Kompas.com - 17/06/2013, 19:52 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Perwakilan Rakyat tidak bisa menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang akan dilakukan pemerintah. Pasalnya, berdasarkan Undang-Undang APBN 2013, pemerintah bisa menyesuaikan harga BBM tanpa persetujuan DPR.

"Kapan pun pemerintah merasa perlu menaikkan harga BBM, silakan. Tahun lalu sudah diketok bahwa menaikkan harga BBM adalah domain pemerintah. Sudah tidak bisa DPR mengatakan tidak setuju," kata Menteri ESDM Jero Wacik di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/6/2013).

Hal itu dikatakan Jero menyikapi masih adanya penolakan 4 fraksi di DPR terkait rencana kenaikan harga BBM bersubsidi dalam pembahasan APBN Perubahan 2013.

Jero mengatakan, pemerintah hanya membutuhkan persetujuan penambahan kompensasi untuk rakyat miskin dari DPR. Selama ini, pemerintah sudah menjalankan sejumlah program untuk rakyat miskin seperti beasiswa dan beras miskin.

Lantaran harga BBM akan dinaikkan, lanjut Jero, pemerintah ingin menambah kompensasi semua program tersebut ditambah program bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) untuk 15,5 juta keluarga masing-masing Rp 150.000 per bulan.

"Masak memberikan bantuan kepada rakyat yang susah tidak disetujui? Kemungkinan besar disetujui. Tapi masih banyak yang tidak mengerti. Dikiranya untuk menaikkan harga BBM perlu persetujuan DPR. Padahal tidak perlu," kata politisi Partai Demokrat itu.

Seperti diberitakan, pemerintah ingin menaikkan premium menjadi Rp 6.500 per liter dan Rp 5.500 per liter. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkali-kali mengatakan, kenaikan harga BBM akan dilakukan setelah seluruh kompensasi siap. Pasalnya, kenaikan harga BBM akan menimbulkan kenaikan harga-harga kebutuhan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebanyak empat fraksi di DPR masih menolak pengesahan RAPBNP 2013 menjadi UU dengan berbagai alasan. Fraksi tersebut, yakni F-PDIP, F-PKS, F-Gerindra, dan F-Hanura. Lima fraksi lain mendukung pengesahan APBNP 2013.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Survei Politracking: 59,3 Persen Publik Setuju Jokowi Lakukan Reshuffle Kabinet

    Survei Politracking: 59,3 Persen Publik Setuju Jokowi Lakukan Reshuffle Kabinet

    Nasional
    Wapres Yakin Fikih Islam Beri Solusi Atasi Pandemi Covid-19

    Wapres Yakin Fikih Islam Beri Solusi Atasi Pandemi Covid-19

    Nasional
    Eks Wakil Ketua Tim Kampanye Jokowi Dilantik Jadi Dubes RI untuk AS

    Eks Wakil Ketua Tim Kampanye Jokowi Dilantik Jadi Dubes RI untuk AS

    Nasional
    Klaim Kemenag Hadiah untuk NU, Menag Yaqut Disarankan Minta Maaf

    Klaim Kemenag Hadiah untuk NU, Menag Yaqut Disarankan Minta Maaf

    Nasional
    Wapres: Penanggulangan Covid-19 Tak Hanya Masalah Kesehatan tapi Juga Agama

    Wapres: Penanggulangan Covid-19 Tak Hanya Masalah Kesehatan tapi Juga Agama

    Nasional
    KSAU: 4 Aspek Jadi Landasan Filosofis Pembangunan Air Power TNI AU

    KSAU: 4 Aspek Jadi Landasan Filosofis Pembangunan Air Power TNI AU

    Nasional
    Indonesia Masuk 10 Besar Permintaan Hapus Konten ke Google

    Indonesia Masuk 10 Besar Permintaan Hapus Konten ke Google

    Nasional
    Zulkifli Hasan: Harusnya Menag Berpikir untuk Bangsa, Bukan Golongan

    Zulkifli Hasan: Harusnya Menag Berpikir untuk Bangsa, Bukan Golongan

    Nasional
    Luas Indonesia Bertambah, Tapi Tak Ada yang Peduli...

    Luas Indonesia Bertambah, Tapi Tak Ada yang Peduli...

    Nasional
    Daftar 17 Dubes yang Dilantik Jokowi, Fadjroel Rachman, Rosan, hingga Eks Jubir Timses

    Daftar 17 Dubes yang Dilantik Jokowi, Fadjroel Rachman, Rosan, hingga Eks Jubir Timses

    Nasional
    Jokowi Lantik Eks Jubir Tim Kampanyenya di Pilpres 2019 Jadi Dubes RI untuk Kuwait

    Jokowi Lantik Eks Jubir Tim Kampanyenya di Pilpres 2019 Jadi Dubes RI untuk Kuwait

    Nasional
    Ini Upaya Pemerintah Cegah Gelombang Ketiga Covid-19 Saat Akhir Tahun

    Ini Upaya Pemerintah Cegah Gelombang Ketiga Covid-19 Saat Akhir Tahun

    Nasional
    Dokter Dinilai Punya Peran Penting Dalam Edukasi Masyarakat Jelang Transisi Pandemi ke Endemi Covid-19

    Dokter Dinilai Punya Peran Penting Dalam Edukasi Masyarakat Jelang Transisi Pandemi ke Endemi Covid-19

    Nasional
    Pimpinan Komisi VIII: Kemenag untuk Semua, Bukan Satu Kelompok Tertentu

    Pimpinan Komisi VIII: Kemenag untuk Semua, Bukan Satu Kelompok Tertentu

    Nasional
    Jokowi Lantik Fadjroel Rachman Jadi Dubes RI untuk Kazakhstan

    Jokowi Lantik Fadjroel Rachman Jadi Dubes RI untuk Kazakhstan

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.