Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Sulit Mencari Sosok seperti Pak Taufiq..."

Kompas.com - 15/06/2013, 13:26 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com  Tepat seminggu kepergian Taufiq Kiemas, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) belum menentukan pengganti untuk mengisi posisi ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) menggantikan Taufiq. Ketua DPP PDI-P Maruarar Sirait masih enggan membicarakan siapa calon pengganti Taufiq.

"Kita pada waktunya akan mengumumkan, tetapi tidak sekarang karena tidak etis," kata Maruarar di Jakarta, Sabtu (15/6/2013).

Menurutnya, mencari sosok yang serupa Taufiq bukanlah perkara yang mudah. Taufiq merupakan figur yang dapat menjaga silaturahim meskipun berbeda pandangan politik dengan pemerintah.

"Berbeda generasi dengan anak muda, fraksi, termasuk dengan orang yang berbeda dengan aliran dalam berpolitik, bisa bersatu. Saya pikir mencari figur seperti Pak Taufiq mungkin sangat sulit, kita carilah yang mendekati," ungkap Maruarar.

Anggota DPR yang biasa disapa Ara ini membantah adanya sejumlah nama yang sudah disiapkan sebagai pengganti Taufiq. Mengenai kapan PDI-P akan memilih calon pengganti Taufiq, Ara mengatakan hal tersebut akan menjadi keputusan Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum partai.

"Pasti beliau (Mega) akan mempertimbangkan secara bijaksana dalam berbagai aspek penting, seperti spirit pluralisme, spirit Pancasila. Itu harus diteruskan dan pasti saya katakan bagaimana untuk mencari figur seperti Pak TK itu ditemukan yang pasti Pancasila itu harus dijalankan," ungkapnya.

Seperti diberitakan, Taufiq Kiemas meninggal dunia pada Sabtu (8/6/2013) malam di sebuah rumah sakit di Singapura karena penyakit yang dideritanya. Jenazahnya tiba di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Minggu (9/6/2013) pagi, dan dimakamkan secara militer di TMP Kalibata, Jakarta Selatan. Untuk mengisi posisi ketua MPR yang kosong setelah ditinggalkan Taufiq, PDI-P sedianya memiliki waktu sekitar satu bulan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Sengketa Pilpres 2024 yang Diajukan Anies dan Ganjar Cacat Formil

    Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Sengketa Pilpres 2024 yang Diajukan Anies dan Ganjar Cacat Formil

    Nasional
    Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

    Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

    Nasional
    Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

    Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

    Nasional
    UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

    UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

    Nasional
    Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

    Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

    Nasional
    Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

    Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

    Nasional
    Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

    Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

    Nasional
    Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

    Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

    Nasional
    Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

    Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

    Nasional
    KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

    KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

    Nasional
    Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

    Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

    Nasional
    Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

    Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

    Nasional
    KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

    KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

    Nasional
    KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

    KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

    Nasional
    Pengusaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

    Pengusaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com