Golkar Mengaku Tak Tahu Ada Alokasi Dana Lapindo

Kompas.com - 17/06/2013, 17:25 WIB
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto mengaku tak tahu ada alokasi dana khusus soal penanggulangan bencana Lumpur Lapindo, Sidoarjo, dalam RAPBN-P 2013. Di dalam rancangan itu, terdapat alokasi dana dengan pagu tertinggi sebesar Rp 155 miliar.

"Enggak ada, kita tidak ada membicarakan soal Lapindo dalam rapat banggar," ujar Setya di Kompleks Parlemen, Senin (17/6/2013).

Setya menuturkan bahwa dana penanggulangan lumpur Lapindo terdapat domain pemerintah atau pun domain swasta. Pihak swasta ditangani oleh PT Minarak Lapindo. Menurut Setya, terkait penanganan lumpur Lapindo yang dilakukan pemerintah, pihaknya tidak ikut campur.

"Kami tidak ikut campur kalau yang ditangani pemerintah," imbuh Bendahara Umum Partai Golkar.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah menyiapkan dana sebesar Rp 155 miliar untuk penanggulangan bencana Lumpur Lapindo, di Jawa Timur. Hal itu terungkap dalam Pasal 9 Rancangan Undang-Undang (RUU) Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013.

Dalam pasal tersebut disebutkan "Untuk kelancaran upaya penanggulangan lumpur Sidoarjo, alokasi dana pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Tahun Anggaran 2013." Di dalam pasal itu juga ditegaskan alokasi dana dapat digunakan untuk pelunasan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar peta area terdampak pada tiga desa, yakni Desa Besuki, Desa Kedungcangring, dan Desa Pejarakan serta di sembilan rukun tetangga di tiga kelurahan, yaitu Kelurahan Siring, Kelurahan Jatirejo, dan Kelurahan Mindi.

Kemudian, pada poin selanjutnya alokasi itu diatur untuk bantuan kontrak rumah dan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar peta area terdampak lainnya pada 66 rukun tetangga, yaitu Kelurahan Mindi, Kelurahan Gedang, Desa Pamotan, Desa Kalitengah, Desa Gempolsari, Desa Glagaharum, Desa Besuki, Desa Wunut, Desa Ketapang, dan Kelurahan Porong.

Selanjutnya, dalam rangka penyelamatan perekonomian dan kehidupan sosial kemasyarakatan di sekitar tanggul Lumpur Lapindo, anggaran belanja yang dialokasikan pada BPLS Tahun Anggaran 2013 dapat digunakan untuk kegiatan mitigasi penanggulangan semburan lumpur, termasuk penanganan tanggul utama ke Kali Porong yang mengalirkan lumpur dari tanggul utama ke Kali Porong. Pagu paling tinggi yang diusulkan adalah sebesar Rp 155 miliar.

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Aturan Investasi Miras Dicabut, PAN: Jokowi Mendengar jika Berkaitan dengan Kemaslahatan Masyarakat

    Aturan Investasi Miras Dicabut, PAN: Jokowi Mendengar jika Berkaitan dengan Kemaslahatan Masyarakat

    Nasional
    Ada di Banyuwangi, Puan Tinjau Penerapan Protokol Kesehatan di Tempat Wisata

    Ada di Banyuwangi, Puan Tinjau Penerapan Protokol Kesehatan di Tempat Wisata

    Nasional
    KPU Siap Bantu Instansi yang Akses Data untuk Sukseskan Program Nasional

    KPU Siap Bantu Instansi yang Akses Data untuk Sukseskan Program Nasional

    Nasional
    Gibran Rakabuming Minta Anggota Karang Taruna Dukung Vaksinasi Covid-19

    Gibran Rakabuming Minta Anggota Karang Taruna Dukung Vaksinasi Covid-19

    Nasional
    PPP Sarankan Pemerintah Buka Ruang Publik Sebelum Buat Kebijakan

    PPP Sarankan Pemerintah Buka Ruang Publik Sebelum Buat Kebijakan

    Nasional
    UPDATE 2 Maret: 5.712 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 33 Provinsi, Jabar Terbanyak dengan 1.654 Kasus

    UPDATE 2 Maret: 5.712 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 33 Provinsi, Jabar Terbanyak dengan 1.654 Kasus

    Nasional
    Ketentuan Investasi Miras Dicabut, Biro Hukum Kepresidenan Dinilai Kurang Peka dengan Situasi

    Ketentuan Investasi Miras Dicabut, Biro Hukum Kepresidenan Dinilai Kurang Peka dengan Situasi

    Nasional
    Satu Tahun Pandemi Covid-19, Pemerintah Sebut 3T Belum Optimal

    Satu Tahun Pandemi Covid-19, Pemerintah Sebut 3T Belum Optimal

    Nasional
    Aturan Investasi Miras, Jubir: Persoalan Serius bagi Wapres kalau Berlanjut

    Aturan Investasi Miras, Jubir: Persoalan Serius bagi Wapres kalau Berlanjut

    Nasional
    Sebut Ma'ruf Tak Tahu soal Aturan Investasi Miras, Jubir: Wapres Kaget, Terlebih Diserang di Medsos

    Sebut Ma'ruf Tak Tahu soal Aturan Investasi Miras, Jubir: Wapres Kaget, Terlebih Diserang di Medsos

    Nasional
    Jasa Raharja: Total Santunan yang Diserahkan ke Keluarga Korban Sriwijaya Air Rp 2,85 Miliar

    Jasa Raharja: Total Santunan yang Diserahkan ke Keluarga Korban Sriwijaya Air Rp 2,85 Miliar

    Nasional
    UPDATE 2 Maret: 1.047.288 Nakes Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 1.935.478 Dosis Pertama

    UPDATE 2 Maret: 1.047.288 Nakes Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 1.935.478 Dosis Pertama

    Nasional
    Aturan Investasi Miras Dicabut, Sebelumnya Ada Pertemuan 4 Mata Jokowi-Ma'ruf

    Aturan Investasi Miras Dicabut, Sebelumnya Ada Pertemuan 4 Mata Jokowi-Ma'ruf

    Nasional
    Cegah Penyebaran, Satgas Pastikan Akan Telusuri Kasus Mutasi Virus Corona

    Cegah Penyebaran, Satgas Pastikan Akan Telusuri Kasus Mutasi Virus Corona

    Nasional
    UPDATE 2 Maret: Pemerintah Telah Periksa 10.868.049 Spesimen Covid-19

    UPDATE 2 Maret: Pemerintah Telah Periksa 10.868.049 Spesimen Covid-19

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X