradu Cerdik dalam Isu BBM

Kompas.com - 18/06/2013, 08:56 WIB
|
EditorCaroline Damanik

KOMPAS.COM - Politik tidak melulu soal idealisme, lobi, dan jaringan. Ada dimensi lain yang juga penting, yaitu citra dan persepsi. Pada dimensi ini, media adalah sarana yang mutlak. Lewat media, citra dan persepsi diusahakan dibangun serta disebarluaskan kepada khalayak.

Namun, pembentukan citra dan persepsi tidak ditentukan semata-mata oleh media. Ada hal lain yang ikut menentukan keberhasilan pembangunan citra: mulai dari substansi gagasan hingga riwayat kubu kekuatan politik yang sedang berusaha membangun citra. Menjelang Pemilu 2014, pembentukan citra dan persepsi di ruang publik meningkat. Setiap kekuatan politik tidak ingin ketinggalan merebut simpati.

Dalam konteks demikian, isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) merupakan pintu masuk penting bagi sejumlah kekuatan politik untuk mengampanyekan citra yang hendak mereka bangun. Seperti kaset lama yang diputar terus-menerus, strategi yang dipakai dalam membangun citra tidak berubah: mari tolak kenaikan harga BBM karena rakyat pasti tidak menyukai harga naik.

Pembangunan citra sebagai kekuatan politik yang prorakyat pun dibangun. Sikap menolak rencana kenaikan harga BBM diumumkan di mana-mana walau itu berbeda dengan sikap partai politik lain pendukung pemerintah. Argumen ilmiah coba diselipkan dengan mengutip hasil survei bahwa lebih dari 86 persen orang Indonesia tidak setuju harga BBM naik.

Kegaduhan terjadi. Kekuatan politik pendukung pemerintah dinilai seharusnya bersikap sama dengan pemerintah dalam isu sangat strategis seperti harga BBM. Upaya membangun citra sebagai kekuatan politik yang prorakyat ternyata berhadapan dengan tudingan perilaku tidak etis, tidak konsisten, dan hanya mau cari untung sendiri.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tampaknya paham ke arah mana perdebatan itu bergerak. Karena itu, lewat juru bicaranya, Julian Aldrin Pasha, ia mempersilakan rakyat untuk menilai sendiri manuver setiap parpol pendukung pemerintah.

SBY pun tidak akan mau mencopot menteri gara-gara pertentangan di antara kekuatan pendukung pemerintah. Mencopot menteri justru berpotensi besar menguntungkan kelompok yang sedang membangun citra prorakyat dengan mengampanyekan penolakan terhadap kenaikan harga BBM.

Jadi, berhati-hatilah, jangan sampai kalah cerdik memainkan isu BBM…. (A Tomy Trinugroho)

 

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Satgas: Libur Panjang Picu Lonjakan Kasus Covid-19 hingga 118 Persen

    Satgas: Libur Panjang Picu Lonjakan Kasus Covid-19 hingga 118 Persen

    Nasional
    Menkes Terawan: Belum Ada Vaksin Covid-19 untuk Anak dan Lansia

    Menkes Terawan: Belum Ada Vaksin Covid-19 untuk Anak dan Lansia

    Nasional
    Bawaslu Rekomendasikan Diskualifikasi bagi 6 Pasangan Calon di Daerah Ini

    Bawaslu Rekomendasikan Diskualifikasi bagi 6 Pasangan Calon di Daerah Ini

    Nasional
    Menkes Terawan Klaim Angka Tes Covid-19 di Indonesia Memenuhi Standar WHO

    Menkes Terawan Klaim Angka Tes Covid-19 di Indonesia Memenuhi Standar WHO

    Nasional
    Satgas: Dampak Demo terhadap Kasus Covid-19 Terlihat dalam 2-4 Pekan

    Satgas: Dampak Demo terhadap Kasus Covid-19 Terlihat dalam 2-4 Pekan

    Nasional
    Penyusunan RPP BUMDes, Mendes PDTT: Kami Ajak Banyak Pihak Diskusi

    Penyusunan RPP BUMDes, Mendes PDTT: Kami Ajak Banyak Pihak Diskusi

    Nasional
    Piala Dunia U-20 Belum Tentu Bisa Disaksikan Penonton

    Piala Dunia U-20 Belum Tentu Bisa Disaksikan Penonton

    Nasional
    Sidik Dugaan Korupsi di PT Pelindo II, Kejagung Mulai Periksa Saksi

    Sidik Dugaan Korupsi di PT Pelindo II, Kejagung Mulai Periksa Saksi

    Nasional
    Riset Freedom House: Skor Kebebasan Berinternet Indonesia 49 dari 100

    Riset Freedom House: Skor Kebebasan Berinternet Indonesia 49 dari 100

    Nasional
    Jokowi Sampaikan Kendala Izin Impor Produk Indonesia ke PM Jepang

    Jokowi Sampaikan Kendala Izin Impor Produk Indonesia ke PM Jepang

    Nasional
    MUI Luruskan Kabar soal Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

    MUI Luruskan Kabar soal Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

    Nasional
    Satgas: Pengurangan Aktivitas di Kantor Turunkan Potensi Penularan dan Kematian Akibat Covid-19

    Satgas: Pengurangan Aktivitas di Kantor Turunkan Potensi Penularan dan Kematian Akibat Covid-19

    Nasional
    Pernyataan Menaker soal UU Cipta Kerja Untungkan Pekerja Kontrak Dinilai Prematur

    Pernyataan Menaker soal UU Cipta Kerja Untungkan Pekerja Kontrak Dinilai Prematur

    Nasional
    Menkes Terawan Yakin Tak Ada Rumah Sakit Sengaja 'Meng-covid-kan' Pasien Meninggal Dunia

    Menkes Terawan Yakin Tak Ada Rumah Sakit Sengaja "Meng-covid-kan" Pasien Meninggal Dunia

    Nasional
    Jokowi dan PM Jepang Sepakat Buka Perjalanan Bisnis di Tengah Pandemi Covid-19

    Jokowi dan PM Jepang Sepakat Buka Perjalanan Bisnis di Tengah Pandemi Covid-19

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X