Kompas.com - 18/06/2013, 05:51 WIB
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Abdul Hakim menanggapi pengesahan APBN Perubahan 2013 dengan bersikap bijak. Menurutnya, keputusan itu diambil melalui proses yang baik terlepas hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diperjuangkan partainya.

"Kami disumpah untuk memperjuangkan konstituen kami. Terlepas apa hasilnya, itu merupakan proses demokrasi, telah dilakukan di DPR ini, dan keputusan diambil. Kami hargai," kata Hakim seusai mengikuti rapat paripurna pengesahan APBN-P, di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (17/6/2013) malam.

Mengenai posisi bersama koalisi dan kelangsungan para menteri asal PKS di kabinet, Hakim menyerahkannya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut dia, hal itu sesuai kontrak koalisi, di mana Presiden memiliki hak prerogatif untuk mengambil keputusan tentang kedua topik itu.

APBN-P 2013 akhirnya disahkan melalui sidang paripurna yang alot di DPR. Lima fraksi menyatakan mendukung, yakni Fraksi Demokrat, Fraksi PKB, Fraksi PPP, Fraksi PAN, dan Fraksi Partai Golkar. Kelima fraksi itu memperoleh 338 suara dalam voting.

Sementara empat fraksi lainnya, yakni Fraksi Hanura, Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, dan Fraksi PDI Perjuangan, menyatakan penolakannya. Keempat fraksi itu memperoleh 181 suara.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Aturan Baru Menpan RB, ASN Sektor Kritikal WFO 100 Persen

    Aturan Baru Menpan RB, ASN Sektor Kritikal WFO 100 Persen

    Nasional
    KPK Minta Universitas Tumbuhkan Sistem yang Transparan dan Akuntabel

    KPK Minta Universitas Tumbuhkan Sistem yang Transparan dan Akuntabel

    Nasional
    Dua Tahun Kabinet Indonesia Maju, Ucapan Terimakasih Pemerintah dan Isu Reshuffle

    Dua Tahun Kabinet Indonesia Maju, Ucapan Terimakasih Pemerintah dan Isu Reshuffle

    Nasional
    4,2 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia dan Peringatan Gelombang Ketiga

    4,2 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia dan Peringatan Gelombang Ketiga

    Nasional
    Dinasti Politik Kepala Daerah di Indonesia yang Sungguh Ambyar

    Dinasti Politik Kepala Daerah di Indonesia yang Sungguh Ambyar

    Nasional
    KPK Eksekusi Eks Bupati Bengkalis Amril Mukminin ke Rutan Pekanbaru

    KPK Eksekusi Eks Bupati Bengkalis Amril Mukminin ke Rutan Pekanbaru

    Nasional
    Rapat soal Sanksi WADA, Jokowi Minta LADI Direformasi Total

    Rapat soal Sanksi WADA, Jokowi Minta LADI Direformasi Total

    Nasional
    Dugaan Suap Infrastruktur di Musi Banyuasin, KPK Geledah 4 Lokasi

    Dugaan Suap Infrastruktur di Musi Banyuasin, KPK Geledah 4 Lokasi

    Nasional
    Ini Syarat Naik Pesawat untuk Anak Usia di Bawah 12 Tahun

    Ini Syarat Naik Pesawat untuk Anak Usia di Bawah 12 Tahun

    Nasional
    Sindir Balik Sekjen PDI-P, Politisi Demokrat: Mungkin Hidup di Alam Mimpi

    Sindir Balik Sekjen PDI-P, Politisi Demokrat: Mungkin Hidup di Alam Mimpi

    Nasional
    Pemerintah Akan Uji Coba Kehadiran Penonton di Liga 1 dan Liga 2

    Pemerintah Akan Uji Coba Kehadiran Penonton di Liga 1 dan Liga 2

    Nasional
    TNI dan Polri Diharapkan Terus Bersinergi

    TNI dan Polri Diharapkan Terus Bersinergi

    Nasional
    Partai Ummat Kritik 7 Tahun Pemerintahan Jokowi: Cenderung Represif, Oligarki Mengental

    Partai Ummat Kritik 7 Tahun Pemerintahan Jokowi: Cenderung Represif, Oligarki Mengental

    Nasional
    Periksa 7 Saksi, KPK Dalami Penerimaan Uang Bupati Nonaktif Probolinggo dan Suami Terkait Pengangkatan Pj Kades

    Periksa 7 Saksi, KPK Dalami Penerimaan Uang Bupati Nonaktif Probolinggo dan Suami Terkait Pengangkatan Pj Kades

    Nasional
    Ini Aturan Terbaru Penerbangan Domestik yang Berlaku Mulai 24 Oktober 2021

    Ini Aturan Terbaru Penerbangan Domestik yang Berlaku Mulai 24 Oktober 2021

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.