Pemulangan TKI "Overstay" Pengaruhi Jumlah DP4

Kompas.com - 15/06/2013, 09:14 WIB
Ilustrasi tenaga kerja Indonesia (TKI). KOMPAS/HERU SRI KUMOROIlustrasi tenaga kerja Indonesia (TKI).
Penulis Dani Prabowo
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemulangan tenaga kerja Indonesia yang overstay di Arab Saudi sedikit banyak akan memengaruhi jumlah Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang akan menggunakan haknya pada Pemilu 2014 mendatang. Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ferry Kurnia Rizkiansyah mengatakan, saat ini, setidaknya terdapat sekitar 2,4 juta warga negara Indonesia di luar negeri yang terdaftar dalam DP4. Namun, jumlahnya bisa berkurang karena para TKI yang overstay.

"Sekarang jumlah DP4 untuk luar negeri ada 2,4 juta dari 130 perwakilan negara. Hasil panitia pendaftaran pemilih mencatat itu. Dengan adanya TKI overstayer, kita memprediksi jumlah pemilih sekitar 2,1 juta," ungkapnya, Jumat (14/6/2013).

Dari 130 negara tersebut, Ferry mengungkapkan jika hanya ada tiga negara yang menjadi fokus WNI berada, yaitu Kuala Lumpur, Arab Saudi, dan Hongkong. Meski demikian, KPU, kata Ferry, akan menyiapkan setidaknya 15 titik kumpul untuk melakukan proses pendataan terhadap WNI yang ada di luar negeri.

Titik-titik kumpul itu nantinya akan berada di tengah-tengah negara yang menjadi lokasi persebaran WNI sehingga akan memudahkan para WNI yang akan didata oleh KPU. Sementara itu, terkait pemulangan sejumlah WNI yang overstay di Arab Saudi, Ferry mengungkapkan kemungkinan akan terjadi penurunan DP4 yang diakibatkan karena kasus pemulangan itu.

"Saat ini, Kelompok Kerja Luar Negeri sudah mengerahkan Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) untuk mencatat data jumlah pemilih WNI di 130 negara," kata Ferry.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei Litbang Kompas: Lebih dari 61 Persen Responden Yakin Pemerintah Bisa Selesaikan Isu Kesehatan-Ekonomi

Survei Litbang Kompas: Lebih dari 61 Persen Responden Yakin Pemerintah Bisa Selesaikan Isu Kesehatan-Ekonomi

Nasional
Jelang Libur Panjang, Mendagri: Berlibur di Sini Saja Sambil Beres-beres Rumah

Jelang Libur Panjang, Mendagri: Berlibur di Sini Saja Sambil Beres-beres Rumah

Nasional
Kepala BNPB Harap Pemerintah Daerah Alokasikan Dana dari APBD untuk Rawat Sungai

Kepala BNPB Harap Pemerintah Daerah Alokasikan Dana dari APBD untuk Rawat Sungai

Nasional
KASBI Tak Ajukan Judicial Review UU Cipta Kerja di MK, Alasannya?

KASBI Tak Ajukan Judicial Review UU Cipta Kerja di MK, Alasannya?

Nasional
Airlangga: Pemanfaatan Teknologi Digital oleh Pelaku UMKM Masih Terkendala

Airlangga: Pemanfaatan Teknologi Digital oleh Pelaku UMKM Masih Terkendala

Nasional
Mendagri Tegur Pemkot Bandar Lampung Karena Realisasi NPHD Macet

Mendagri Tegur Pemkot Bandar Lampung Karena Realisasi NPHD Macet

Nasional
BNPB Ingatkan Pulau Jawa Waspadai Fenomena Banjir dan Longsor

BNPB Ingatkan Pulau Jawa Waspadai Fenomena Banjir dan Longsor

Nasional
Teten Masduki Sebut UU Cipta Kerja Jamin Sertifikasi Halal untuk UMKM Tanpa Biaya

Teten Masduki Sebut UU Cipta Kerja Jamin Sertifikasi Halal untuk UMKM Tanpa Biaya

Nasional
Setahun Wapres Ma'ruf Amin: Fokus Ekonomi Syariah dan Stunting, Apa Saja Hasilnya?

Setahun Wapres Ma'ruf Amin: Fokus Ekonomi Syariah dan Stunting, Apa Saja Hasilnya?

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, PDI-P: Pandemi Covid-19 Tantangan Berat yang Tak Terbayangkan

Setahun Jokowi-Ma'ruf, PDI-P: Pandemi Covid-19 Tantangan Berat yang Tak Terbayangkan

Nasional
Jelang Libur Panjang, Mendagri Disebut Bakal Kumpulkan Kepala Daerah Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19

Jelang Libur Panjang, Mendagri Disebut Bakal Kumpulkan Kepala Daerah Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Ada yang Ragukan Vaksin Covid-19 dari China, Ini Tanggapan Kemenkes

Ada yang Ragukan Vaksin Covid-19 dari China, Ini Tanggapan Kemenkes

Nasional
Pemerintah Klaim UU Cipta Kerja Perkuat Pelaku UMKM

Pemerintah Klaim UU Cipta Kerja Perkuat Pelaku UMKM

Nasional
Mobile JKN, Jawaban Kemudahan Layanan Kesehatan di Masa Pandemi

Mobile JKN, Jawaban Kemudahan Layanan Kesehatan di Masa Pandemi

BrandzView
BNPB: Waspada, Wilayah Sulawesi Berpotensi Dilanda La Nina

BNPB: Waspada, Wilayah Sulawesi Berpotensi Dilanda La Nina

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X