Kompas.com - 17/06/2013, 11:43 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melakukan komunikasi dengan partai-partai lain yang menentang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menggagalkan kebijakan pemerintah tersebut.

"Komunikasi sudah dilakukan dan sedang berjalan. Sejauh yang kami pantau sampai hari ini, posisinya tetap mereka menolak kenaikan harga BBM," ujar Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid, di Kompleks Parlemen, Senin (17/6/2013).

Hidayat mengatakan, fraksinya juga siap jika nantinya rapat paripurna berlangsung deadlock. Ia mengungkapkan, sudah menginstruksikan 57 anggota fraksinya untuk hadir dalam rapat paripurna.

"Kalau deadlock, kami setuju dilakukan voting. Tapi voting per orang, supaya ketahuan siapa dukung apa," kata Hidayat.

Dewan Perwakilan Rakyat RI akan menggelar rapat paripurna pada hari ini, Senin (17/6/2013), dengan agenda pengesahan RAPBN-P 2013. Dalam draft RAPBN-P tersebut, terdapat alokasi dana kompensasi atas kenaikan harga BBM bersubsidi seperti BLSM, program raskin, program keluarga harapan, dan program siswa miskin.

PKS, kata Hidayat, menolak RAPBN-P 2013 sebagai tindak lanjut dari sikap partainya yang menolak kenaikan harga BBM. "Kalau kami tolak BBM, tidak ada opsi dana-dana kompensasi itu artinya," ujarnya.

PKS juga menyertakan RAPBN-P tandingan yang akan dibacakan dalam rapat paripurna kali ini.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hingga kini, partai-partai pendukung kebijakan kenaikan BBM yakni Partai demokrat (148 kursi), Partai Golkar (106 kursi), Partai Amanat Nasional (46 kursi), Partai Persatuan Pembangunan (38 kursi), Partai Kebangkitan Bangsa (28 kursi), dan Partai Gerindra (26 kursi). Sementara, PKS dan PDI-Perjuangan (94 kursi) menolak rencana kenaikan BBM. Sedangkan Partai Hanura (17 kursi) menyatakan menolak kenaikan harga BBM, tetapi menyetujui BLSM selama tidak menggunakan dana asing.

 

Baca tentang


    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    635 Pekerja Migran Bermasalah dari Kelompok Rentan Akan Dipulangkan dari Malaysia

    635 Pekerja Migran Bermasalah dari Kelompok Rentan Akan Dipulangkan dari Malaysia

    Nasional
    Polisi Selidiki Kasus Jenazah Bayi yang Ditemukan di Bak Sampah di Duren Sawit

    Polisi Selidiki Kasus Jenazah Bayi yang Ditemukan di Bak Sampah di Duren Sawit

    Nasional
    Aturan Lengkap PPKM Level 4 di Luar Jawa-Bali hingga 4 Oktober 2021

    Aturan Lengkap PPKM Level 4 di Luar Jawa-Bali hingga 4 Oktober 2021

    Nasional
    Pemerintah Sita Aset Tanah Obligor-Debitur BLBI Seluas 5,2 Juta Hektar

    Pemerintah Sita Aset Tanah Obligor-Debitur BLBI Seluas 5,2 Juta Hektar

    Nasional
    Jusuf Kalla: Penurunan Kasus Covid-19 di RI Merupakan Prestasi, Terbaik di Asia Tenggara

    Jusuf Kalla: Penurunan Kasus Covid-19 di RI Merupakan Prestasi, Terbaik di Asia Tenggara

    Nasional
    Tinjau Vaksinasi Pelajar, Jokowi Puji Pembelajaran Tatap Muka di Banten

    Tinjau Vaksinasi Pelajar, Jokowi Puji Pembelajaran Tatap Muka di Banten

    Nasional
    Diperiksa KPK Terkait Kasus Munjul, Ketua DPRD DKI Ditanya Mekanisme Anggaran

    Diperiksa KPK Terkait Kasus Munjul, Ketua DPRD DKI Ditanya Mekanisme Anggaran

    Nasional
    Buru Utang BLBI, Satgas Telah Panggil 22 Obligor dan Debitur

    Buru Utang BLBI, Satgas Telah Panggil 22 Obligor dan Debitur

    Nasional
    [BERITA FOTO] Anies Baswedan Penuhi Panggilan KPK

    [BERITA FOTO] Anies Baswedan Penuhi Panggilan KPK

    Nasional
    Pandemi Covid-19 Pengaruhi Ketimpangan dan Jadi Alasan Pejabat Bertambah Kaya

    Pandemi Covid-19 Pengaruhi Ketimpangan dan Jadi Alasan Pejabat Bertambah Kaya

    Nasional
    Profil Prof JE Sahetapy, Sosok Ilmuwan Hukum dan Pengkritik yang Tegas

    Profil Prof JE Sahetapy, Sosok Ilmuwan Hukum dan Pengkritik yang Tegas

    Nasional
    DPR Sahkan RUU Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik Indonesia dan Rusia

    DPR Sahkan RUU Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik Indonesia dan Rusia

    Nasional
    Perkawinan Anak Jadi Kasus Paling Banyak yang Ditemukan di Level SMP-SMA Selama Pandemi

    Perkawinan Anak Jadi Kasus Paling Banyak yang Ditemukan di Level SMP-SMA Selama Pandemi

    Nasional
    Buru Utang BLBI, Pemerintah Sita dan Cairkan Aset Obligor PT Bank Umum Nasional

    Buru Utang BLBI, Pemerintah Sita dan Cairkan Aset Obligor PT Bank Umum Nasional

    Nasional
    Saat Jokowi Jadi Sopir Luhut, Puan, dan Erick Thohir...

    Saat Jokowi Jadi Sopir Luhut, Puan, dan Erick Thohir...

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.