Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pilpres, Partai Demokrat Harus Siapkan Skema Selain Konvensi

Kompas.com - 16/06/2013, 15:03 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrat disarankan juga menyiapkan skema selain konvensi untuk menghadapi Pemilu Presiden 2014. Skema lain seperti koalisi diperlukan untuk antisipasi jika hasil Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 ternyata rendah atau tidak memenuhi syarat untuk mengusung pasangan sendiri.

"Pertanyaannya, bagaimana kalau hasil pileg nanti kurang bagus? Harus ada ancar-ancar kemungkinan koalisi," kata Bahtiar Effendy, pengamat politik dari UIN Jakarta, saat diskusi di Jakarta, Minggu (16/6/2013).

Bahtiar mengapresiasi rencana konvensi Partai Demokrat lantaran akan memberi ruang kepada tokoh di luar parpol. Ia menyoroti kondisi publik yang hanya disuguhi tokoh-tokoh lama dalam pencapresan seperti Megawati Soekarnoputri, Prabowo Subianto, Aburizal Bakrie, dan Jusuf Kalla.

"Masa tidak ada calon lain? Itu membosankan. Bukan dalam arti mereka tidak bagus. Apa yang diniatkan Demokrat bagus. Konvensi memberi jalan bagi alternatif calon yang mempunyai potensi untuk ikut memperebutkan kendaraan politik," kata Bahtiar.

Meski demikian, Bahtiar masih menunggu siapa saja orang yang terlibat untuk menyeleksi calon. Semakin banyak tokoh luar yang ikut menyeleksi, maka semakin berkualitas tokoh yang dipilih untuk diusung dalam Pemilu 2014.

Ketua DPP Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin mengaku, publik memang harus diyakinkan bahwa akan mendapat hasil pileg yang tinggi. Pihaknya pun meyakini elektabilitas Partai Demokrat akan terus naik setelah Ketua Umum DPP dipegang Susilo Bambang Yudhoyono.

"Mesin partai berjalan baik. Kalau semua lancar, kami targetkan elektabilitas mencapai 15 persen di akhir tahun 2013 nanti," kata Didi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

    Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

    Nasional
    Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

    Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

    Nasional
    Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

    Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

    Nasional
    Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

    Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

    Nasional
    PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

    PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

    Nasional
    Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

    Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

    Nasional
    Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

    Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

    Nasional
    Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

    Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

    Nasional
    PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

    PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

    Nasional
    Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

    Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

    Nasional
    Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

    Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

    Nasional
    Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

    Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

    Nasional
    KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

    KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

    Nasional
    Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

    Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com