PKS-PDIP Hambat Proses Lobi Pengesahan APBNP?

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Marzuki Alie mengatakan, alotnya proses lobi pengesahan Rancangan APBN Perubahan 2013 terjadi karena Fraksi PKS dan PDI Perjuangan tetap bersikukuh menolaknya. Rapat akhirnya terhenti lebih dari tiga jam dan proses lobi juga belum membuahkan hasil.

"PKS dan PDIP (paling keras menolak). Kalau Hanura nggak terlalu," kata Marzuki, di sela-sela rehat rapat paripurna, di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (17/6/2013).

Marzuki menuturkan, agenda lobi sebenarnya hanya berkutat pada keputusan menolak atau menerima pengesahan APBN Perubahan 2013. Namun begitu, silang pendapat mengalami kebuntuan karena ada ketidaksepemahaman dalam penafsiran Pasal 8 Ayat 10 UU APBN.

Menurut Marzuki, jika PDI Perjuangan dan PKS tidak setuju dengan argumentasi pihaknya, maka hal tersebut dapat diartikan kedua fraksi tersebut mengeluarkan sikap menolak. Hingga pukul 19.50, lobi masih berlangsung.

"Diputar-putar di Pasal 8 Ayat 10. Kalau tidak setuju pasalnya, berarti menolak sebenarnya," ujarnya.

Sebelumnya, ada empat fraksi yang menolak pengesahan rancangan APBN Perubahan (RAPBN-P) tahun 2013. Keempat fraksi itu adalah Fraksi Partai Hanura, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi PDI Perjuangan.

Pandangan Fraksi Partai Hanura disampaikan oleh anggota Komisi VII DPR, Erik Satyawardhana. Erik memaparkan, terjadinya defisit keuangan negara yang menjadi alasan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bukanlah karena subsidi yang membengkak, tetapi karena kesalahan pengelolaan.

"Sehingga kenaikan BBM tidak relevan. Fraksi Partai Hanura menolak kenaikan harga BBM, dan menolak mengesahkan APBN-P 2013," ujar Erik.

Untuk diketahui, draf RAPBN-P 2013 merupakan anggaran perubahan yang dilakukan dengan pertimbangan menaikkan harga BBM bersubsidi. Di dalam postur anggaran itu juga terdapat dana-dana kompensasi dari kebijakan kenaikan BBM seperti bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), raskin, program keluarga harapan, dan bantuan siswa miskin.

Sikap penolakan draf RAPBN-P yang juga disampaikan Fraksi Partai Gerindra. Sikap fraksi Partai Gerindra disampaikan oleh Fary Francis.

Fary mengatakan, fraksinya tidak setuju dengan konsep BLSM yang memberikan uang tunai kepada keluarga miskin.

"Partai Gerindra memiliki konsep strategi untuk dorong terkait infrastruktur untuk menciptakan lahan produktif yang bisa dengan program padat karya dan gotong-royong. Kita dorong subsidi dengan bentuk seperti ini," kata Fary.

Oleh karena itu, Fary mengatakan, Fraksi Partai Gerindra menolak RAPBN-P yang diusulkan pemerintah.

Penolakan yang sama juga disampaikan Fraksi PKS dan Fraksi PDI Perjuangan. Sekretaris Fraksi PKS Abdul Hakim menjelaskan pandangannya bahwa postur APBN-P 2013 secara umum sehat dan baik di mana pertumbuhan ekonomi 6,5 persen, tingkat inflasi 6,0 persen, dan nilai tukar rupiah mencapai Rp 9.600.

Selain itu, indikasi lainnya, F-PKS melihat lifting minyak 865.000 barrel per hari sudah cukup baik tanpa harus menaikkan harga BBM bersubsidi.

"Fraksi PKS juga memandang rencana kenaikan BBM bersubdisi tidak tepat karena selama ini pemerintah tidak bisa menekan volume BBM bersubsidi. Pemerintah juga tidak bersungguh-sungguh dalam diversifikasi energi dan transportasi murah," kata Hakim.

Hal lainnya yang disoroti F-PKS adalan berkurangnya daya beli masyarakat menjelang Ramadhan dan tahun ajaran baru sehingga. Hakim menuturkan, fraksinya menilai kenaikan harga BBM bersubsidi akan menambah jumlah rakyat miskin.

"Atas dasar itu, maka dengan ucapkan bismillahirrahmanirrahim, F-PKS belum setujui RAPBN-P 2013 untuk disajikan sebagai undang-undang," tutur Hakim.

Terakhir, pandangan Fraksi PDI-P disampaikan oleh Dolfie. Ia menyoroti kebocoran BBM bersubsidi yang selama ini dimanfaatkan para penyeludup. Dengan pertimbangan itu, maka F-PDI Perjuangan belum bisa sepakati RUU APBN-P 2013.

"Fraksi PDI-P sesuai Undang-Undang Keuangan Negara nomor 17 tahun 2003 dan UU MD3 kami ajukan usulan postur APBN-P 2013 tanpa kenaikan harga BBM," ucap Dolfie.

Hingga kini, rapat paripurna dengan agenda pengesahan RUU APBN-P 2013 masih berlangsung. Selain empat fraksi yang menolak mengesahkan, lima fraksinya sepakat RUU APBN-P 2013 untuk segera dijadikan undang-undang. Kelima fraksi yang setuju disahkan yakni Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Persatuan Pembangun, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan Fraksi Partai Golkar.