Kompas.com - 17/06/2013, 18:11 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Gerindra berencana mengajukan sengketa pemilu ke Badan Pengawas Pemilu terkait hasil verifikasi berkas caleg tahap kedua yang dikeluarkan oleh KPU, Senin (17/6/2013). Hasil verifikasi KPU mencoret seluruh bakal caleg Partai Gerindra di Daerah Pemilihan Jawa Barat IX lantaran tak memenuhi syarat 30 persen perempuan.

"Ya kita akan tempuh lewat sengketa pemilu. Hari ini didaftarkan ke Bawaslu," kata Wakil Sekretaris Jendral Partai Gerindra, Abdul Harris Bobihoe, melalui pesan singkat yang diterima wartawan, Senin (17/6/2013).

Sebelumnya, Bawaslu telah memediasi KPU dan Partai Gerindra terkait kasus ini, Minggu (16/6/2013). Hasil mediasi tersebut, Bawaslu merekomendasikan agar Partai Gerindra membicarakan kasus pencoretan itu terlebih dahulu dengan KPU. "Terkait pencoretan dapil itu, kami dari Bawaslu merekomendasikan antara peserta pemilu yakni Gerindra berbicara dengan KPU. Kalau misalnya deadlock, silakan Gerindra mengadukan ke Bawaslu untuk sidang sengketa," kata Ketua Bawaslu, Muhammad.

Muhammad menambahkan, Partai Gerindra memiliki waktu tiga hari untuk mengajukan sengketa kepada Bawaslu sejak rekomendasi tersebut turun. Jika tidak, artinya Partai Gerindra dianggap menerima hasil verifikasi yang dikeluarkan oleh KPU.

"Kalau partai mendaftarkan sebagai aduan sengketa pemilu, Bawaslu akan menyelesaikan masalah itu dengan sengketa. Dalam UU keputusan Bawaslu nanti soal sengketa pemilu bersifat final dan mengikat," ujarnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    KPK Benarkan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin Ditangkap Saat OTT

    KPK Benarkan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin Ditangkap Saat OTT

    Nasional
    OTT KPK di Musi Banyuasin Terkait Proyek Infrastruktur

    OTT KPK di Musi Banyuasin Terkait Proyek Infrastruktur

    Nasional
    OTT di Sumatera Selatan, KPK Tangkap Beberapa Pihak

    OTT di Sumatera Selatan, KPK Tangkap Beberapa Pihak

    Nasional
    Wahai Banteng dan Celeng, Bersatulah!

    Wahai Banteng dan Celeng, Bersatulah!

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Daftar Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Berbahaya | Jokowi dan Iriana Nikmati Senja di Labuan Bajo

    [POPULER NASIONAL] Daftar Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Berbahaya | Jokowi dan Iriana Nikmati Senja di Labuan Bajo

    Nasional
    Daftar Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Berdasarkan Temuan BPOM

    Daftar Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Berdasarkan Temuan BPOM

    Nasional
    Menilik Wacana Pendirian Partai Politik oleh Sejumlah Eks Pegawai KPK

    Menilik Wacana Pendirian Partai Politik oleh Sejumlah Eks Pegawai KPK

    Nasional
    WNA yang Jadi Buron Kasus Pinjol Ilegal adalah Pemodal

    WNA yang Jadi Buron Kasus Pinjol Ilegal adalah Pemodal

    Nasional
    Tagar #PercumaLaporPolisi Dinilai sebagai Cermin bagi Polisi untuk Bebenah

    Tagar #PercumaLaporPolisi Dinilai sebagai Cermin bagi Polisi untuk Bebenah

    Nasional
    107 Pinjol Terdaftar Resmi di OJK, Begini Cara Ceknya...

    107 Pinjol Terdaftar Resmi di OJK, Begini Cara Ceknya...

    Nasional
    Sebaran 19.318 Kasus Aktif Covid-19, Jawa Tengah Terbanyak

    Sebaran 19.318 Kasus Aktif Covid-19, Jawa Tengah Terbanyak

    Nasional
    Polri: Karyawan Sindikat Pinjol Ilegal Digaji Rp 15 Juta-Rp 20 Juta Tiap Bulan

    Polri: Karyawan Sindikat Pinjol Ilegal Digaji Rp 15 Juta-Rp 20 Juta Tiap Bulan

    Nasional
    Sejak 2018, Kominfo Tutup 4.874 Akun Pinjol Ilegal

    Sejak 2018, Kominfo Tutup 4.874 Akun Pinjol Ilegal

    Nasional
    Timsel Minta Warga yang Merasa Memenuhi Syarat Jadi Bakal Calon Anggota KPU-Bawaslu untuk Mendaftar

    Timsel Minta Warga yang Merasa Memenuhi Syarat Jadi Bakal Calon Anggota KPU-Bawaslu untuk Mendaftar

    Nasional
    Adik Eks Bupati Lampung Utara Diduga Terima Rp 2,3 Miliar untuk Kepentingan Pribadi

    Adik Eks Bupati Lampung Utara Diduga Terima Rp 2,3 Miliar untuk Kepentingan Pribadi

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.