Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rapat Koalisi Jelang Paripurna Tanpa Kehadiran PKS

Kompas.com - 17/06/2013, 11:21 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Lima fraksi dari partai koalisi melakukan konsolidasi, Senin (17/6/2013) pagi, di ruang kerja Ketua DPR Marzuki Alie. Kelima fraksi itu melakukan konsolidasi sebelum rapat paripurna yang diagendakan untuk mengesahkan RAPBN-P 2013. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak tampak dalam rapat konsolidasi ini. Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf membenarkan ketidakhadiran PKS.

"PKS tidak hadir tapi tentunya PKS masih bersama koalisi. Jadi masih bersama-sama," ujar Nurhayati di Kompleks Parlemen, Senin pagi.

Selain Demokrat, fraksi partai koalisi lain yang hadir yakni Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Golkar. Rapat membahas tentang sikap terakhir koalisi untuk mendukung kenaikan harga BBM bersubsidi dan dana kompensasi yang masuk dalam postur RAPBN-P 2013.

Sementara itu, Fraksi PKS lebih memilih melakukan rapat fraksi sendiri di lantai III Nusantara I Kompleks Parlemen. Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid menyatakan fraksinya tidak undang.

"Secara prinsip bahwa kami tidak hadir, lebih tepatnya kami tidak diundang. Prinsipnya bagi kami bukan hal yang harus dipikirkan serius," kata Hidayat.

Hidayat mengatakan fraksinya tetap akan menolak kenaikan harga BBM dan RAPBN-P 2013 meski berseberangan dengan sikap partai koalisi lainnya. Anggota Majelis Syuro PKS itu mengungkapkan tidak mau ambil pusing dengan tidak diundangnya PKS dalam rapat koalisi.

"Tidak mau pusing karena kan bukan kali ini saja. Kami sudah dua kali tidak diundang dalam rapat-rapat setgab sebelumnya," ucap Hidayat.

Dewan Perwakilan Rakyat RI akan menggelar rapat paripurna pada Senin (17/6/2013) pagi dengan agenda pengesahan RAPBN-P 2013. Di dalam draft RAPBN-P tersebut, terdapat sejumlah dana kompensasi atas kenaikan harga BBM bersubsidi seperti BLSM, program raskin, program keluarga harapan, dan program siswa miskin.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Hari Ini

    KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Hari Ini

    Nasional
    Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

    Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

    Nasional
    Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

    Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

    Nasional
    Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

    Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

    Nasional
    Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

    Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

    Nasional
    Yusril Sebut Kekalahan Prabowo di Aceh Mentahkan Dugaan 'Cawe-cawe' Pj Kepala Daerah

    Yusril Sebut Kekalahan Prabowo di Aceh Mentahkan Dugaan "Cawe-cawe" Pj Kepala Daerah

    Nasional
    Kejagung Kembali Sita Mobil Milik Harvey Moeis, Kini Lexus dan Vellfire

    Kejagung Kembali Sita Mobil Milik Harvey Moeis, Kini Lexus dan Vellfire

    Nasional
    Yusril Harap 'Amicus Curiae' Megawati Tak Dianggap Tekanan Politik ke MK

    Yusril Harap "Amicus Curiae" Megawati Tak Dianggap Tekanan Politik ke MK

    Nasional
    Soal Peluang Rekonsiliasi, PDI-P: Kami Belum Bisa Menerima Perlakuan Pak Jokowi dan Keluarga

    Soal Peluang Rekonsiliasi, PDI-P: Kami Belum Bisa Menerima Perlakuan Pak Jokowi dan Keluarga

    Nasional
    IKN Teken Kerja Sama Pembangunan Kota dengan Kota Brasilia

    IKN Teken Kerja Sama Pembangunan Kota dengan Kota Brasilia

    Nasional
    Yusril Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Harusnya Tak Pengaruhi Putusan Hakim

    Yusril Sebut "Amicus Curiae" Megawati Harusnya Tak Pengaruhi Putusan Hakim

    Nasional
    ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

    ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

    Nasional
    Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

    Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

    Nasional
    Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

    Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

    Nasional
    Menerka Nasib 'Amicus Curiae' di Tangan Hakim MK

    Menerka Nasib "Amicus Curiae" di Tangan Hakim MK

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com