Kompas.com - 17/06/2013, 20:08 WIB
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Marzuki Alie mengatakan, alotnya proses lobi pengesahan Rancangan APBN Perubahan 2013 terjadi karena Fraksi PKS dan PDI Perjuangan tetap bersikukuh menolaknya. Rapat akhirnya terhenti lebih dari tiga jam dan proses lobi juga belum membuahkan hasil.

"PKS dan PDIP (paling keras menolak). Kalau Hanura nggak terlalu," kata Marzuki, di sela-sela rehat rapat paripurna, di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (17/6/2013).

Marzuki menuturkan, agenda lobi sebenarnya hanya berkutat pada keputusan menolak atau menerima pengesahan APBN Perubahan 2013. Namun begitu, silang pendapat mengalami kebuntuan karena ada ketidaksepemahaman dalam penafsiran Pasal 8 Ayat 10 UU APBN.

Menurut Marzuki, jika PDI Perjuangan dan PKS tidak setuju dengan argumentasi pihaknya, maka hal tersebut dapat diartikan kedua fraksi tersebut mengeluarkan sikap menolak. Hingga pukul 19.50, lobi masih berlangsung.

"Diputar-putar di Pasal 8 Ayat 10. Kalau tidak setuju pasalnya, berarti menolak sebenarnya," ujarnya.

Sebelumnya, ada empat fraksi yang menolak pengesahan rancangan APBN Perubahan (RAPBN-P) tahun 2013. Keempat fraksi itu adalah Fraksi Partai Hanura, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi PDI Perjuangan.

Pandangan Fraksi Partai Hanura disampaikan oleh anggota Komisi VII DPR, Erik Satyawardhana. Erik memaparkan, terjadinya defisit keuangan negara yang menjadi alasan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bukanlah karena subsidi yang membengkak, tetapi karena kesalahan pengelolaan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Sehingga kenaikan BBM tidak relevan. Fraksi Partai Hanura menolak kenaikan harga BBM, dan menolak mengesahkan APBN-P 2013," ujar Erik.

Untuk diketahui, draf RAPBN-P 2013 merupakan anggaran perubahan yang dilakukan dengan pertimbangan menaikkan harga BBM bersubsidi. Di dalam postur anggaran itu juga terdapat dana-dana kompensasi dari kebijakan kenaikan BBM seperti bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), raskin, program keluarga harapan, dan bantuan siswa miskin.

Sikap penolakan draf RAPBN-P yang juga disampaikan Fraksi Partai Gerindra. Sikap fraksi Partai Gerindra disampaikan oleh Fary Francis.

Halaman:
Baca tentang


    25th

    Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    PPKM Diperpanjang, Pemerintah Berikan Bantuan untuk Masyarakat dan Usaha Mikro Kecil

    PPKM Diperpanjang, Pemerintah Berikan Bantuan untuk Masyarakat dan Usaha Mikro Kecil

    Nasional
    Jokowi Minta Masyarakat Tetap Berhati-hati Sikapi Perbaikan Pengendalian Covid-19

    Jokowi Minta Masyarakat Tetap Berhati-hati Sikapi Perbaikan Pengendalian Covid-19

    Nasional
    PPKM Level 4 Diperpanjang, Waktu Pengunjung di Warung Makan Maksimal 20 Menit

    PPKM Level 4 Diperpanjang, Waktu Pengunjung di Warung Makan Maksimal 20 Menit

    Nasional
    Jokowi: Pasar Rakyat Boleh Buka asal Penerapan Protokol Kesehatan Ketat

    Jokowi: Pasar Rakyat Boleh Buka asal Penerapan Protokol Kesehatan Ketat

    Nasional
    PPKM Diperpanjang: Toko Kelontong, Laundry, Outlet Voucher, hingga Pangkas Rambut Boleh Buka

    PPKM Diperpanjang: Toko Kelontong, Laundry, Outlet Voucher, hingga Pangkas Rambut Boleh Buka

    Nasional
    Jokowi Klaim Kasus Covid-19 Indonesia Menurun dan Ada Tren Perbaikan

    Jokowi Klaim Kasus Covid-19 Indonesia Menurun dan Ada Tren Perbaikan

    Nasional
    PPKM Level 4 Diperpanjang, Warung Makan hingga Pedagang Kaki Lima Boleh Buka Terbatas

    PPKM Level 4 Diperpanjang, Warung Makan hingga Pedagang Kaki Lima Boleh Buka Terbatas

    Nasional
    PPKM Diperpanjang, Jokowi: Pasar Rakyat Diperbolehkan Buka dengan Protokol Kesehatan Ketat

    PPKM Diperpanjang, Jokowi: Pasar Rakyat Diperbolehkan Buka dengan Protokol Kesehatan Ketat

    Nasional
    Permudah Akses Informasi Faskes, Satgas Covid-19 Luncurkan Layanan Hotline di DKI dan Bandung Raya

    Permudah Akses Informasi Faskes, Satgas Covid-19 Luncurkan Layanan Hotline di DKI dan Bandung Raya

    Nasional
    BREAKING NEWS: Jokowi Umumkan Perpanjangan PPKM hingga 2 Agustus

    BREAKING NEWS: Jokowi Umumkan Perpanjangan PPKM hingga 2 Agustus

    Nasional
    BREAKING NEWS: Live Streaming Pernyataan Jokowi soal Kelanjutan PPKM

    BREAKING NEWS: Live Streaming Pernyataan Jokowi soal Kelanjutan PPKM

    Nasional
    UPDATE 25 Juli: Sebaran 1.266 Kasus Kematian akibat Covid-19, Tertinggi Jawa Timur

    UPDATE 25 Juli: Sebaran 1.266 Kasus Kematian akibat Covid-19, Tertinggi Jawa Timur

    Nasional
    Sebaran 38.679 Kasus Baru Covid-19 Hari Ini, 5 Provinsi di Jawa Terbanyak

    Sebaran 38.679 Kasus Baru Covid-19 Hari Ini, 5 Provinsi di Jawa Terbanyak

    Nasional
    Update 25 Juli: Supek Covid-19 Capai 275.145 Kasus

    Update 25 Juli: Supek Covid-19 Capai 275.145 Kasus

    Nasional
    UPDATE: 173.472 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 44,58 Persen

    UPDATE: 173.472 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 44,58 Persen

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X