Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS-PDIP Hambat Proses Lobi Pengesahan APBNP?

Kompas.com - 17/06/2013, 20:08 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Marzuki Alie mengatakan, alotnya proses lobi pengesahan Rancangan APBN Perubahan 2013 terjadi karena Fraksi PKS dan PDI Perjuangan tetap bersikukuh menolaknya. Rapat akhirnya terhenti lebih dari tiga jam dan proses lobi juga belum membuahkan hasil.

"PKS dan PDIP (paling keras menolak). Kalau Hanura nggak terlalu," kata Marzuki, di sela-sela rehat rapat paripurna, di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (17/6/2013).

Marzuki menuturkan, agenda lobi sebenarnya hanya berkutat pada keputusan menolak atau menerima pengesahan APBN Perubahan 2013. Namun begitu, silang pendapat mengalami kebuntuan karena ada ketidaksepemahaman dalam penafsiran Pasal 8 Ayat 10 UU APBN.

Menurut Marzuki, jika PDI Perjuangan dan PKS tidak setuju dengan argumentasi pihaknya, maka hal tersebut dapat diartikan kedua fraksi tersebut mengeluarkan sikap menolak. Hingga pukul 19.50, lobi masih berlangsung.

"Diputar-putar di Pasal 8 Ayat 10. Kalau tidak setuju pasalnya, berarti menolak sebenarnya," ujarnya.

Sebelumnya, ada empat fraksi yang menolak pengesahan rancangan APBN Perubahan (RAPBN-P) tahun 2013. Keempat fraksi itu adalah Fraksi Partai Hanura, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi PDI Perjuangan.

Pandangan Fraksi Partai Hanura disampaikan oleh anggota Komisi VII DPR, Erik Satyawardhana. Erik memaparkan, terjadinya defisit keuangan negara yang menjadi alasan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bukanlah karena subsidi yang membengkak, tetapi karena kesalahan pengelolaan.

"Sehingga kenaikan BBM tidak relevan. Fraksi Partai Hanura menolak kenaikan harga BBM, dan menolak mengesahkan APBN-P 2013," ujar Erik.

Untuk diketahui, draf RAPBN-P 2013 merupakan anggaran perubahan yang dilakukan dengan pertimbangan menaikkan harga BBM bersubsidi. Di dalam postur anggaran itu juga terdapat dana-dana kompensasi dari kebijakan kenaikan BBM seperti bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), raskin, program keluarga harapan, dan bantuan siswa miskin.

Sikap penolakan draf RAPBN-P yang juga disampaikan Fraksi Partai Gerindra. Sikap fraksi Partai Gerindra disampaikan oleh Fary Francis.

Fary mengatakan, fraksinya tidak setuju dengan konsep BLSM yang memberikan uang tunai kepada keluarga miskin.

"Partai Gerindra memiliki konsep strategi untuk dorong terkait infrastruktur untuk menciptakan lahan produktif yang bisa dengan program padat karya dan gotong-royong. Kita dorong subsidi dengan bentuk seperti ini," kata Fary.

Oleh karena itu, Fary mengatakan, Fraksi Partai Gerindra menolak RAPBN-P yang diusulkan pemerintah.

Penolakan yang sama juga disampaikan Fraksi PKS dan Fraksi PDI Perjuangan. Sekretaris Fraksi PKS Abdul Hakim menjelaskan pandangannya bahwa postur APBN-P 2013 secara umum sehat dan baik di mana pertumbuhan ekonomi 6,5 persen, tingkat inflasi 6,0 persen, dan nilai tukar rupiah mencapai Rp 9.600.

Selain itu, indikasi lainnya, F-PKS melihat lifting minyak 865.000 barrel per hari sudah cukup baik tanpa harus menaikkan harga BBM bersubsidi.

Halaman:
Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

    TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

    Nasional
    Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

    Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

    Nasional
    Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

    Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

    Nasional
    Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

    Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

    Nasional
    Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

    Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

    Nasional
    Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

    Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

    Nasional
    Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

    Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

    Nasional
    Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Nasional
    Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

    Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

    Nasional
    Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

    Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

    Nasional
    Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

    Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

    Nasional
    Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

    Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

    Nasional
    Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

    Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

    [POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

    Nasional
    Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

    Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com