Kompas.com - 17/06/2013, 20:18 WIB
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com - Lobi antara pimpinan fraksi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (17/6/2013) berlangsung alot. Pasalnya, Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera masih ngotot menambah opsi voting.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Jhonny Allen Marbun, Senin sore. "PDI-P masih memaksakan supaya postur anggaran mereka di-voting dalam forum. PKS ikut-ikutan dengan PDI-P jadinya. Ini yang bikin lama," ujar Jhonny.

Seperti diketahui, PDI Perjuangan dan PKS sama-sama mengajukan RAPBN-P tandingan versi masing-masing. Rancangan tandingan ini dibuat dengan asumsi tidak ada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Menurut Jhonny, opsi melakukan pemungutan suara terhadap postur anggaran tandingan itu mustahil untuk dilakukan.

Pasalnya, aturan di Parlemen mensyaratkan adanya pembentukan panja, timsus, sebelum sebuah RUU disahkan pada sidang paripurna. "Selain itu, APBN ini berdasarkan nota keuangan yang disampaikan pemerintah. Mana ada anggota Dewan mengajukan nota keuangan atau APBN sendiri? Tidak bisa begitu," ungkap Jhonny.

Partai Demokrat, kata Jhonny, tetap berharap agar tidak ada perdebatan terkait opsi voting. Jhonny mengatakan seharusnya opsi voting hanya terdiri dari dua opsi. "Pertama menerima atau menolak. Opsi kedua yaitu menerima dengan catatan, atau menerima tanpa catatan," kata anggota Badan Anggaran ini.

Sebelumnya, rapat paripurna yang beragenda pengesahan RUU APBN-P 2013 di-skorsing hingga dua kali. Skorsing terakhir dilakukan terkait adanya perbedaan pandangan antarsembilan fraksi. Empat fraksi masih menolak pengesahan RAPBN-P 2013 versi pemerintah. Keempat fraksi itu adalah Fraksi PKS, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Hanura, dan Fraksi Partai Gerindra. Sedangkan kelima fraksi yang menerima yakni Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

Ketua DPR Marzuki Alie yang memimpin sidang memutuskan menskorsing rapat untuk melakukan lobi antarpimpinan fraksi. Lobi dilakukan sejak pukul 15.30 WIB.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Pesisir Utara Jawa Darurat Tenggelam

    Pesisir Utara Jawa Darurat Tenggelam

    Nasional
    Alex Noerdin Jadi Tersangka dan Kerugian Negara akibat Kasusnya yang Capai 30 Juta Dollar AS

    Alex Noerdin Jadi Tersangka dan Kerugian Negara akibat Kasusnya yang Capai 30 Juta Dollar AS

    Nasional
    Saat Jokowi Berikan Jaket Hijau Miliknya ke Warga Sumut...

    Saat Jokowi Berikan Jaket Hijau Miliknya ke Warga Sumut...

    Nasional
    Nelayan Lihat Kapal Perang China, TNI AL Siagakan 4 Kapal Perang RI di Natuna

    Nelayan Lihat Kapal Perang China, TNI AL Siagakan 4 Kapal Perang RI di Natuna

    Nasional
    Jepang Peringatkan Warganya soal Ancaman Teror di Indonesia, BIN: Kami Antisipasi

    Jepang Peringatkan Warganya soal Ancaman Teror di Indonesia, BIN: Kami Antisipasi

    Nasional
    Jokowi Divonis Melawan Hukum soal Polusi Udara, Pemerintah Tunggu Kajian KLHK

    Jokowi Divonis Melawan Hukum soal Polusi Udara, Pemerintah Tunggu Kajian KLHK

    Nasional
    Kemenkes: Indonesia Kini Miliki 245,7 Juta Vaksin Covid-19

    Kemenkes: Indonesia Kini Miliki 245,7 Juta Vaksin Covid-19

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Panglima TNI Mutasi dan Promosi 150 Pati | Keterbukaan Krisdayanti soal Gaji Diapresiasi

    [POPULER NASIONAL] Panglima TNI Mutasi dan Promosi 150 Pati | Keterbukaan Krisdayanti soal Gaji Diapresiasi

    Nasional
    Ini Konstruksi Perkara Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

    Ini Konstruksi Perkara Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

    Nasional
    Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Dalami Dugaan Pemberian Barang

    Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Dalami Dugaan Pemberian Barang

    Nasional
    OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang Rp 345 Juta

    OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang Rp 345 Juta

    Nasional
    1,6 Juta Vaksin Pfizer Tiba di Indonesia, Didistribusikan ke 5 Provinsi

    1,6 Juta Vaksin Pfizer Tiba di Indonesia, Didistribusikan ke 5 Provinsi

    Nasional
    Dinyatakan Bersalah Atas Polusi Udara di Ibu Kota, Ini Hukuman Untuk Jokowi, Menteri LHK, Mendagri hingga Menkes

    Dinyatakan Bersalah Atas Polusi Udara di Ibu Kota, Ini Hukuman Untuk Jokowi, Menteri LHK, Mendagri hingga Menkes

    Nasional
    KPK Tahan 3 Tersangka Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

    KPK Tahan 3 Tersangka Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

    Nasional
    OTT di Hulu Sungai Utara, KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT dan 2 Pihak Swasta Tersangka

    OTT di Hulu Sungai Utara, KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT dan 2 Pihak Swasta Tersangka

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.