Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU: Keterwakilan Perempuan di DPR Semakin Baik

Kompas.com - 17/06/2013, 12:22 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi Pemilihan Umum Ida Budhiati mengatakan, jumlah keterwakilan perempuan di parlemen belakangan ini semakin baik. Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah perempuan yang duduk di kursi legislatif itu ketika Pemilu 2009, dibandingkan sebelumnya pada Pemilu 2004.

"Hal itu tidak terlepas dari affirmative action yang diterapkan, sehingga telah mendorong keterwakilan perempuan (di DPR) semakin baik," kata Ida, saat diskusi publik "Peningkatan Kualitas Keterwakilan Politik Perempuan", di Hotel JS Luwansa, Senin (17/6/2013).

Ida menjelaskan, pada tahun 2004 lalu, jumlah anggota DPR perempuan hanya mencapai 11,8 persen dari 560 anggota DPR yang ada. Namun, rupanya pada saat Pemilu 2009, jumlah perempuan yang duduk di DPR mampu mencapai angka 18,05 persen.

"Mulanya ada kekhawatiran angka keterwakilan perempuan akan turun akibat putusan Mahkamah Konstitusi tentang penetapan calon terpilih dengan metode suara terbanyak. Namun ternyata hasilnya sebaliknya," ujarnya.

Tidak hanya di tingkat pusat, peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen juga terjadi di daerah. Ida mengungkapkan, pada tahun 2004, keterwakilan perempuan di tingkat DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota jumlahnya hanya 10 persen. Jumlah tersebut kemudian meningkat 5 persen pada tahun 2009 menjadi 15 persen.

"Keterwakilan perempuan di DPD juga mengalami perubahan, yaitu dari 18 persen pada 2004 menjadi 27 persen di 2009," ujarnya.

Ida mengungkapkan, keterwakilan perempuan di DPR sangat penting terutama dalam hal menyampaikan suara perempuan di masyarakat. Sebagai lembaga yang memiliki strategis pengambil legislasi, budgeting, dan pengawasan, sudah selayaknya jika DPR dapat mengakomodir suara perempuan.

"Dengan meningkatnya presentase perempuan (di DPR), maka proses pengawalan dalam pengambilan keputusan dapat lebih adil gender," terangnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com