Basuki Setuju BBM Naik, tetapi Tak Setuju BLSM

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengaku setuju atas rencana pemerintah menaikan harga BBM (bahan bakar minyak). Namun, ia tidak setuju jika pemerintah memberi kompensasi melalui BLSM atau bantuan langsung sementara masyarakat.

"Kebijakan BLSM itu pusat ya, yang pasti saya tidak setuju. Tapi kalau kenaikan BBM, saya setuju," ujar Basuki di Universitas Tarumanegara, Jakarta Barat pada Sabtu (15/6/2013) siang.

Menurut Basuki, BLSM dinilai kurang tepat jika ditujukan sebagai kompensasi bagi warga, terutama yang tidak mampu. Daripada memberikan BLSM, pemerintah dinilai lebih baik memperbanyak bantuan-bantuan di bidang pendidikan dan kesehatan.

"Harusnya ada jaminan sembako tidak naik, pendidikan, kesehatan dan peluang usaha," lanjut pria yang pernah menjadi anggota DPR RI ini.

Sementara itu, jika harga BBM dinaikkan, mantan Bupati Belitung Timur itu mengatakan, pemerintah provinsi akan menerjemahkan kebijakan tersebut melalui kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan membangun transportasi masal yang baik dari sebelumnya, seperti penambahan unit Transjakarta, Mass Rapid Transit (MRT) dan monorel.

Pemerintah berencana menaikkan harga premium menjadi Rp 6.500 per liter dan solar Rp 5.500 per liter. Jika direalisasikan, sebanyak 15,53 juta keluarga miskin akan menerima uang tunai Rp 150.000 per bulan selama lima bulan dan kompensasi dalam bentuk program lainnya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, harga BBM akan dinaikkan jika program kompensasi sudah disetujui dan persiapannya telah rampung. Pasalnya, rakyat miskin akan terkena dampak langsung ketika harga barang-barang naik mengikuti kenaikan harga BBM.