Kompas.com - 17/06/2013, 21:30 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Pengawas Pemilu memanggil Komisi Pemilihan Umum untuk meminta klarifikasi pencoretan sejumlah caleg dari Partai Hanura di Daerah Pemilihan Jawa Barat II.

"Bawaslu mengklarifikasi KPU sebagai penyelenggara pemilu atau laporan yang disampaikan parpol (Hanura)," kata Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay, saat ditemui di Gedung Bawaslu, Jakarta, Senin (17/6/2013) malam.

Seperti diketahui, KPU mencoret 86 caleg dari lima parpol peserta Pemilu 2014, yaitu PAN, Gerindra, PPP, Hanura, dan PKPI. Dari kelima parpol tersebut, baru empat parpol yang telah melaporkan KPU terkait hasil verifikasi berkas bakal caleg tahap kedua ke Bawaslu, yaitu PAN, Gerindra, PPP, dan Hanura.

Hadar mengatakan, Bawaslu hanya memanggil satu pihak untuk diklarifikasi hari ini, yakni KPU. Klarifikasi itu, kata Hadar, terkait dugaan pelanggaran KPU saat verifikasi tahap kedua.

"Perlu dipahami, ini bukan proses sengketa. Ini proses pelaporan parpol yang menduga KPU melakukan pelanggaran," ujarnya.

Sebelumnya, Bawaslu telah memediasi KPU dan Gerindra dalam kasus yang sama, Minggu (16/6/2013). Hasilnya, Bawaslu merekomendasikan agar KPU dan Gerindra melakukan pembicaraan terlebih dahulu. Bawaslu pun memberi waktu tiga hari kepada Gerindra untuk mengajukan sengketa pemilu jika tidak menerima hasil verifikasi KPU.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    25th

    Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Panglima TNI Pastikan Kesiapan Tenaga 'Tracer' Covid-19 di Sleman

    Panglima TNI Pastikan Kesiapan Tenaga "Tracer" Covid-19 di Sleman

    Nasional
    Panglima TNI Pimpin Sidang Pantukhir Calon Taruna-Taruni

    Panglima TNI Pimpin Sidang Pantukhir Calon Taruna-Taruni

    Nasional
    Pentingnya Proses Hukum yang Adil dan Transparan atas Kekerasan terhadap Warga Papua

    Pentingnya Proses Hukum yang Adil dan Transparan atas Kekerasan terhadap Warga Papua

    Nasional
    Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel Tuai Kritik dari Anggota Dewan

    Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel Tuai Kritik dari Anggota Dewan

    Nasional
    Satgas Covid-19: Kepatuhan Jaga Jarak di Jakarta Masih Rendah

    Satgas Covid-19: Kepatuhan Jaga Jarak di Jakarta Masih Rendah

    Nasional
    Kekerasan TNI terhadap Warga di Merauke, Stafsus Presiden Minta Maaf

    Kekerasan TNI terhadap Warga di Merauke, Stafsus Presiden Minta Maaf

    Nasional
    Satgas: Kasus Covid-19 di Jawa-Bali Menurun, Kecuali di Jateng, DIY, dan Bali

    Satgas: Kasus Covid-19 di Jawa-Bali Menurun, Kecuali di Jateng, DIY, dan Bali

    Nasional
     Proses Hukum Dua Oknum TNI AU Pelaku Kekerasan di Papua Diminta Transparan

    Proses Hukum Dua Oknum TNI AU Pelaku Kekerasan di Papua Diminta Transparan

    Nasional
    Anggota DPR dari PPP Tak Akan Ambil Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel

    Anggota DPR dari PPP Tak Akan Ambil Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel

    Nasional
    Kemenkes: 3 Pasien yang Terinfeksi Corona Varian Delta Plus Sudah Sembuh

    Kemenkes: 3 Pasien yang Terinfeksi Corona Varian Delta Plus Sudah Sembuh

    Nasional
    Komnas HAM Papua Bakal Kawal Tuntas Kasus Kekerasan 2 Prajurit TNI AU di Merauke

    Komnas HAM Papua Bakal Kawal Tuntas Kasus Kekerasan 2 Prajurit TNI AU di Merauke

    Nasional
    Kemenkes: Ada 3 Kasus Covid-19 akibat Varian Delta Plus

    Kemenkes: Ada 3 Kasus Covid-19 akibat Varian Delta Plus

    Nasional
    Vaksinasi Covid-19 Disebut Membantu Perbaiki Kondisi Pandemi Saat ini

    Vaksinasi Covid-19 Disebut Membantu Perbaiki Kondisi Pandemi Saat ini

    Nasional
    Kemenkes: Ada Tren Penurunan Mobilitas Hampir di Semua Wilayah Sejak PPKM Darurat

    Kemenkes: Ada Tren Penurunan Mobilitas Hampir di Semua Wilayah Sejak PPKM Darurat

    Nasional
    Bantuan Sembako di Pekalongan Tak Sesuai, Risma: KPM Harusnya Dapat Rp 200.000

    Bantuan Sembako di Pekalongan Tak Sesuai, Risma: KPM Harusnya Dapat Rp 200.000

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X