Kompas.com - 15/06/2013, 13:41 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Golkar akan mengambil sikap tegas terhadap Gubernur Riau Rusli Zainal yang ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi karena terjerat kasus dugaan suap pembahasan peraturan daerah tentang Pekan Olahraga Nasional (PON) dan korupsi kehutanan. Rusli dipastikan akan dicoret dari struktur Partai Golkar pada waktunya nanti.

"Saat ini belum, saat ini masih dalam tahap mekanisme menuju ke sana," kata Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Satya Widya Yudha saat ditanya apakah Golkar akan mencoret Rusli dari struktur partai.

Saat ini, Rusli menjabat Ketua DPP Partai Golkar Bidang Hubungan Eksekutif dan Yudikatif. Dia ditahan KPK seusai diperiksa selama enam jam lebih pada Jumat (14/6/2013). Menurut Satya, pemecatan Rusli dari kepengurusan Partai Golkar hanya tinggal menunggu waktu. Dalam Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar, katanya, jelas diatur mekanisme pemberhentian seorang kader yang terjerat kasus hukum.

"AD/ART kita sudah jelas sekali, ini tidak perlu diperdebatkan karena aturannya jelas. Kapan anggota atau pengurus diberhentikan, bila dia meninggal dunia, bila dia sudah ditetapkan sebagai tersangka atau terpidana, itu sudah ada aturan-aturannya. Kita sedang menunggu prosesnya saja," ungkap Satya.

Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat ini pun mengatakan bahwa Partai Golkar tidak akan mengintervensi proses hukum Rusli di KPK, kecuali dengan memberikan bantuan hukum kepada yang bersangkutan. Ke depannya, lanjut Satya, Golkar menginginkan perbaikan terhadap masalah kader yang terjerat kasus hukum.

"Kita tidak menginginkan itu. Ke depannya, Golkar harus lebih baik. Kita tetap menjunjung tinggi supremasi hukum," ucapnya.

Menurut Satya, masalah hukum yang menjerat para kader ini dapat berdampak buruk terhadap citra Partai Golkar.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Gubernur dapat penghargaan, akan menciptakan persepsi baik, begitu pula kalau gubernurnya bermasalah hukum. Tapi, kita tetap tunjukkan kepada masyarakat kalau Golkar patuh hukum," ujarnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, Bioskop Boleh Buka dengan Ketentuan Khusus

    Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, Bioskop Boleh Buka dengan Ketentuan Khusus

    Nasional
    Tak Lagi Diatur di Inmendagri, Ini Aturan Perjalanan Naik Kereta-Pesawat Selama PPKM

    Tak Lagi Diatur di Inmendagri, Ini Aturan Perjalanan Naik Kereta-Pesawat Selama PPKM

    Nasional
    Gubernur Nonaktif Sulsel Nurdin Abdullah Divonis 5 Tahun Penjara, KPK Nyatakan Pikir-pikir

    Gubernur Nonaktif Sulsel Nurdin Abdullah Divonis 5 Tahun Penjara, KPK Nyatakan Pikir-pikir

    Nasional
    PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Bagaimana Aturan Masuk Tempat Wisata?

    PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Bagaimana Aturan Masuk Tempat Wisata?

    Nasional
    Kasus Penanganan Perkara di KPK, Azis Syamsuddin Segera Disidang

    Kasus Penanganan Perkara di KPK, Azis Syamsuddin Segera Disidang

    Nasional
    Ketum PBNU: Tanggal Pelaksanaan Muktamar Diputuskan Pekan Ini

    Ketum PBNU: Tanggal Pelaksanaan Muktamar Diputuskan Pekan Ini

    Nasional
    9 Rekomendasi IDAI Terkait Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka

    9 Rekomendasi IDAI Terkait Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka

    Nasional
    Adu Jotos Prajurit Marinir Vs Raider, Mabes TNI: Sedang Diproses Hukum

    Adu Jotos Prajurit Marinir Vs Raider, Mabes TNI: Sedang Diproses Hukum

    Nasional
    PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Warteg-Kafe Masih Berlakukan Waktu Makan

    PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Warteg-Kafe Masih Berlakukan Waktu Makan

    Nasional
    Kasus Dugaan Suap di Kolaka Timur, Kepala BPBD Anzarullah Segera Disidang

    Kasus Dugaan Suap di Kolaka Timur, Kepala BPBD Anzarullah Segera Disidang

    Nasional
    Saat Komnas HAM Anggap KPI Pusat Gagal Jamin Keamanan Pekerja dari Perundungan dan Pelecehan Seksual

    Saat Komnas HAM Anggap KPI Pusat Gagal Jamin Keamanan Pekerja dari Perundungan dan Pelecehan Seksual

    Nasional
    PPKM Jawa-Bali hingga 13 Desember, Ini Aturan Terbaru Masuk Mal

    PPKM Jawa-Bali hingga 13 Desember, Ini Aturan Terbaru Masuk Mal

    Nasional
    Aturan Terbaru Tempat Ibadah Selama PPKM Level 1, 2, dan 3 di Jawa-Bali

    Aturan Terbaru Tempat Ibadah Selama PPKM Level 1, 2, dan 3 di Jawa-Bali

    Nasional
    PPKM Level 2 di 10 Daerah Jabodetabek, Ini Rincian Aturan untuk Aktivitas Masyarakat

    PPKM Level 2 di 10 Daerah Jabodetabek, Ini Rincian Aturan untuk Aktivitas Masyarakat

    Nasional
    Kemenkes: Varian Omicron Mengelabui Imunitas Tubuh dan Turunkan Efikasi Vaksin Covid-19

    Kemenkes: Varian Omicron Mengelabui Imunitas Tubuh dan Turunkan Efikasi Vaksin Covid-19

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.