Kompas.com - 15/06/2013, 13:41 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Golkar akan mengambil sikap tegas terhadap Gubernur Riau Rusli Zainal yang ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi karena terjerat kasus dugaan suap pembahasan peraturan daerah tentang Pekan Olahraga Nasional (PON) dan korupsi kehutanan. Rusli dipastikan akan dicoret dari struktur Partai Golkar pada waktunya nanti.

"Saat ini belum, saat ini masih dalam tahap mekanisme menuju ke sana," kata Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Satya Widya Yudha saat ditanya apakah Golkar akan mencoret Rusli dari struktur partai.

Saat ini, Rusli menjabat Ketua DPP Partai Golkar Bidang Hubungan Eksekutif dan Yudikatif. Dia ditahan KPK seusai diperiksa selama enam jam lebih pada Jumat (14/6/2013). Menurut Satya, pemecatan Rusli dari kepengurusan Partai Golkar hanya tinggal menunggu waktu. Dalam Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar, katanya, jelas diatur mekanisme pemberhentian seorang kader yang terjerat kasus hukum.

"AD/ART kita sudah jelas sekali, ini tidak perlu diperdebatkan karena aturannya jelas. Kapan anggota atau pengurus diberhentikan, bila dia meninggal dunia, bila dia sudah ditetapkan sebagai tersangka atau terpidana, itu sudah ada aturan-aturannya. Kita sedang menunggu prosesnya saja," ungkap Satya.

Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat ini pun mengatakan bahwa Partai Golkar tidak akan mengintervensi proses hukum Rusli di KPK, kecuali dengan memberikan bantuan hukum kepada yang bersangkutan. Ke depannya, lanjut Satya, Golkar menginginkan perbaikan terhadap masalah kader yang terjerat kasus hukum.

"Kita tidak menginginkan itu. Ke depannya, Golkar harus lebih baik. Kita tetap menjunjung tinggi supremasi hukum," ucapnya.

Menurut Satya, masalah hukum yang menjerat para kader ini dapat berdampak buruk terhadap citra Partai Golkar.

"Gubernur dapat penghargaan, akan menciptakan persepsi baik, begitu pula kalau gubernurnya bermasalah hukum. Tapi, kita tetap tunjukkan kepada masyarakat kalau Golkar patuh hukum," ujarnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Kasus Covid-19 Mulai Naik Lagi, Kapolri Minta Masyarakat Tetap Waspada

    Kasus Covid-19 Mulai Naik Lagi, Kapolri Minta Masyarakat Tetap Waspada

    Nasional
    KPK Dalami Aliran Uang Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang Diterima dari Perantaranya

    KPK Dalami Aliran Uang Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang Diterima dari Perantaranya

    Nasional
    Lima Mobil di DPR Berpelat Mirip Polisi, Mabes Sebut Salah Satunya Milik Arteria Dahlan

    Lima Mobil di DPR Berpelat Mirip Polisi, Mabes Sebut Salah Satunya Milik Arteria Dahlan

    Nasional
    Lima Mobil Anggota DPR Pakai Pelat Polisi, Bolehkah Sipil Gunakan Pelat Nomor 'Dewa'?

    Lima Mobil Anggota DPR Pakai Pelat Polisi, Bolehkah Sipil Gunakan Pelat Nomor "Dewa"?

    Nasional
    Tiba di KPK, 7 Orang yang Terjaring OTT di Langkat Akan Jalani Pemeriksaan Lanjutan

    Tiba di KPK, 7 Orang yang Terjaring OTT di Langkat Akan Jalani Pemeriksaan Lanjutan

    Nasional
    Disebut Datang Acara Baiat ISIS, Kuasa Hukum: Munarman Tidak Tertarik dengan yang Kontra NKRI

    Disebut Datang Acara Baiat ISIS, Kuasa Hukum: Munarman Tidak Tertarik dengan yang Kontra NKRI

    Nasional
    Jaksa Agung Tegaskan Hanya Akan Usut Pihak Sipil dalam Dugaan Kasus Korupsi Satelit Kemenhan

    Jaksa Agung Tegaskan Hanya Akan Usut Pihak Sipil dalam Dugaan Kasus Korupsi Satelit Kemenhan

    Nasional
    Berkas Perkara Dua Terdakwa Kasus Suap Pajak Dilimpahkan ke PN Tipikor Jakarta

    Berkas Perkara Dua Terdakwa Kasus Suap Pajak Dilimpahkan ke PN Tipikor Jakarta

    Nasional
    Ini Kriteria Calon Kepala Badan Otorita IKN Menurut KSP

    Ini Kriteria Calon Kepala Badan Otorita IKN Menurut KSP

    Nasional
    RUU TPKS Masuk Prolegnas Lagi, Pemerintah Janji Buka Pintu Selebar Mungkin bagi Partisipasi Publik

    RUU TPKS Masuk Prolegnas Lagi, Pemerintah Janji Buka Pintu Selebar Mungkin bagi Partisipasi Publik

    Nasional
    UPDATE: Tambah 227.860 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate Tanpa Antigen 5,46 Persen

    UPDATE: Tambah 227.860 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate Tanpa Antigen 5,46 Persen

    Nasional
    7 Orang yang Terjaring OTT KPK di Langkat Dibawa ke Gedung Merah Putih

    7 Orang yang Terjaring OTT KPK di Langkat Dibawa ke Gedung Merah Putih

    Nasional
    Presiden Disebut Bakal Pertimbangkan Suara Publik soal Sosok Kepala Otorita IKN Nusantara

    Presiden Disebut Bakal Pertimbangkan Suara Publik soal Sosok Kepala Otorita IKN Nusantara

    Nasional
    Bareskrim Tetapkan Enam Tersangka Kasus Investasi Bodong Robot Trading Evotrade

    Bareskrim Tetapkan Enam Tersangka Kasus Investasi Bodong Robot Trading Evotrade

    Nasional
    Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat Divonis Nihil, Jaksa Agung Perintahkan Banding

    Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat Divonis Nihil, Jaksa Agung Perintahkan Banding

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.