Kompas.com - 14/06/2013, 19:23 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Hanura akhirnya turut melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setelah semua bakal calon anggota legislatifnya di salah satu dapil dicoret. Keputusan itu ditetapkan KPU setelah melakukan verifikasi tahap II. Hanura dinilai tidak memenuhi keterwakilan perempuan di Daerah Pemilihan Jawa Barat II.

"Kami akan laporkan ke Bawaslu. Kami tak terima kenapa satu dapil yang sudah memenuhi 30 persen perempuan hanya masalah nomor urut tak bisa diterima?," kata Ketua DPP Hanura Teguh Samudera, di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakpus, Jumat (14/6/2013).

Persoalan kuota pada dapil tersebut terletak pada penempatan nomor urut caleg perempuan (zipper system) sebagaimana diatur di dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Syarat Pencalegan. Menurut Teguh, peraturan KPU melampaui peraturan yang ada di atasnya, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif. Dalam UU tersebut, kata dia, hanya diatur mengenai syarat keterwakilan perempuan 30 persen dan bukan pada penempatan caleg perempuan tersebut.

"Ruginya apa untuk apa untuk KPU? Undang-undang tidak menentukan penempatan nomor urut, hanya syarat keterwakilan 30 persen," ujarnya.

Selain akan melaporkan ke Bawaslu, Hanura juga akan mengecek permasalahan ini kepada tim penghubung yang bertugas untuk berkomunikasi dengan KPU selama pencalegan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Jokowi: Ekonomi Global Hanya Bisa Pulih Jika Pandemi Terkendali

    Jokowi: Ekonomi Global Hanya Bisa Pulih Jika Pandemi Terkendali

    Nasional
    Panglima TNI dan Panglima SAF Gelar Pertemuan Virtual, Bahas Penanganan Pandemi hingga Kontraterorisme

    Panglima TNI dan Panglima SAF Gelar Pertemuan Virtual, Bahas Penanganan Pandemi hingga Kontraterorisme

    Nasional
    Jokowi di Sidang PBB: Kemampuan Vaksinasi Covid-19 Antarnegara Masih Timpang, Politisasi Masih Terjadi

    Jokowi di Sidang PBB: Kemampuan Vaksinasi Covid-19 Antarnegara Masih Timpang, Politisasi Masih Terjadi

    Nasional
    Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur Diduga Minta Uang Rp 250 Juta Proyek Dana Hibah BNPB

    Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur Diduga Minta Uang Rp 250 Juta Proyek Dana Hibah BNPB

    Nasional
    Indonesia Kini Bebas Zona Merah Covid-19

    Indonesia Kini Bebas Zona Merah Covid-19

    Nasional
    Saat WHO Ingatkan Indonesia Belum Keluar dari Bahaya Covid-19

    Saat WHO Ingatkan Indonesia Belum Keluar dari Bahaya Covid-19

    Nasional
    Jokowi: Kita Harus Berikan Harapan Pandemi Covid-19 Tertangani dengan Cepat, Adil dan Merata

    Jokowi: Kita Harus Berikan Harapan Pandemi Covid-19 Tertangani dengan Cepat, Adil dan Merata

    Nasional
    Kemenkes: Belum Ada Negara yang Aman dari Pandemi Covid-19

    Kemenkes: Belum Ada Negara yang Aman dari Pandemi Covid-19

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Anggaran yang Mubazir di Jakarta... | Jokowi: Jangan Ada yang 'Back Up' Mafia Tanah

    [POPULER NASIONAL] Anggaran yang Mubazir di Jakarta... | Jokowi: Jangan Ada yang "Back Up" Mafia Tanah

    Nasional
    KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

    KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

    Nasional
    KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

    KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

    Nasional
    KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

    KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

    Nasional
    KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

    KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

    Nasional
    KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

    KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

    Nasional
    KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

    KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.