Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tolak Kenaikan Harga BBM, PKS Dicemooh Partai Koalisi

Kompas.com - 17/06/2013, 23:25 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, berbeda dengan lima partai lain dalam koalisi pendukung pemerintah. Tak ayal, sikap PKS tersebut mendapat cemooh dari anggota partai lain dalam koalisi.

Cemoohan itu terlihat mencolok ketika Ketua DPR Marzuki Alie meminta Fraksi PKS yang menolak RAPBN-P 2013 disahkan untuk berdiri. Semua anggota fraksi ini, total 51 orang, berdiri. "Wuuuu...," seru sebagian anggota Dewan.

Tak cukup itu, terdengar juga celetukan, "Tolak BBM, PKS siap copot menterinya." Celetukan tersebut terdengar dari arah deretan anggota DPR yang berasal dari Fraksi Partai Demokrat. "Pushtunnn... Pushtuunnn...," ucap politisi lain yang langsung disambut gelak tawa anggota Dewan.

Seperti diketahui, pushtun merupakan istilah yang dipakai oleh mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq dalam rekaman yang diputar dalam perkara kasus suap impor daging sapi. Pushtun kerap dianalogikan sebagai "wanita cantik".

Namun, tak hanya cemoohan, sikap penolakan PKS terhadap rencana kenaikan harga BBM justru mendapat dukungan dari politisi PDI Perjuangan, Aria Bima. "Sudah, sudah... jangan nangis," ucap Aria memberi semangat.

Menanggapi berbagai celetukan yang ada, para politisi PKS tak menunjukkan emosinya. Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid bahkan terlihat tersenyum atas sindiran dan candaan para anggota Dewan. Pada rapat paripurna kali ini, anggota Dewan akhirnya mengesahkan RAPBN-P 2013.

Dalam rancangan APBN-P, terdapat dana kompensasi dari kenaikan harga BBM, seperti Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), program Keluarga Harapan, Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan raskin. Selain Fraksi PKS, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Gerindra, dan Fraksi Partai Hanura juga menolak RAPBN-P 2013. Namun, suara partai penolak ini masih kalah dalam voting dengan partai-partai pendukung lainnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

    Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

    Nasional
    Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

    Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

    Nasional
    Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

    Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

    Nasional
    KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

    KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

    Nasional
    Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

    Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

    Nasional
    Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

    Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

    Nasional
    Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

    Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

    Nasional
    PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

    PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

    Nasional
    Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

    Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

    Nasional
    Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

    Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

    Nasional
    Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

    Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

    Nasional
    MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

    MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

    Nasional
    PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

    PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

    Nasional
    Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

    Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

    Nasional
    MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

    MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com