Kompas.com - 17/06/2013, 06:47 WIB
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com — Sidang paripurna DPR yang digelar Senin (17/6/2013) diprediksi bakal berlangsung alot. Agenda sidang paripurna ini adalah pengesahan Rancangan Undang-Undang APBN Perubahan 2013. Di dalamnya tersempil anggaran untuk bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM).

BLSM adalah kompensasi dari pemerintah untuk meredam gejolak dampak naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Pihak yang kontra sering memelesetkan program tersebut menjadi "balsem".

Dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR, Kamis (13/6/2013), besaran dana untuk BLSM disepakati Rp 9,32 triliun, turun lebih dari Rp 2 triliun dibandingkan usulan semula Rp 11,6 triliun. Penurunan nominal itu diikuti dengan berkurangnya waktu pembagian BLSM, dari 5 bulan menjadi 4 bulan.

Ketua Banggar DPR Achmadi Noor Supit menyatakan, mayoritas fraksi sepakat BLSM diberikan selama 4 bulan untuk 15,5 juta keluarga miskin. Setiap kepala keluarga mendapat Rp 150.000 per bulan setelah harga BBM bersubsidi dinaikkan.

"Dari sini kami ada penghematan sebesar Rp 2,3 triliun yang akan diarahkan untuk dana infrastruktur," kata Supit, di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (13/6/2013). Adapun kenaikan harga BBM hampir pasti terjadi, tak peduli derasnya gelombang penolakan sampai saat ini.

Mengacu pada Pasal 8 Ayat 10 Undang-Undang APBN 2012, pemerintah memang memiliki kuasa untuk menyesuaikan harga BBM. Dengan catatan, ada alasan mendasar yang melatarbelakanginya. Pemerintah telah menyampaikan bahwa menaikkan harga BBM bersubsidi dilakukan untuk penyelamatan keuangan negara.

Rencananya, harga premium naik Rp 2.000 menjadi Rp 6.500 per liter, dan harga solar naik Rp 1.000 menjadi Rp 5.500 per liter. Namun begitu, alasan pemerintah tak bisa diterima oleh semua fraksi, khususnya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan Fraksi PDI Perjuangan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Penolakan kedua fraksi menggunakan dasar proyeksi Bank Indonesia, yang menyebutkan bahwa kenaikan harga BBM akan mendorong inflasi mencapai 7,76 persen. Bila proyeksi itu benar, akan ada risiko pelemahan sendi perekonomian Indonesia. Penolakan pun lalu merembet ke Fraksi Partai Gerindra dan Hanura. Apalagi setelah pemerintah ngotot menggulirkan BLSM sebagai bantalan naiknya harga BBM.

"Kalau mereka menolak ya silakan, toh (harga) BBM bakal naik. Kita tidak ada masalah," kata Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana menanggapi penolakan beberapa fraksi itu.

Pemicu utama penolakan adalah pemberian BLSM yang dituding potensial dipolitisasi oleh partai tertentu karena diberikan pada tahun politik. Selain itu, fraksi penolak juga menuntut program kompensasi sejenis diberikan tanpa perlu menaikkan harga BBM.

"Ada yang bilang PDI-P sepakat dengan BLSM, Anda keliru. PDI-P tidak berempati pada rakyat, itu keliru. Ada cara lain yang lebih bermartabat, penguatan ekonomi pedesaan," ujar Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan, Bambang Wuryanto.

Jika sudah begini, hujan interupsi kemungkinan bakal terjadi di paripurna. Kita lihat apakah "balsem" akan lolos dari gedung Parlemen.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Panglima TNI Minta Para Perwira Sinergi Hadapi Perang Semesta Covid-19

    Panglima TNI Minta Para Perwira Sinergi Hadapi Perang Semesta Covid-19

    Nasional
    Satgas Sebut Kepatuhan Pakai Masker di Restoran dan Tempat Wisata di Bali dan Kepri Rendah

    Satgas Sebut Kepatuhan Pakai Masker di Restoran dan Tempat Wisata di Bali dan Kepri Rendah

    Nasional
    Seputar Penurunan Harga Tes PCR, dari Masa Berlaku hingga Sanksi Bagi Penyedia Tes

    Seputar Penurunan Harga Tes PCR, dari Masa Berlaku hingga Sanksi Bagi Penyedia Tes

    Nasional
    Pemerintah Hapus Cuti Bersama Natal, Ketua DPR: Kita Tidak Boleh Kebobolan Lagi

    Pemerintah Hapus Cuti Bersama Natal, Ketua DPR: Kita Tidak Boleh Kebobolan Lagi

    Nasional
    Perlunya Jokowi Cari Juru Bicara Baru dan Kriteria Pengganti Fadjroel

    Perlunya Jokowi Cari Juru Bicara Baru dan Kriteria Pengganti Fadjroel

    Nasional
    Kapolri: Masih Banyak Polisi yang Baik Dibanding Oknum...

    Kapolri: Masih Banyak Polisi yang Baik Dibanding Oknum...

    Nasional
    Sumpah Pemuda dan Kedaulatan Bahasa Indonesia

    Sumpah Pemuda dan Kedaulatan Bahasa Indonesia

    Nasional
    Ini Pertimbangan MK Tolak Gugatan Terkait UU Minerba

    Ini Pertimbangan MK Tolak Gugatan Terkait UU Minerba

    Nasional
    Periksa Kepsek SMA 8 Tangsel, KPK Dalami Dugaan Adanya Calo Pengadaan Tanah SMKN 7

    Periksa Kepsek SMA 8 Tangsel, KPK Dalami Dugaan Adanya Calo Pengadaan Tanah SMKN 7

    Nasional
    Jadi Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Ditahan Kejagung

    Jadi Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Ditahan Kejagung

    Nasional
    KTT ASEAN Plus Three, Jokowi Tekankan Perlunya Dana Darurat Kesehatan Kawasan

    KTT ASEAN Plus Three, Jokowi Tekankan Perlunya Dana Darurat Kesehatan Kawasan

    Nasional
    Epidemiolog Minta Pemerintah Gencarkan Imbauan Prokes Saat Libur Nataru

    Epidemiolog Minta Pemerintah Gencarkan Imbauan Prokes Saat Libur Nataru

    Nasional
    Ini Kriteria Jubir Jokowi Menurut Johan Budi...

    Ini Kriteria Jubir Jokowi Menurut Johan Budi...

    Nasional
    Hasto Sebut Megawati dan Jokowi Diserang Pihak yang Ingin Rusak PDI-P

    Hasto Sebut Megawati dan Jokowi Diserang Pihak yang Ingin Rusak PDI-P

    Nasional
    Eks Dirut Tersangka Dugaan Korupsi Perum Perindo, Ini Perannya Menurut Kejagung

    Eks Dirut Tersangka Dugaan Korupsi Perum Perindo, Ini Perannya Menurut Kejagung

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.