Kompas.com - 16/06/2013, 11:01 WIB
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan, kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi merupakan wewenang penuh pemerintah. Oleh sebab itu, kebijakan tersebut tidak bisa dipengaruhi oleh siapa pun, termasuk Sekretariat Gabungan (Setgab) partai-partai koalisi.

"Artinya, sekali pun ada anggota koalisi menolak rencana menaikkan harga BBM bersubsidi, sikap yang demikian sama sekali tidak mengurangi wewenang pemerintah menaikkan atau menurunkan harga BBM bersubsidi," kata Bambang saat dihubungi pada Minggu (16/6/2013).

Anggota Komisi III DPR ini menyampaikan, rencana menaikkan harga BBM bersubsidi menjadi bias karena pemerintah cenderung menjadikannya sebagai persoalan koalisi partai pendukung pemerintah. Padahal, jelas bahwa menaikkan harga BBM adalah sepenuhnya wewenang pemerintah sesuai dengan Pasal 8 Ayat 10 Undang-Undang APBN 2012 yang menyatakan bahwa pemerintah pusat bisa menaikkan harga BBM kapan saja selama diperlukan.

Dalam APBN 2013, kata Bambang, pemerintah diberi ruang untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi. Hanya, pemerintah perlu keberanian politik untuk menggunakan wewenang tersebut.

"Sangat memprihatinkan, seakan-akan kalau anggota koalisi belum satu suara, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi menjadi tidak sah; juga bertele-tele karena pemerintah semula beralasan menunggu persetujuan DPR," ujar anggota Presidium Nasional KAHMI tersebut.

Sekadar catatan, mulai pekan depan pemerintah berencana menaikkan harga BBM bersubsidi untuk premium sebesar Rp 2.000 menjadi Rp 6.500 per liter dan solar naik Rp 1.000 menjadi Rp 5.500 per liter. Selain PKS, Fraksi PDI Perjuangan juga menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

    PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

    Nasional
    Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TN-Polri

    Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TN-Polri

    Nasional
    Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

    Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

    Nasional
    Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

    Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

    Nasional
    Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

    Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

    Nasional
    Muhaimin Bertemu Uskup Agung Jakarta, Bahas Refleksi Natal hingga Papua

    Muhaimin Bertemu Uskup Agung Jakarta, Bahas Refleksi Natal hingga Papua

    Nasional
    Harap Ada Poros Ketiga pada Pilpres 2024, PPP Singgung Keterbelahan Masyarakat

    Harap Ada Poros Ketiga pada Pilpres 2024, PPP Singgung Keterbelahan Masyarakat

    Nasional
    Polisi Militer Selidiki Keributan antara Prajurit TNI di Batam

    Polisi Militer Selidiki Keributan antara Prajurit TNI di Batam

    Nasional
    Temui Kardinal Suharyo, Gus Muhaimin: Bangsa Kita Semakin Kokoh dalam Persatuan

    Temui Kardinal Suharyo, Gus Muhaimin: Bangsa Kita Semakin Kokoh dalam Persatuan

    Nasional
    Komisi II Targetkan Jadwal Pemilu 2024 Dapat Disepakati pada Awal 2022

    Komisi II Targetkan Jadwal Pemilu 2024 Dapat Disepakati pada Awal 2022

    Nasional
    Fadli Zon Dilaporkan ke MKD DPR karena Kicauan Terkait UU Cipta Kerja

    Fadli Zon Dilaporkan ke MKD DPR karena Kicauan Terkait UU Cipta Kerja

    Nasional
    Arsul Sani PPP: Reshuffle? Saya Tanya Tokek Istana Dulu

    Arsul Sani PPP: Reshuffle? Saya Tanya Tokek Istana Dulu

    Nasional
    Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Unsur KKN pada Bisnis PCR

    Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Unsur KKN pada Bisnis PCR

    Nasional
    Arsul Sani Dukung Revisi UU PPP untuk Atur Mekanisme Omnibus Law

    Arsul Sani Dukung Revisi UU PPP untuk Atur Mekanisme Omnibus Law

    Nasional
    Amphuri Sambut Baik Kebijakan Arab Saudi soal Syarat Penyelenggaraan Umrah

    Amphuri Sambut Baik Kebijakan Arab Saudi soal Syarat Penyelenggaraan Umrah

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.