Kompas.com - 14/06/2013, 19:23 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Hanura akhirnya turut melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setelah semua bakal calon anggota legislatifnya di salah satu dapil dicoret. Keputusan itu ditetapkan KPU setelah melakukan verifikasi tahap II. Hanura dinilai tidak memenuhi keterwakilan perempuan di Daerah Pemilihan Jawa Barat II.

"Kami akan laporkan ke Bawaslu. Kami tak terima kenapa satu dapil yang sudah memenuhi 30 persen perempuan hanya masalah nomor urut tak bisa diterima?," kata Ketua DPP Hanura Teguh Samudera, di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakpus, Jumat (14/6/2013).

Persoalan kuota pada dapil tersebut terletak pada penempatan nomor urut caleg perempuan (zipper system) sebagaimana diatur di dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Syarat Pencalegan. Menurut Teguh, peraturan KPU melampaui peraturan yang ada di atasnya, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif. Dalam UU tersebut, kata dia, hanya diatur mengenai syarat keterwakilan perempuan 30 persen dan bukan pada penempatan caleg perempuan tersebut.

"Ruginya apa untuk apa untuk KPU? Undang-undang tidak menentukan penempatan nomor urut, hanya syarat keterwakilan 30 persen," ujarnya.

Selain akan melaporkan ke Bawaslu, Hanura juga akan mengecek permasalahan ini kepada tim penghubung yang bertugas untuk berkomunikasi dengan KPU selama pencalegan.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Luhut: OTT KPK Tak Seperti yang Diharapkan

    Luhut: OTT KPK Tak Seperti yang Diharapkan

    Nasional
    Komisi VIII DPR Minta Pembelajaran Tatap Muka di Madrasah Disiapkan Matang-matang

    Komisi VIII DPR Minta Pembelajaran Tatap Muka di Madrasah Disiapkan Matang-matang

    Nasional
    AHY Cabut Gugatan terhadap 10 Penggagas KLB Deli Serdang

    AHY Cabut Gugatan terhadap 10 Penggagas KLB Deli Serdang

    Nasional
    BPOM: Vaksin Nusantara Belum Penuhi Syarat, Kemampuan Tingkatkan Antibodinya Belum Meyakinkan

    BPOM: Vaksin Nusantara Belum Penuhi Syarat, Kemampuan Tingkatkan Antibodinya Belum Meyakinkan

    Nasional
    Mengenang Perjalanan Rahmi Hatta Mendampingi Bung Hatta

    Mengenang Perjalanan Rahmi Hatta Mendampingi Bung Hatta

    Nasional
    BPOM Belum Keluarkan Izin Uji Klinis Fase II Vaksin Nusantara, Ini Alasannya

    BPOM Belum Keluarkan Izin Uji Klinis Fase II Vaksin Nusantara, Ini Alasannya

    Nasional
    Indonesia Bantu Upaya Pemulihan Bencana Topan di Zimbabwe dan Mozambik

    Indonesia Bantu Upaya Pemulihan Bencana Topan di Zimbabwe dan Mozambik

    Nasional
    KPK Diminta Selidiki Dugaan Bocornya Informasi Penggeledahan di Kalsel

    KPK Diminta Selidiki Dugaan Bocornya Informasi Penggeledahan di Kalsel

    Nasional
    Kasus Samin Tan, KPK Dalami Pemberian Uang ke Eni Maulani Saragih

    Kasus Samin Tan, KPK Dalami Pemberian Uang ke Eni Maulani Saragih

    Nasional
    Sekjen Gerindra Temui Rais Aam PBNU, Salah Satu Bahasannya soal Radikalisme

    Sekjen Gerindra Temui Rais Aam PBNU, Salah Satu Bahasannya soal Radikalisme

    Nasional
    Djoko Tjandra Ajukan Banding atas Vonis 4,5 Tahun Penjara

    Djoko Tjandra Ajukan Banding atas Vonis 4,5 Tahun Penjara

    Nasional
    Kemenkes: Jam Operasional Petugas Vaksinasi Covid-19 Berkurang Selama Ramadhan

    Kemenkes: Jam Operasional Petugas Vaksinasi Covid-19 Berkurang Selama Ramadhan

    Nasional
    Mahfud Sarankan KPK Gabung SPPTI guna Cegah Kongkalikong Penanganan Perkara

    Mahfud Sarankan KPK Gabung SPPTI guna Cegah Kongkalikong Penanganan Perkara

    Nasional
    Susi Pudjiastuti: Presidential Threshold Tak Memungkinkan Orang Non-Parpol Nyapres

    Susi Pudjiastuti: Presidential Threshold Tak Memungkinkan Orang Non-Parpol Nyapres

    Nasional
    Partai Demokrat Ajukan Gugatan Baru terhadap 12 Orang Mantan Kader

    Partai Demokrat Ajukan Gugatan Baru terhadap 12 Orang Mantan Kader

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X