Pilpres, Partai Demokrat Harus Siapkan Skema Selain Konvensi

Kompas.com - 16/06/2013, 15:03 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorGlori K. Wadrianto

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrat disarankan juga menyiapkan skema selain konvensi untuk menghadapi Pemilu Presiden 2014. Skema lain seperti koalisi diperlukan untuk antisipasi jika hasil Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 ternyata rendah atau tidak memenuhi syarat untuk mengusung pasangan sendiri.

"Pertanyaannya, bagaimana kalau hasil pileg nanti kurang bagus? Harus ada ancar-ancar kemungkinan koalisi," kata Bahtiar Effendy, pengamat politik dari UIN Jakarta, saat diskusi di Jakarta, Minggu (16/6/2013).

Bahtiar mengapresiasi rencana konvensi Partai Demokrat lantaran akan memberi ruang kepada tokoh di luar parpol. Ia menyoroti kondisi publik yang hanya disuguhi tokoh-tokoh lama dalam pencapresan seperti Megawati Soekarnoputri, Prabowo Subianto, Aburizal Bakrie, dan Jusuf Kalla.

"Masa tidak ada calon lain? Itu membosankan. Bukan dalam arti mereka tidak bagus. Apa yang diniatkan Demokrat bagus. Konvensi memberi jalan bagi alternatif calon yang mempunyai potensi untuk ikut memperebutkan kendaraan politik," kata Bahtiar.

Meski demikian, Bahtiar masih menunggu siapa saja orang yang terlibat untuk menyeleksi calon. Semakin banyak tokoh luar yang ikut menyeleksi, maka semakin berkualitas tokoh yang dipilih untuk diusung dalam Pemilu 2014.

Ketua DPP Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin mengaku, publik memang harus diyakinkan bahwa akan mendapat hasil pileg yang tinggi. Pihaknya pun meyakini elektabilitas Partai Demokrat akan terus naik setelah Ketua Umum DPP dipegang Susilo Bambang Yudhoyono.

"Mesin partai berjalan baik. Kalau semua lancar, kami targetkan elektabilitas mencapai 15 persen di akhir tahun 2013 nanti," kata Didi.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Relawan Jokowi Ulin Yusron Jadi Komisaris ITDC, Anggota Komisi VI: Kompetensinya Harus Mendukung

    Relawan Jokowi Ulin Yusron Jadi Komisaris ITDC, Anggota Komisi VI: Kompetensinya Harus Mendukung

    Nasional
    Jubir Satgas: Yang Kita Perlukan Kegiatan Ekonomi Tanpa Timbulkan Kasus Covid-19

    Jubir Satgas: Yang Kita Perlukan Kegiatan Ekonomi Tanpa Timbulkan Kasus Covid-19

    Nasional
    KPU Ikuti Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor, tetapi...

    KPU Ikuti Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor, tetapi...

    Nasional
    KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Proyek Fiktif di Waskita Karya

    KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Proyek Fiktif di Waskita Karya

    Nasional
    Polri: Kalau Demonstrasi Sudah Anarkis, Polisi akan Bertindak...

    Polri: Kalau Demonstrasi Sudah Anarkis, Polisi akan Bertindak...

    Nasional
    Tindaklanjuti Putusan Bawaslu, KPU Tetapkan 3 Eks Koruptor jadi Calon Kepala Daerah

    Tindaklanjuti Putusan Bawaslu, KPU Tetapkan 3 Eks Koruptor jadi Calon Kepala Daerah

    Nasional
    Pemda Diminta Tegakkan Protokol Kesehatan Selama Libur Panjang

    Pemda Diminta Tegakkan Protokol Kesehatan Selama Libur Panjang

    Nasional
    Azwar Anas Beberkan Persiapan Protokol Kesehatan di Banyuwangi Jelang Liburan

    Azwar Anas Beberkan Persiapan Protokol Kesehatan di Banyuwangi Jelang Liburan

    Nasional
    Bareskrim Tunda Pemeriksaan Petinggi KAMI Ahmad Yani

    Bareskrim Tunda Pemeriksaan Petinggi KAMI Ahmad Yani

    Nasional
    Satgas Ingatkan Kepala Daerah agar Transparan soal Data Kasus Covid-19

    Satgas Ingatkan Kepala Daerah agar Transparan soal Data Kasus Covid-19

    Nasional
    Singgung Rendahnya Indeks Pembangunan Pemuda, Menko PMK Ingatkan Kolaborasi Semua Pihak

    Singgung Rendahnya Indeks Pembangunan Pemuda, Menko PMK Ingatkan Kolaborasi Semua Pihak

    Nasional
    Jelang Libur Panjang, Kemendagri Imbau Pemda Siapkan Protokol Kesehatan di Lokasi Wisata

    Jelang Libur Panjang, Kemendagri Imbau Pemda Siapkan Protokol Kesehatan di Lokasi Wisata

    Nasional
    Kejagung: Kerugian Negara akibat Kasus Korupsi Impor Tekstil Sebesar Rp 1,6 Triliun

    Kejagung: Kerugian Negara akibat Kasus Korupsi Impor Tekstil Sebesar Rp 1,6 Triliun

    Nasional
    Maulid Nabi, Kemenag Imbau Hindari Kegiatan yang Ciptakan Kerumunan

    Maulid Nabi, Kemenag Imbau Hindari Kegiatan yang Ciptakan Kerumunan

    Nasional
    Walhi Kecam Pembangunan 'Jurassic Park Komodo', Tak Berbasis Keilmuan

    Walhi Kecam Pembangunan "Jurassic Park Komodo", Tak Berbasis Keilmuan

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X