Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tahun Lalu Menurun, Indonesia-Papua Niugini Komitmen Tingkatkan Kerja Sama

Kompas.com - 17/06/2013, 18:33 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Indonesia dan Papua Niugini sepakat meningkatkan kerja sama di berbagai bidang. Kesepakatan itu diambil dalam pertemuan bilateral antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Papua Niugini Peter O'Neil di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/6/2013).

Presiden mengatakan, Pemerintah Indonesia dan Papua Niugini (PNG) sepakat meningkatkan hubungan bilateral menjadi kemitraan komprehensif. Dengan kerja sama itu, kedua negara memiliki peluang mengembangkan kerja sama yang lebih luas.

Presiden memberi contoh peningkatan kerja sama di bidang perdagangan. Sejak 2008-2011, kata dia, angka kerja sama perdagangan ke dua negara naik sekitar 13 persen setiap tahun. Tahun 2011, angka perdagangan mencapai 500 juta dollar AS.

"Memang tahun 2012 agak menurun. Tapi kami yakin ke depan kita bisa tingkatkan lagi perdagangan. Demikian juga untuk investasi," kata Presiden saat jumpa pers seusai pertemuan bilateral.

Presiden mengaku senang Pemerintah PNG membawa serta rombongan pengusaha besar PNG. Presiden berjanji juga akan mengirimkan delegasi dari dunia usaha ke PNG untuk mencari peluang usaha.

Kerja sama bilateral lainnya yang dibina, yakni di bidang energi, khususnya ekplorasi minyak dan gas, juga bidang olahraga dan kepemudaan, pariwisata, hukum, pengelolaan perbatasan, dan lainnya.

Dalam pertemuan tersebut, kedua kepala pemerintahan menyaksikan penandatanganan kerja sama yang dilakukan jajaran menteri. Rencananya, acara akan ditutup jamuan santap malam resmi di Istana Negara.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com