Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDIP-PKS: APBN-P Tandingan Harus Masuk Opsi Voting

Kompas.com - 17/06/2013, 20:18 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Lobi antara pimpinan fraksi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (17/6/2013) berlangsung alot. Pasalnya, Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera masih ngotot menambah opsi voting.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Jhonny Allen Marbun, Senin sore. "PDI-P masih memaksakan supaya postur anggaran mereka di-voting dalam forum. PKS ikut-ikutan dengan PDI-P jadinya. Ini yang bikin lama," ujar Jhonny.

Seperti diketahui, PDI Perjuangan dan PKS sama-sama mengajukan RAPBN-P tandingan versi masing-masing. Rancangan tandingan ini dibuat dengan asumsi tidak ada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Menurut Jhonny, opsi melakukan pemungutan suara terhadap postur anggaran tandingan itu mustahil untuk dilakukan.

Pasalnya, aturan di Parlemen mensyaratkan adanya pembentukan panja, timsus, sebelum sebuah RUU disahkan pada sidang paripurna. "Selain itu, APBN ini berdasarkan nota keuangan yang disampaikan pemerintah. Mana ada anggota Dewan mengajukan nota keuangan atau APBN sendiri? Tidak bisa begitu," ungkap Jhonny.

Partai Demokrat, kata Jhonny, tetap berharap agar tidak ada perdebatan terkait opsi voting. Jhonny mengatakan seharusnya opsi voting hanya terdiri dari dua opsi. "Pertama menerima atau menolak. Opsi kedua yaitu menerima dengan catatan, atau menerima tanpa catatan," kata anggota Badan Anggaran ini.

Sebelumnya, rapat paripurna yang beragenda pengesahan RUU APBN-P 2013 di-skorsing hingga dua kali. Skorsing terakhir dilakukan terkait adanya perbedaan pandangan antarsembilan fraksi. Empat fraksi masih menolak pengesahan RAPBN-P 2013 versi pemerintah. Keempat fraksi itu adalah Fraksi PKS, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Hanura, dan Fraksi Partai Gerindra. Sedangkan kelima fraksi yang menerima yakni Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

Ketua DPR Marzuki Alie yang memimpin sidang memutuskan menskorsing rapat untuk melakukan lobi antarpimpinan fraksi. Lobi dilakukan sejak pukul 15.30 WIB.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

    Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

    Nasional
    Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

    Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

    Nasional
    e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

    e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

    Nasional
    Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

    Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

    Nasional
    MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

    MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

    Nasional
    Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

    Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

    Nasional
    4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

    4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

    Nasional
    Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

    Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

    Nasional
    Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

    Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

    Nasional
    Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

    Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

    Nasional
    Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

    Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

    Nasional
    Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

    Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

    Nasional
    Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

    Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

    Nasional
    Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com