”Khusus untuk Bantuan Siswa Miskin, jumlah murid penerima akan ditambah sekitar 8 juta siswa sehingga jumlah penerima menjadi 13,5 juta siswa,” kata Mendikbud Mohammad Nuh, seusai rapat kerja dengan DPR, Jumat (14/6), di Jakarta.
Penambahan alokasi anggaran ini sebagai antisipasi agar tidak ada siswa yang putus sekolah karena kenaikan harga BBM.
Penyaluran dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) itu, lanjut Nuh, diharapkan bisa dilakukan akhir Juli atau selambat-lambatnya awal Agustus 2013. Namun, penyaluran pada bulan itu baru dapat dilakukan terbatas untuk kelas II ke atas. Adapun penerima BSM murid kelas I baru dapat ditetapkan pertengahan Juli karena tahun ajaran baru dimulai 15 Juli.
”Butuh waktu sekitar tiga minggu lagi untuk memastikan itu. Intinya, tidak masalah harga BBM naik karena memang tidak terhindarkan, tetapi siswa yang terdampak kenaikan harga itu harus dibantu,” kata Nuh.
Anggota Komisi X DPR, Zulfadli, mengingatkan agar mekanisme penyaluran dana BSM ini diperjelas supaya tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Ini disebabkan, jumlah dana sangat besar dan melibatkan banyak pihak.
”Lebih baik penyalurannya dipercepat karena BSM digunakan anak dan orangtua untuk membeli keperluan sekolah menjelang tahun ajaran baru,” ujarnya.
Selain RAPBN-P, dalam rapat kerja itu juga dibahas tentang
Komisi X DPR dan Kemdikbud sepakat memanfaatkan sebagian sisa anggaran Kurikulum 2013 untuk biaya manajemen (safeguarding) BSM pendidikan dasar dan pendidikan menengah sebesar Rp 61 miliar. Nuh menjelaskan, biaya manajemen ini bisa juga dibilang biaya administrasi proses pencarian murid penerima BSM, pengumuman, hingga penyaluran BSM ke setiap murid.
”Keputusan pemanfaatan sisa anggaran tidak akan ditandatangani hari ini, tetapi pekan depan. Ada beberapa hal yang masih harus dituntaskan,” kata Wakil Ketua Komisi X Utut Adianto.