Kompas.com - 14/06/2013, 21:36 WIB
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat melakukan kunjungan kerja ke Ogan Ilir dan Kota Palembang, Sumatera Selatan, terkait fungsi pengawasan program Pusat Layanan Informasi Kecamatan (PLIK) dan Mobil Pelayanan Informasi Kecamatan (MPLIK) dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Hasilnya, program internet masuk desa itu ternyata banyak disalahgunakan.

Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Golkar Nurul Arifin mengungkapkan, di kecamatan Indralaya dan Indralaya Utara, rombongan anggota dewan justru menemukan lokasi PLIK yang dijadikan warnet. "Sudah berubah fungsinya jadi warnet. Lokasinya juga berada di pinggir jalan raya utama. Tidak sesuai dengan keharusan lokasi yang mensyaratkan harus berada di daerah yang jauh dari pusat keramaian," ujar Nurul dalam siaran pers yang diterima, Jumat (14/6/2013).

Nurul mengungkapkan, program PLIK/MPLIK ini seharusnya berada di daerah terpencil agar akses informasi dan layanan internet dapat dilakukan untuk masyarakat yang membutuhkan dan sulit menjangkau ke area kota. Tidak hanya program PLIK yang kacau, Nurul juga menyoroti pengadaan MPLIK di daerah-daerah.

"MPLIK lebih kacau lagi. Ada satu mobil yang laptopnya diangkut ke rumah dan digunakan sebagai alat kantor mereka," kata Nurul.

Lebih lanjut, Nurul juga menemukan fakta menarik di lapangan, yakni pihak yang bekerja sama dengan Kemenkominfo untuk melaksanakan program itu ternyata berasal dari partai tertentu. "Juga ada yang harus membayar sejumlah uang, padahal seharusnya gratis karena semua dibayar negara," tutur Nurul.

Ia menambahkan, keanehan lainnya adalah unit mobil yang digunakan untuk MPLIK bahkan tidak memiliki STNK di kota Palembang. Di wilayah itu, lanjut Nurul, para bupati dan camat tidak ada yang tahu program Kemenkominfo ini. Adapun PLIK/MPLIK merupakan salah satu program Kemenkominfo dalam rangka memberikan layanan internet untuk masyarakat yang ditempatkan di kecamatan seluruh Indonesia.

Program ini bertujuan mendorong masyarakat melek informasi melalui jaringan internet. Pembiayaan program PLIK/MPLIK berasal dari dana Universal Service Obligation (USO), yakni urunan 10 operator telekomunikasi yang dialokasikan dalam Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Besaran setoran ialah 1,25 persen dari pendapatan kotor masing-masing perusahaan operator telekomunikasi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dengan demikian, total anggaran 2010-2014 untuk program PLIK/MPLIK mencapai sekitar Rp 3 triliun. Anggaran itu dibayarkan kepada enam pemenang tender proyek, yakni PT Telkom, PT Multidana Rencana Prima, PT AJN Solusindo, WIN, Lintas Arta, dan Radnet. Para pemenang tender itu berkewajiban menyediakan peralatan hingga melaksanakan program tersebut. Nantinya, pemerintah akan membayar kepada para pemenang tender setelah kewajiban pelaksanaan PLIK/MPLIK terpenuhi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jembatan Lumajang-Malang Putus akibat Erupsi Semeru, PUPR: Pasti Akan Rebuilding

Jembatan Lumajang-Malang Putus akibat Erupsi Semeru, PUPR: Pasti Akan Rebuilding

Nasional
Prabowo Sampaikan Apresiasi ke Pekerja Galangan yang Berhasil Membuat Kapal Cepat Rudal

Prabowo Sampaikan Apresiasi ke Pekerja Galangan yang Berhasil Membuat Kapal Cepat Rudal

Nasional
Warga Karo Berikan 3 Ton Jeruk untuk Presiden Jokowi

Warga Karo Berikan 3 Ton Jeruk untuk Presiden Jokowi

Nasional
Baleg DPR Tetapkan 40 RUU Prolegnas Prioritas 2022, Ini Daftarnya

Baleg DPR Tetapkan 40 RUU Prolegnas Prioritas 2022, Ini Daftarnya

Nasional
KPK Tak Ajukan Banding atas Vonis 5 Tahun Penjara terhadap Nurdin Abdullah

KPK Tak Ajukan Banding atas Vonis 5 Tahun Penjara terhadap Nurdin Abdullah

Nasional
Besok, Jokowi Tinjau Lokasi Terdampak Erupsi Semeru dan Berikan Bantuan kepada Korban

Besok, Jokowi Tinjau Lokasi Terdampak Erupsi Semeru dan Berikan Bantuan kepada Korban

Nasional
Bertemu Kardinal Ignatius Suharyo, Moeldoko Sampaikan Kebijakan Pemerintah soal Natal

Bertemu Kardinal Ignatius Suharyo, Moeldoko Sampaikan Kebijakan Pemerintah soal Natal

Nasional
Panglima TNI Tambah Alat Berat untuk Bantu BNPB Tangani Dampak Erupsi Semeru

Panglima TNI Tambah Alat Berat untuk Bantu BNPB Tangani Dampak Erupsi Semeru

Nasional
Polri dan Kepolisian Selandia Baru Tanda Tangan Kerja Sama Cegah dan Berantas Kejahatan Transnasional

Polri dan Kepolisian Selandia Baru Tanda Tangan Kerja Sama Cegah dan Berantas Kejahatan Transnasional

Nasional
UPDATE: Korban Jiwa akibat Erupsi Semeru Kini 22 Orang, 27 Orang Hilang

UPDATE: Korban Jiwa akibat Erupsi Semeru Kini 22 Orang, 27 Orang Hilang

Nasional
20 Juta Lebih Remaja Sudah Divaksinasi Dosis Pertama, Menkominfo: Jangan Pilih-pilih Vaksin

20 Juta Lebih Remaja Sudah Divaksinasi Dosis Pertama, Menkominfo: Jangan Pilih-pilih Vaksin

Nasional
Libur Nataru, Menko Airlangga Minta Kegiatan Masyarakat di Ruang Publik Dibatasi

Libur Nataru, Menko Airlangga Minta Kegiatan Masyarakat di Ruang Publik Dibatasi

Nasional
11 Poin Perubahan dalam RUU Kejaksaan, dari Syarat Usia Jadi Jaksa hingga Penambahan Wewenang

11 Poin Perubahan dalam RUU Kejaksaan, dari Syarat Usia Jadi Jaksa hingga Penambahan Wewenang

Nasional
UPDATE 6 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 47,67 Persen dari Target Herd Immunity

UPDATE 6 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 47,67 Persen dari Target Herd Immunity

Nasional
Kabulkan PK, MA Kurangi Pidana Eks Bupati Sarmi Yosina Insyaf Jadi 1 Tahun Penjara

Kabulkan PK, MA Kurangi Pidana Eks Bupati Sarmi Yosina Insyaf Jadi 1 Tahun Penjara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.