Kompas.com - 17/06/2013, 23:25 WIB
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, berbeda dengan lima partai lain dalam koalisi pendukung pemerintah. Tak ayal, sikap PKS tersebut mendapat cemooh dari anggota partai lain dalam koalisi.

Cemoohan itu terlihat mencolok ketika Ketua DPR Marzuki Alie meminta Fraksi PKS yang menolak RAPBN-P 2013 disahkan untuk berdiri. Semua anggota fraksi ini, total 51 orang, berdiri. "Wuuuu...," seru sebagian anggota Dewan.

Tak cukup itu, terdengar juga celetukan, "Tolak BBM, PKS siap copot menterinya." Celetukan tersebut terdengar dari arah deretan anggota DPR yang berasal dari Fraksi Partai Demokrat. "Pushtunnn... Pushtuunnn...," ucap politisi lain yang langsung disambut gelak tawa anggota Dewan.

Seperti diketahui, pushtun merupakan istilah yang dipakai oleh mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq dalam rekaman yang diputar dalam perkara kasus suap impor daging sapi. Pushtun kerap dianalogikan sebagai "wanita cantik".

Namun, tak hanya cemoohan, sikap penolakan PKS terhadap rencana kenaikan harga BBM justru mendapat dukungan dari politisi PDI Perjuangan, Aria Bima. "Sudah, sudah... jangan nangis," ucap Aria memberi semangat.

Menanggapi berbagai celetukan yang ada, para politisi PKS tak menunjukkan emosinya. Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid bahkan terlihat tersenyum atas sindiran dan candaan para anggota Dewan. Pada rapat paripurna kali ini, anggota Dewan akhirnya mengesahkan RAPBN-P 2013.

Dalam rancangan APBN-P, terdapat dana kompensasi dari kenaikan harga BBM, seperti Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), program Keluarga Harapan, Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan raskin. Selain Fraksi PKS, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Gerindra, dan Fraksi Partai Hanura juga menolak RAPBN-P 2013. Namun, suara partai penolak ini masih kalah dalam voting dengan partai-partai pendukung lainnya.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

    Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

    Nasional
    Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

    Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

    Nasional
    Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

    Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

    Nasional
    Dukung 3 Program Prioritas Menteri KKP, BRSDM Luncurkan Buku 'Kampung Perikanan Budi Daya'

    Dukung 3 Program Prioritas Menteri KKP, BRSDM Luncurkan Buku "Kampung Perikanan Budi Daya"

    Nasional
    PPKM Mikro Diperpanjang, Kemendagri Ingatkan Puskesmas Punya Peran Sentral

    PPKM Mikro Diperpanjang, Kemendagri Ingatkan Puskesmas Punya Peran Sentral

    Nasional
    Pengurangan Hukuman Pinangki Dinilai Jadi Pintu Masuk Meringankan Vonis Djoko Tjandra

    Pengurangan Hukuman Pinangki Dinilai Jadi Pintu Masuk Meringankan Vonis Djoko Tjandra

    Nasional
    KPK Upayakan Penuhi Keinginan Pegawai yang MInta Salinan Hasil TWK

    KPK Upayakan Penuhi Keinginan Pegawai yang MInta Salinan Hasil TWK

    Nasional
    BIN: 85 Persen Generasi Milenial Rentan Terpapar Radikalisme

    BIN: 85 Persen Generasi Milenial Rentan Terpapar Radikalisme

    Nasional
    Ada PPKM, Nadiem Sebut Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Kemungkinan Ditunda

    Ada PPKM, Nadiem Sebut Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Kemungkinan Ditunda

    Nasional
    Polri Temukan Profil Pelaku Penyebar 279 Juta Data BPJS Kesehatan

    Polri Temukan Profil Pelaku Penyebar 279 Juta Data BPJS Kesehatan

    Nasional
    Mendagri Minta Kepala Daerah Maksimalkan Masa Jabatannya untuk Tangani Pandemi Covid-19

    Mendagri Minta Kepala Daerah Maksimalkan Masa Jabatannya untuk Tangani Pandemi Covid-19

    Nasional
    Pengurus GKI Yasmin Berharap Jokowi Koreksi Kebijakan Wali Kota Bogor soal Relokasi Gereja

    Pengurus GKI Yasmin Berharap Jokowi Koreksi Kebijakan Wali Kota Bogor soal Relokasi Gereja

    Nasional
    Tingkat Kepercayaan dan Jumlah OTT KPK Menurun, Ini Tanggapan Firli Bahuri

    Tingkat Kepercayaan dan Jumlah OTT KPK Menurun, Ini Tanggapan Firli Bahuri

    Nasional
    BIN Ungkap Satelit Mata-mata Asing Menempel di Banyak Peralatan Negara

    BIN Ungkap Satelit Mata-mata Asing Menempel di Banyak Peralatan Negara

    Nasional
    UPDATE: Sebaran 8.161 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

    UPDATE: Sebaran 8.161 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X