Dapil Dicoret, Giliran Hanura Laporkan KPU ke Bawaslu

Kompas.com - 14/06/2013, 19:23 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Hanura akhirnya turut melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setelah semua bakal calon anggota legislatifnya di salah satu dapil dicoret. Keputusan itu ditetapkan KPU setelah melakukan verifikasi tahap II. Hanura dinilai tidak memenuhi keterwakilan perempuan di Daerah Pemilihan Jawa Barat II.

"Kami akan laporkan ke Bawaslu. Kami tak terima kenapa satu dapil yang sudah memenuhi 30 persen perempuan hanya masalah nomor urut tak bisa diterima?," kata Ketua DPP Hanura Teguh Samudera, di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakpus, Jumat (14/6/2013).

Persoalan kuota pada dapil tersebut terletak pada penempatan nomor urut caleg perempuan (zipper system) sebagaimana diatur di dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Syarat Pencalegan. Menurut Teguh, peraturan KPU melampaui peraturan yang ada di atasnya, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif. Dalam UU tersebut, kata dia, hanya diatur mengenai syarat keterwakilan perempuan 30 persen dan bukan pada penempatan caleg perempuan tersebut.

"Ruginya apa untuk apa untuk KPU? Undang-undang tidak menentukan penempatan nomor urut, hanya syarat keterwakilan 30 persen," ujarnya.

Selain akan melaporkan ke Bawaslu, Hanura juga akan mengecek permasalahan ini kepada tim penghubung yang bertugas untuk berkomunikasi dengan KPU selama pencalegan.

Baca tentang
    Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
    Ikut


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Dituding Nikahi Anak Usia 7 Tahun, Polisi Berencana Panggil Syekh Puji

    Dituding Nikahi Anak Usia 7 Tahun, Polisi Berencana Panggil Syekh Puji

    Nasional
    Wapres Janji Akan Tindak Lanjut Koordinasi Tiga Provinsi soal Covid-19

    Wapres Janji Akan Tindak Lanjut Koordinasi Tiga Provinsi soal Covid-19

    Nasional
    Stafsus Sebut Jokowi Pertimbangkan Tak Teruskan Pembahasan RUU Cipta Kerja

    Stafsus Sebut Jokowi Pertimbangkan Tak Teruskan Pembahasan RUU Cipta Kerja

    Nasional
    Wabah Covid-19, PLN Pastikan Ketersediaan Listrik di Tempat Karantina Pasien

    Wabah Covid-19, PLN Pastikan Ketersediaan Listrik di Tempat Karantina Pasien

    Nasional
    Pemerintah: Tempat Paling Aman dari Penularan Covid-19 adalah Rumah

    Pemerintah: Tempat Paling Aman dari Penularan Covid-19 adalah Rumah

    Nasional
    Dibantah, Pernyataan Ngabalin yang Sebut Ada Staf KSP Positif Covid-19

    Dibantah, Pernyataan Ngabalin yang Sebut Ada Staf KSP Positif Covid-19

    Nasional
    ICW Sebut Perppu Stabilitas Ekonomi Beri Impunitas bagi Pejabat Pengambil Kebijakan

    ICW Sebut Perppu Stabilitas Ekonomi Beri Impunitas bagi Pejabat Pengambil Kebijakan

    Nasional
    Agar Fokus Hadapi Covid-19, KPK Minta Pembahasan Kenaikan Gaji Pimpinan Dihentikan

    Agar Fokus Hadapi Covid-19, KPK Minta Pembahasan Kenaikan Gaji Pimpinan Dihentikan

    Nasional
    Mendikbud Nadiem Minta Pelajaran Bahasa Indonesia Fokus ke Literasi

    Mendikbud Nadiem Minta Pelajaran Bahasa Indonesia Fokus ke Literasi

    Nasional
    Pemerintah Sebut Akan Perbanyak Fasilitas Penguji Pemeriksaan Covid-19

    Pemerintah Sebut Akan Perbanyak Fasilitas Penguji Pemeriksaan Covid-19

    Nasional
    KPK Perpanjang Masa Penahanan Wahyu Setiawan

    KPK Perpanjang Masa Penahanan Wahyu Setiawan

    Nasional
    Pemerintah Distribusikan 300.000 APD, 85.000 di Antaranya ke Jakarta

    Pemerintah Distribusikan 300.000 APD, 85.000 di Antaranya ke Jakarta

    Nasional
    Evaluasi WFH ASN, Ini Manfaatnya Menurut Menpan RB Tjahjo Kumolo

    Evaluasi WFH ASN, Ini Manfaatnya Menurut Menpan RB Tjahjo Kumolo

    Nasional
    Komnas HAM Minta Ada Jaminan Perlindungan Kesehatan bagi Petugas Penyelenggara Pilkada 2020

    Komnas HAM Minta Ada Jaminan Perlindungan Kesehatan bagi Petugas Penyelenggara Pilkada 2020

    Nasional
    Jokowi Minta Guru Fokus Mengajar, Tak Terbelit Urusan Administrasi

    Jokowi Minta Guru Fokus Mengajar, Tak Terbelit Urusan Administrasi

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X