Kompas.com - 16/06/2013, 15:03 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorGlori K. Wadrianto

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrat disarankan juga menyiapkan skema selain konvensi untuk menghadapi Pemilu Presiden 2014. Skema lain seperti koalisi diperlukan untuk antisipasi jika hasil Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 ternyata rendah atau tidak memenuhi syarat untuk mengusung pasangan sendiri.

"Pertanyaannya, bagaimana kalau hasil pileg nanti kurang bagus? Harus ada ancar-ancar kemungkinan koalisi," kata Bahtiar Effendy, pengamat politik dari UIN Jakarta, saat diskusi di Jakarta, Minggu (16/6/2013).

Bahtiar mengapresiasi rencana konvensi Partai Demokrat lantaran akan memberi ruang kepada tokoh di luar parpol. Ia menyoroti kondisi publik yang hanya disuguhi tokoh-tokoh lama dalam pencapresan seperti Megawati Soekarnoputri, Prabowo Subianto, Aburizal Bakrie, dan Jusuf Kalla.

"Masa tidak ada calon lain? Itu membosankan. Bukan dalam arti mereka tidak bagus. Apa yang diniatkan Demokrat bagus. Konvensi memberi jalan bagi alternatif calon yang mempunyai potensi untuk ikut memperebutkan kendaraan politik," kata Bahtiar.

Meski demikian, Bahtiar masih menunggu siapa saja orang yang terlibat untuk menyeleksi calon. Semakin banyak tokoh luar yang ikut menyeleksi, maka semakin berkualitas tokoh yang dipilih untuk diusung dalam Pemilu 2014.

Ketua DPP Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin mengaku, publik memang harus diyakinkan bahwa akan mendapat hasil pileg yang tinggi. Pihaknya pun meyakini elektabilitas Partai Demokrat akan terus naik setelah Ketua Umum DPP dipegang Susilo Bambang Yudhoyono.

"Mesin partai berjalan baik. Kalau semua lancar, kami targetkan elektabilitas mencapai 15 persen di akhir tahun 2013 nanti," kata Didi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Jokowi Divonis Melawan Hukum soal Polusi Udara, Pemerintah Tunggu Kajian KLHK

    Jokowi Divonis Melawan Hukum soal Polusi Udara, Pemerintah Tunggu Kajian KLHK

    Nasional
    Kemenkes: Indonesia Kini Miliki 245,7 Juta Vaksin Covid-19

    Kemenkes: Indonesia Kini Miliki 245,7 Juta Vaksin Covid-19

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Panglima TNI Mutasi dan Promosi 150 Pati | Keterbukaan Krisdayanti soal Gaji Diapresiasi

    [POPULER NASIONAL] Panglima TNI Mutasi dan Promosi 150 Pati | Keterbukaan Krisdayanti soal Gaji Diapresiasi

    Nasional
    Ini Konstruksi Perkara Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

    Ini Konstruksi Perkara Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

    Nasional
    Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Dalami Dugaan Pemberian Barang

    Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Dalami Dugaan Pemberian Barang

    Nasional
    OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang Rp 345 Juta

    OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang Rp 345 Juta

    Nasional
    1,6 Juta Vaksin Pfizer Tiba di Indonesia, Didistribusikan ke 5 Provinsi

    1,6 Juta Vaksin Pfizer Tiba di Indonesia, Didistribusikan ke 5 Provinsi

    Nasional
    Dinyatakan Bersalah Atas Polusi Udara di Ibu Kota, Ini Hukuman Untuk Jokowi, Menteri LHK, Mendagri hingga Menkes

    Dinyatakan Bersalah Atas Polusi Udara di Ibu Kota, Ini Hukuman Untuk Jokowi, Menteri LHK, Mendagri hingga Menkes

    Nasional
    KPK Tahan 3 Tersangka Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

    KPK Tahan 3 Tersangka Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

    Nasional
    OTT di Hulu Sungai Utara, KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT dan 2 Pihak Swasta Tersangka

    OTT di Hulu Sungai Utara, KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT dan 2 Pihak Swasta Tersangka

    Nasional
    Politik Dinasti sebagai Komorbid Demokrasi

    Politik Dinasti sebagai Komorbid Demokrasi

    Nasional
    Komisioner Harap Jokowi Pakai Rekomendasi Komnas HAM Sikapi Persoalan TWK KPK

    Komisioner Harap Jokowi Pakai Rekomendasi Komnas HAM Sikapi Persoalan TWK KPK

    Nasional
    KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalsel Tersangka Suap

    KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalsel Tersangka Suap

    Nasional
    Alex Noerdin Tersangka, Fraksi Golkar Akan Bicarakan Nasibnya di DPR

    Alex Noerdin Tersangka, Fraksi Golkar Akan Bicarakan Nasibnya di DPR

    Nasional
    Jokowi: Enggak Apa-apa Vaksinasi Pertama Dulu, tapi PTM Terbatas...

    Jokowi: Enggak Apa-apa Vaksinasi Pertama Dulu, tapi PTM Terbatas...

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.