Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rapat Koalisi Jelang Paripurna Tanpa Kehadiran PKS

Kompas.com - 17/06/2013, 11:21 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Lima fraksi dari partai koalisi melakukan konsolidasi, Senin (17/6/2013) pagi, di ruang kerja Ketua DPR Marzuki Alie. Kelima fraksi itu melakukan konsolidasi sebelum rapat paripurna yang diagendakan untuk mengesahkan RAPBN-P 2013. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak tampak dalam rapat konsolidasi ini. Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf membenarkan ketidakhadiran PKS.

"PKS tidak hadir tapi tentunya PKS masih bersama koalisi. Jadi masih bersama-sama," ujar Nurhayati di Kompleks Parlemen, Senin pagi.

Selain Demokrat, fraksi partai koalisi lain yang hadir yakni Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Golkar. Rapat membahas tentang sikap terakhir koalisi untuk mendukung kenaikan harga BBM bersubsidi dan dana kompensasi yang masuk dalam postur RAPBN-P 2013.

Sementara itu, Fraksi PKS lebih memilih melakukan rapat fraksi sendiri di lantai III Nusantara I Kompleks Parlemen. Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid menyatakan fraksinya tidak undang.

"Secara prinsip bahwa kami tidak hadir, lebih tepatnya kami tidak diundang. Prinsipnya bagi kami bukan hal yang harus dipikirkan serius," kata Hidayat.

Hidayat mengatakan fraksinya tetap akan menolak kenaikan harga BBM dan RAPBN-P 2013 meski berseberangan dengan sikap partai koalisi lainnya. Anggota Majelis Syuro PKS itu mengungkapkan tidak mau ambil pusing dengan tidak diundangnya PKS dalam rapat koalisi.

"Tidak mau pusing karena kan bukan kali ini saja. Kami sudah dua kali tidak diundang dalam rapat-rapat setgab sebelumnya," ucap Hidayat.

Dewan Perwakilan Rakyat RI akan menggelar rapat paripurna pada Senin (17/6/2013) pagi dengan agenda pengesahan RAPBN-P 2013. Di dalam draft RAPBN-P tersebut, terdapat sejumlah dana kompensasi atas kenaikan harga BBM bersubsidi seperti BLSM, program raskin, program keluarga harapan, dan program siswa miskin.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    OJK Sudah Perintahkan Bank Blokir 5.000 Rekening Terkait Judi 'Online'

    OJK Sudah Perintahkan Bank Blokir 5.000 Rekening Terkait Judi "Online"

    Nasional
    Bareskrim Ungkap Peran 7 Tersangka Penyelundupan Narkoba di Kabin Pesawat

    Bareskrim Ungkap Peran 7 Tersangka Penyelundupan Narkoba di Kabin Pesawat

    Nasional
    Pengacara Minta DKPP Pecat Ketua KPU Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

    Pengacara Minta DKPP Pecat Ketua KPU Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

    Nasional
    Canda Hasto Merespons Rencana Pertemuan Jokowi-Megawati: Tunggu Kereta Cepat lewat Teuku Umar

    Canda Hasto Merespons Rencana Pertemuan Jokowi-Megawati: Tunggu Kereta Cepat lewat Teuku Umar

    Nasional
    Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Pemberantasan Judi 'Online' Pekan Depan

    Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Pemberantasan Judi "Online" Pekan Depan

    Nasional
    Ketua KPU Diadukan Lagi ke DKPP, Diduga Goda Anggota PPLN

    Ketua KPU Diadukan Lagi ke DKPP, Diduga Goda Anggota PPLN

    Nasional
    KPK Duga Anggota DPR Ihsan Yunus Terlibat Pengadaan APD Covid-19

    KPK Duga Anggota DPR Ihsan Yunus Terlibat Pengadaan APD Covid-19

    Nasional
    Projo Sebut Kemungkinan Prabowo Jadi Jembatan untuk Pertemuan Jokowi-Megawati

    Projo Sebut Kemungkinan Prabowo Jadi Jembatan untuk Pertemuan Jokowi-Megawati

    Nasional
    Pakar Sebut Hakim MK Mesti Pertimbangkan Amicus Curiae Meski Bukan Alat Bukti

    Pakar Sebut Hakim MK Mesti Pertimbangkan Amicus Curiae Meski Bukan Alat Bukti

    Nasional
    Bareskrim: 2 Oknum Karyawan Lion Air Akui Selundupkan Narkoba 6 Kali, Diupah Rp 10 Juta Per 1 Kg

    Bareskrim: 2 Oknum Karyawan Lion Air Akui Selundupkan Narkoba 6 Kali, Diupah Rp 10 Juta Per 1 Kg

    Nasional
    Sekjen PDI-P: Otto Hasibuan Mungkin Lupa Pernah Meminta Megawati Hadir di Sidang MK

    Sekjen PDI-P: Otto Hasibuan Mungkin Lupa Pernah Meminta Megawati Hadir di Sidang MK

    Nasional
    Peduli Kesejahteraan Masyarakat, PT Bukit Asam Salurkan Bantuan Rp 1 Miliar ke Masjid hingga Panti Asuhan di Lampung

    Peduli Kesejahteraan Masyarakat, PT Bukit Asam Salurkan Bantuan Rp 1 Miliar ke Masjid hingga Panti Asuhan di Lampung

    Nasional
    Di Universität Hamburg Jerman, Risma Ceritakan Kepemimpinannya Sebagai Walkot dan Mensos

    Di Universität Hamburg Jerman, Risma Ceritakan Kepemimpinannya Sebagai Walkot dan Mensos

    Nasional
    Kubu Prabowo Anggap 'Amicus Curiae' Sengketa Pilpres sebagai Bentuk Intervensi kepada MK

    Kubu Prabowo Anggap "Amicus Curiae" Sengketa Pilpres sebagai Bentuk Intervensi kepada MK

    Nasional
    Sidang Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Dituntut 3 Tahun 5 Bulan Penjara

    Sidang Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Dituntut 3 Tahun 5 Bulan Penjara

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com